73 Tahun Merdeka, Sibuk di Dalam, Kalah di Luar
berita
Ekonomika
Sumber Foto : twitter.com (gie/watyutink.com) 15 August 2018 18:30
Penulis
Kemerdekaan Indonesia sudah 73 tahun berlalu, membawa catatan sejarah di dalamnya yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk saat ini dan masa yang akan datang.  Sebagai sebuah perjalanan, tidak selalu lurus, mulus, dan bagus. Adakalanya tertahan, turun, bahkan berbalik ke belakang. Harapannya, semua yang telah dilewati membuat Indonesia semakin kuat, makmur, sejahtera, berkeadilan, dan berdaulat.

Merdeka berarti bebas menentukan nasib sendiri,  lepas dari pengaruh negara lain, termasuk bebas menentukan sistem perekonomian hingga model pembangunan yang dipilih. Namun pilihan itu menjadi tidak mudah karena tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Pengaruh negara-negara lain terutama negara besar, kemajuan teknologi, hingga perubahan pasar di tingkat global kerap menggoda untuk mengubah haluan.

Indonesia pernah menganut sistem demokrasi ekonomi,  lalu berganti ke sistem perekonomian Etatisme dimana negera mengontrol semua aktivitas ekonomi, dan berubah lagi ke sistem ekonomi liberal yang menyerahkan kegiatan ekonomi kepada mekanisme pasar, membebaskan arus keluar masuk modal, dan membuka pintu lebar-lebar terhadap globalisasi.

Apapun sistem ekonomi yang dianut, tujuan utama sebenarnya adalah kemajuan bangsa dan negara.  Indonesia harus makin sejahtera, makmur, mempunyai struktur ekonomi yang sehat, berkeadilan, memiliki daya saing di dunia internasional, tersedia barang dan jasa dengan mudah dan terjangkau, tersedia lapangan kerja, dan sistem keuangan yang stabil.

Sudahkah semua cita-cita itu tercapai dalam 73 tahun Indonesia merdeka?  Jika merujuk kepada data statistik beberapa sektor mengalami kemajuan. Pendapatan per kapita terus meningkat meski sempat terpuruk oleh krisis ekonomi, industri tumbuh, lapangan kerja tersedia, sistem keuangan berjalan lancar, inflasi terjaga, dan harga-harga relatif terjangkau.

Di luar kemajuan yang telah dicapai, masalah kemiskinan dan keadilan ekonomi menjadi potret buram  Indonesia yang belum terpecahkan. Di samping itu, sumber pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar masih berbasis pada pertanian, pertambangan, dan konsumsi dinilai sebagai basis yang kurang kuat dalam mendorong ekonomi tumbuh.

Pekerjaan rumah tersebut menuntut untuk diselesaikan. Namun sepertinya ada faktor lain yang menyebabkan Indonesia masih saja sibuk dengan persoalan intern. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengapa Indonesia seperti tidak bisa berlari kencang mengungguli bangsa-bangsa lain?

Dan kini ukurannya tidak lagi domestik. Indonesia merupakan warga dunia dan harus mengukur kemajuannya dengan apa yang telah dicapai negara lain yang memiliki usia kemerdekaan yang sama agar penilaiannya menjadi fair. Dimanakah posisi Indonesia dalam kancah internasional? Apa saja yang harus dibenahi agar ekonomi Tanah Air lebih maju atau  tidak tertinggal oleh negara lain? Apakah struktur ekonomi sudah mampu menopang pertumbuhan yang berkesinambungan?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Universitas Diponegoro

Yang utama sebetulnya memang persoalan  ekonomi. Di dalam konteks pembangunan ekonomi, jika kita bandingkan dengan negara lain, yang dulu pada awal Indonesia merdeka mereka  sama merdekanya  dengan kita, mungkin kita telah tertinggal, seperti Korea Selatan, bahkan yang merdeka belakangan seperti Vietnam dan Malaysia.

Tapi ada problem yang harus dilihat, bahwa pembangunan itu tidak bersifat teknis semata, ada persoalan-persoalan lain yang non-ekonomi, aspek-aspek kelembagaan. Misalnya, kenapa Korea Selatan kemajuannya bisa cepat, mengapa kita tidak?

Ada persoalan yang berbeda. Korea Selatan tidak menghadapi persoalan multikultural sekompleks Indonesia. Korea Selatan juga tidak menghadapi persoalan serumit Indonesia dari perspektif geografi. Indonesia memiliki bentangan wilayah begitu luas. Korea Selatan berupa wilayah daratan sedangkan Indonesia berupa kepulauan, Disamping itu, Korea Selatan tidak mengalami sejarah seperti Indonesia yang berasal dari berbagai macam kerajaan.

Jadi dalam konteks sosiologi, budaya, dan keagamaan, Indonesia berbeda dengan beberapa negara-negara tersebut. Thailand berbeda dengan Indonesia. Thailand negara daratan dan tidak mengalami penjajahan yang sama seperti Indonesia, tentu akan berbeda percepatannya. Ini bukan excuse, tetapi riil. Kompleksitasnya berbeda.

Memang ada pertanyaan, kita sendiri secara internal belum ada kesepakatan untuk membangun sebuah nation atau sebagai bangsa dalam satu kesatuan. Kita hanya berkutat kepada perbedaan-perbedaan tadi yang cenderung mengarah ke persoalan disintegrasi sehingga selalu mengemuka.

Jadi persoalan Indonesia sebagai sebuah bangsa belum selesai, sehingga bagi saya ini menjadi penting untuk membangun sebuah perekonomian yang lebih cepat berkembang. Jangan sampai perbedaan-perbedaan tadi menjadi persoalan.

Indonesia juga menghadapi perbedaan etnis dan agama, sehingga memiliki kompleksitas tersendiri. Kalau persoalan ini bisa kita selesaikan dan kembali kepada nation atau sebagai bangsa, mungkin kita akan menjadi lebih cepat. Ini sebuah proses transformasi sebagai bangsa, apakah nanti akan menjadi negara kesatuan atau federal, kita masih belum tahu. Menurut UUD kita adalah negara kesatuan. Apakah nanti kita akan mengubah UUD menjadi negara federasi, proses ini masih sedang berjalan.

Kemungkinan negara ini tidak akan terlalu kencang berlari, hanya memang diperlukan keberanian-keberanian mengambil risiko dari pimpinan, diantaranya harus memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal diantaranya dengan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi dan sosial yang diantaranya pendidikan, kesehatan.

Pembangunan infrastruktur ekonomi termasuk produksi dan pasar. Jadi kita harus membangun itu sekaligus menciptakan pemerataan antarwilayah, antarpulau yang baik, sekaligus memperbaiki kesenjangan dan keadilan sosial.

Perjuangan tidak akan pernah selesai untuk meng-Indonesia. Ke depannya tetap mengembangkan sebagaimana yang saat ini sedang dilakukan, yakni dengan menyediakan infrastruktur yang cukup kepada daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik infrastruktur ekonomi maupun sosial termasuk kesehatan di dalamnya. Ini menjadi kata kunci sehingga terjadi persebaran kemakmuran, pemerataan. Implikasinya terjadi keadilan yang lebih baik, itu yang harus dilakukan, bukan hanya jargon.

Saya termasuk yang sangat setuju dengan model penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk daerah-daerah yang tertinggal, namun hal ini masih belum tercukupi.  Persoalan kemiskinan bukan masalah jangka pendek. Persoalan kemiskinan adalah bagaimana memampukan setiap anggota masyarakat  untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi,  khususnya yang mereka hadapi.

Mengenai daya saing, itu nanti akan menjadi sebuah proses yang akan terbentuk ketika kita mampu melakukan perubahan-perubahan tadi, termasuk infrastruktur dan kelembagaan. Indonesia memang sangat kompleks seperti ekonomi, politik, dan sosial yang mungkin tidak sekompleks di beberapa negara yang maju dengan cepat. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Ekonomi Indonesia masih membutuhkan dorongan lagi yang cukup kuat, karena kita yang sudah 73 tahun merdeka seharusnya sudah jauh lebih besar dan maju dari pada sekarang ini. Kalau melihat bagaimana Korea Selatan yang hancur karena perang saudara pada tahun 1950-an, posisinya jauh lebih miskin dibandingkan Indonesia, tapi sekarang malah sudah menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia, bahkan dunia. Dalam konteks itu kita harus mengejar ketertinggalan.

Dalam industri kita mengalami deindustrialisasi. Dari sisi jaringan rantai produksi global, kita bahkan sudah dikejar sama Vietnam dan Filipina, meskipun dalam konteks makro ekonomi  masih sangat baik, sangat aman. Tapi kita masih perlu dorongan.

Dorongan itu akan bisa dikejar jika proyek-proyek infrastruktur ini secara efisien bisa menopang industri. Pada konteks ini apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah on the right track. Pembangunan infrastruktur kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia, sembari memperbaiki governance atau tata kelola pemerintah.

Tinggal nanti siapapun yang akan melanjutkan, entah Jokowi atau Prabowo, jauh lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan ke depan. Apalagi kita mengalami tantangan revolusi industri 4.0. Ini bukan main-main. Apa yang sudah dilakukan Jokowi sudah on the right track meskipun perlu dilakukan perbaikan di sana sini.

Ini PR pemerintah selanjutnya, bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dilanjutkan dengan memperbaiki tata kelola pemerintah dimana menurut World Bank Indonesia belum cukup baik, terutama dari sisi regulasi, politik, efektivitas pemerintahan (government effectiveness), dan juga dari sisi control corruption.

Yang perlu kita kejar dalam waktu dekat adalah bagaimana kita bisa memperbaiki industri. Industri kita sekarang sedang mengalami deindustrialisasi. Kalau dulu kontribusinya terhadap GDP hampir 30% sekarang tinggal 20%.

Industri ini penting sekali untuk menopang perdagangan internasional. Ekspor kita selama ini terkendala dari sisi produksi. Produksi tidak meningkat karena industri  mandek. Dengan ekspor yang berkinerja tidak baik menyebabkan tekanan terhadap rupiah. Ada currency deficit, sehingga rupiah kita menjadi sangat rentan.

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti  Turki dan Argentina yang mengalami krisis karena mengalami currency deficit, current account, dan naiknya utang pemerintah atau utang luar negeri, tren ini sebenarnya dialami juga oleh Indonesia. Jadi kita juga harus berhati-hati. Supaya potensi krisis di depan bisa kita hindarkan. Meskipun jika kita lihat dari sisi makro Indonesia masih baik-baik saja. Tetapi  tetap harus waspada.

Krisis Turki  bisa jadi pelajaran bagi kita, bagaimana ekonomi yang dikelola tidak prudent, dominasi pemerintah sehingga menjadi sangat otoriter, mengatur bank sentral padahal harus independen. Ini hal-hal  yang bisa jadi pelajaran meskipun Indonesia jauh dari itu. BI masih independen, indikator makro  masih sangat baik. Tapi ini jadi pelajaran, karena indikator lain seperti utang luar negeri dan currency deficit dalam tahap harus waspada.

Mengenai kemiskinan, kita bicara konsep keadilan untuk rakyat. Yang paling penting bagaimana bisa memperbesar kuenya. Kalau kuenya semakin besar, pada akhirnya semua akan kebagian. Tinggal cara membaginya saja. Apa lebih banyak ke elit atau ke rakyat, itu tahap selanjutnya.

 

 

Mengenai ketimpangan, kalau melihat indikator GINI ratio, koefisien ketimpangan ekonomi semakin rendah, GINI coefficient kita makin rendah. Angka kemiskinan sekarang tinggal single digit. Dalam konteks itu seharusnya bisa dikatakan sudah berkeadilan.  Meskipun kemudian ada yang mengkritisi angka-angka itu. Tapi angka-angka itu yang memberi arahan bahwa sekarang lebih baik. Tinggal bagaimna yang baik ini bisa dilanjutkan.

Dari sisi kesejahteraan, kita melihat pengangguran berkurang,  angka kemiskinan juga berkurang.  Tapi PR ke depannya bagaimana ini berkesinambungan. PRnya adalah bagaimana kue ekonomi ini diperbesar, yaitu dengan cara menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan membangun industri. Ini butuh usaha yang besar. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF