73 Tahun Merdeka, Ekonomi Pancasila Tak Kunjung Berdaya?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : liputan6.com (gie/watyutink.com) 16 August 2018 11:00
Penulis
Hadirnya Jokowi sebagai pemimpin baru yang merakyat di tahun 2014 menghasilkan ekspektasi yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Rakyat dibuai dengan mimpi indah bahwa pertumbuhan ekonomi akan meroket.

Ekonomi Pancasila yang mulai kembali disebut-sebut oleh pemerintahan Jokowi-JK digadang-gadang akan mengentaskan Indonesia dari jurang negara middle income trap. Di tambah lagi dengan dipanggil pulang sang Srikandi ekonomi, Sri Mulyani dari tugasnya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia semakin meyakinkan rakyat bahwa kemakmuran akan terjadi.

Sejak tahun 2015, APBN dan APBN-P dinaikkan. Belanja modal dikerek naik dari Rp 147,3 triliun di 2014 menjadi  Rp 215,4 triliun, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Target pajak dinaikkan signifikan sebesar 30,5 persen dari realisasi pajak 2014. Pun begitu yang terjadi di tahun 2016 dan 2017. Pembangunan infrastruktur terus digenjot, meski menggunakan dana hutang dari luar negeri, khususnya China.

Namun realitasnya, target penerimaan pajak sejak 2015 hingga 2017 selalu shortfall. Sementara hutang terus menumpuk, mata uang rupiah semakin terpuruk. Cadangan devisa negara terus menurun karena neraca perdagangan dan transaksi berjalan mengalami defisit. APBN pun juga ikut defisit.

Hingga mulai dinyalakannya lagi mesin politik saat ini menjelang pilpres 2019, ‘roket’ ekonomi yang dijanjikan tak kunjung lepas landas. Konsep pembangunan dan ekonomi yang diharapkan terjadi ternyata lebih mendekati neolib dari pada ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang berjati diri bangsa, digali dan dibangun dari nilai-nilai masyarakat Indonesia oleh para founding father, yang diharapkan menjadi solusi, bukan hanya masa Jokowi, bahkan sejak masa reformasi tak kunjung ditegakkan.

Prinsip dasar dari ekonomi yang dilandasi atas dasar semangat pasal 27, 33, dan 34 dalam UUD 1945 yang menjadi konsensus bersama bangsa ini terus diabaikan.

Peran negara sebagai penjaga dan pengelola kekayaan dan sumber daya bangsa memang penting namun tidak dominan. Rakyat adalah bagian yang terpenting, di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh semua masyarakat. Ekonomi Pancasila dengan prinsip dasar kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, dan berdikari di bidang ekonomi yang berkerakyatan dan berkeadilan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ekonomi Pancasila menemukan bentuknya dalam koperasi.

Alih-alih menjalankan konsep ekonomi kerakyatan dan Pancasila, faktanya sejak pasca reformasi berjalan, koperasi justru berada pada kondisi mati suri. Rakyat pun tak kunjung makmur dan sejahtera. Jika menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar 3,10 dolar AS per hari per orang atau setara dengan Rp1.278.750 per bulan per orang, maka hingga akhir tahun 2017, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 93 juta orang, atau sekitar 36 persen dari total populasi.

Kenapa sulit sekali merealisasikan ekonomi Pancasila di masa ini? Padahal ekonomi Pancasila dengan prinsip utama gotong royong telah diamanatkan oleh Undang-undang. Dan, para ahli ekonomi yang mempelajari ekonomi Pancasilan ini banyak bertebaran di negeri ini. Kenapa tak kunjung terjadi?

Setelah 73 tahun bangsa ini merdeka, haruskah rakyat terus-menurus dipaksa bersabar dengan kemelaratan dan kemiskinan? Sampai kapan rakyat harus menunggu untuk hidup sejahtera tanpa harus diberi mimpi indah kemakmuran?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Salah satu janji Nawacita adalah "membangun Indonesia dari pinggiran". Membangun dari pinggiran adalah membangun desa, tempat petani dan nelayan (orang-orang paling marjinal) berada.

Dalam beberapa tahun terakhir, bersama DPR, Pemerintahan Joko Widodo memang menyediakan dana lebih banyak untuk pembangunan desa. Tapi, uang saja tidak cukup.

Sekitar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan, dengan pertanian dan perikanan sebagai tumpuan utama. Tapi, desa-desa kita justru sedang mengalami problem serius. Bukan terutama soal kurangnya uang, tapi lemahnya “social-capital”.

Rendahnya harga pangan dan produk pertanian yang dihasilkan petani selalu terjadi. Ironisnya, laporan kekurangan bahan pangan selalu terjadi, yang diikuti dengan kenaikan harga pangan di pasar. ironisnya, Pemerintah selalu mendorong pemenuhan stok bahan pangan tersebut dengan impor. Kelangkaan dan kenaikan harga cabai, misalnya.

Fluktuasi harga tak cuma terjadi pada cabe, melainkan harga banyak bahan pangan lain. Kita masih akan menghadapinya di masa-masa mendatang sepanjang kita tidak menemukan akar masalah dan mencari solusi mendasar. 

Bukankah ironis, selama 73 Indonesia Merdeka, tak bisa memecahkan soal pangan yang sederhana?

Petani kecil, buruh tani, dan nelayan di pedesaan kesulitan menangkap rembesan pertumbuhan ekonomi nasional. Kian lebarnya jurang ekonomi memicu derasnya migrasi ke kota, yang pada akhirnya merugikan baik kota maupun desa sekaligus. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan desa yang lebih mendasar dan holistik dari sekadar mengirim lebih banyak uang ke desa.

Jika memikirkan ini saya selalu teringat Mahatma Gandhi. Saya berkali-kali menonton film biografi tentangnya, karya sutradara Richard Attenborough. Film itu memicu renungan tentang fondasi pembangunan ekonomi-sosial-politik.

Salah satu adegan paling berkesan adalah ketika Gandhi memintal kapas untuk ditenun menjadi baju yang dipakainya sendiri. Kerja tangan Gandhi yang tampak sederhana itu punya akar pemikiran mendalam. Yakni tentang swadeshi, atau kemandirian ekonomi lokal, dimulai dari kemandirian di tingkat desa.

Gandhi menjungkirbalikkan konsep produksi kolonial Inggris yang cenderung tersentral, padat modal, terindustrialisasi, dan mekanis. Dia menentang “produksi massal” (mass production) yang merendahkan martabat dan eksploitatif, sebaliknya menyarankan “production by mass” (produksi oleh rakyat).

Gandhi mengajak rakyat India menghargai kerja tangan dan desentralisasi produksi. Jika produksi massal memuja individualisme, ekonomi yang berbasis pada masyarakat desa memupuk semangat gotong-royong menuju kesejahteraan bersama.

Menurut kaidah swadeshi, apa saja yang dibuat dan diproduksi di desa pertama-tama harus digunakan dan dibeli oleh penduduk desa itu sendiri. Pertukaran niaga antara desa atau kota untuk barang kebutuhan pokok harus sesedikit mungkin. Desa menjadi lebih kokoh, terbebas dari gejolak ekonomi dari luar. Desa adalah miniatur negeri.

Swadeshi tak hanya merupakan cetak biru ekonomi kerakyatan tapi juga kedaulatan (politik) rakyat. Gandhi kental mengilhami pemikiran proklamator kita, pada konsep berdikari Bung Karno dan pada kedaulatan desa ala Bung Hatta, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk Koperasi.

Problem logistik pangan nasional tak bisa hanya dipecahkan dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi, dengan memberdayakan petani dan konsumen untuk membentuk koperasi. Cara ini justru lebih murah dibanding membangun infrastruktur fisik yang padat modal dan membebani keuangan negara. 

Koperasi memperkuat modal sosial, berupa peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan menyerap pengetahuan serta ketrampilan baru tak hanya dalam budidaya, tapi juga pada pengolahan pangan. Dengan koperasi, beberapa problem struktural yang dihadapi pemerintah, petani maupun konsumen bisa sekaligus dipecahkan.

Bagi Gandhi dan Hatta, kedaulatan desa adalah bentuk kedaulatan paling hakiki. Sistem ekonomi dan politik desa tak hanya peduli pada capaian materi, tapi juga capaian budaya, seni, harmoni sosial, dan spiritual. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Sistem ekonomi tidak dapat terwujud tanpa adanya pelaku-pelaku ekonomi yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Ekonomi kapitalis sebagai contoh, dapat beroperasi dengan dukungan orang-orang yang memiliki cara pikir dan nilai-nilai yang sesuai dengan sistem tersebut. Bagaimana dengan ekonomi Pancasila?

Sistem ekonomi Pancasila hanya dapat terwujud dengan dukungan orang-orang dalam masyarakat yang memiliki cara pikir dan nilai-nilai sesuai Pancasila, bukan hanya setumpuk konsep dan teori ekonomi Pancasila yang kemudian ditranslasikan ke berbagai program kegiatan. Sejarah perjalanan pengejawantahan sistem ekonomi Pancasila dari sejak dicetuskan hingga sekarang seakan melupakan komponen orang-orang yang memiliki cara pikir dan nilai-nilai Pancasila.

Era perintis ekonomi Pancasila seperti proklamator Hatta, Emil Salim dan Mubyarto sudah berlalu dan sekarang adalah era generasi milenial yang memiliki pemahaman berbeda terhadap ekonomi Pancasila, karena perbedaan konteks dan waktu hidup. Menjadi penting untuk dipahami dan diperjuangkan bahwa cara berpikir dan nilai-nilai generasi milenial haruslah sesuai dengan ekonomi Pancasila. Apabila tidak, maka dipastikan sistem ekonomi Pancasila tidak memiliki pendukung yang cukup untuk melaksanakannya dan dapat saja menyusul sistem ekonomi sosialis di negara-negara Eropa Timur yang sudah menyusut pengaruh serta perwujudannya.

Tantangan terbesar dalam merealisasikan ekonomi Pancasila adalah men-transfer cara pikir dan nilai-nilai ekonomi Pancasila kepada generasi penerus seperti generasi milineal saat ini. Mereka umumnya memandang ekonomi Pancasila adalah hal jaman dulu dan penuh dengan istilah serta ujaran yang tidak dipahami generasi zaman Now. Jika demikian adanya maka bagaimanakah kita dapat mengharapkan pemerintah yang masih didominasi orang-orang jaman Old mampu menerapkan ekonomi Pancasila dengan dukungan minimal generasi milenial?

Hal mendesak yang perlu segara dikerjakan agar sistem ekonomi Pancasila tetap didukung oleh generasi penerus khususnya generasi milenial saat ini adalah mengemasnya sesuai kekinian sehingga tidak ada jarak (gap) dengan generasi milineal. Gerakan Keluarga Berencana yang populer di tahun 1970-an hingga 1990-an bisa menjadi referensi karena tengah giat merevitalisasi slogan, program maupun organisasi agar gerakan KB tetap didukung generasi milineal.

Mungkin hal ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang perlu dikerjakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai organ pemerintah yang terkait erat dengan implementasi Pancasila dalam segala sendi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya ekonomi Pancasila.

Apabila para pelaku ekonomi telah memiliki cara pikir dan nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila maka perwujudan sitem ekonomi Pancasila dengan sendirinya akan terwujud namun sebaliknya jika semakin sedikit pelaku ekonomi yang mempercayai dan mendukung sistem ekonomi Pancasila maka tidak heran kita akan terus menerus menemui isu yang sama dari waktu ke waktu, seperti kemiskinan, ketidakberpihakan pada rakyat, kesenjangan ekonomi, monopoli usaha, ketergantungan pembangunan pada hutang, dominasi asing dalam ekonomi dan seterusnya.

Pendek kata sistem ekonomi Pancasila merupakan masalah ideologi, cara berpikir atau mindset. Jika ingin menerapkan ekonomi Pancasila maka perlu memiliki ideologi, cara berpikir atau mindset Pancasila, bila tidak hanya akan menjadi utopia. 

Dirgahayu Indonesia ke-73, semoga dasar negara Pancasila tetap terus dipahami dan dipercayai dari generasi ke generasi agar negara kesatuan RI tetap tegak -tidak bubar- untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF