73 Tahun Merdeka : Ekonomi Kerakyatan, Riwayatmu Kini
berita
Ekonomika

Sumber Foto : brilio.net (gie/watyutink.com)

17 August 2018 14:00

Penulis
Mata mbok Iyem nanar memandang stasiun kereta api di depannya di satu kota kecil Jawa Tengah. Dulu, dia bisa berdagang sampai ke pinggir peron stasiun menjajakan nasi rames kepada para penumpang yang membutuhkan. Tapi kini, mbok Iyem hanya bisa berjualan di luar areal stasiun, dan suntuk menunggu siang menjajakan dagangan yang tak lagi laku sebanyak dulu.

Pihak jawatan kereta api tak lagi mengizinkan para pedagang kecil berjualan di dalam areal stasiun. Alasannya konon, ingin menciptakan keteraturan, kebersihan dan kedisplinan. Para pedagang kecil yang notabene adalah penduduk sekitar hanya diizinkan berjualan di luar stasiun. Ke dalam pagar stasiun saja tak diizinkan. Tapi kemudian, mbok Iyem dan pedagang kecil lainnya kecewa ketika mengetahui dan melihat bahwa yang dibolehkan berdagang di dalam stasiun adalah para pedagang “bermerek”, dengan casing café atau toko modern, minimarket yang wangi dan tertata rapi lagi gemerlap, dilayani oleh waitress ayu. Para penumpang pun betah menyerbu ke ritel dan toko yang baru walau harga produknya tak bisa dibilang murah. Mbok Iyem dan para pedagang kecil lain di luar stasiun, hanya bisa mengelus dada bermohon kepada Sang Pemurah agar memperlancar rezeki.

Kisah di atas, adalah bagian kecil dari kisah terpinggirkannya pedagang kecil oleh mekanisme ekonomi pasar modern yang lebih menguntungkan buat pemilik modal besar. Menyiapkan setting toko modern dan minimarket pastilah butuh modal yang tidak bisa disediakan oleh para bakul nasi rawon dan pecel. Tentu saja, kisah mbok Iyem bukanlah satu-satunya kisah “nelangsa” para pedagang kecil di era liberal kapitalistik seperti sekarang.

Kini setelah 73 tahun Indonesia merdeka, patut dipertanyakan sudahkah struktur ekonomi nasional mencerminkan perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat Indonesia dalam penguasaan modal dan faktor-faktor produksi di tanah air? Apakah kemakmuran masyarakat sudah menjadi hal yang diutamakan ketimbang kemakmuran orang per orang? 

Tesis peran serta rakyat dalam penguasaan modal dan faktor-faktor produksi disebutkan telah direpresentasikan oleh pasal 33 UUD 1945 yang mengisyaratkan adanya peran negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi penting terkait hajat hidup orang banyak, memberikan ruang bagi usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, penguasaan atas bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ruh” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan demikian terletak pada peran negara dan demokrasi ekonomi, yang dapat diterjemahkan sebagai memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat dalam berusaha dan tumbuh berkembang untuk meningkatkan martabat dan harkat ekonominya. Pemberian ruang seluasnya bagi rakyat untuk berusaha itulah yang kemudian disebut sebagai ide ekonomi kerakyatan.

Pertanyaan yang kemudian dapat diajukan, sejauh mana demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan telah menjadi “mercu suar” bagi kebijakan perekonomian nasional? Apakah ide dasar pembentukan usaha bersama bersama dengan azas kekeluargaan telah secara efektif terlembaga dalam “Koperasi” sebagaimana amanat Hatta? Sudahkah cabang-cabang penting perekonomian nasional yang dikuasai negara dan kemudian terlembaga dalam BUMN telah mencerminkan pemihakan kepada ekonomi kerakyatan dan bukan memakmurkan orang per orang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom, Dosen Fakultas Ekonmi UGM, Penilti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Komisaris Independen PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk

Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan sebetulnya petunjuknya itu ada di Pasal 33 UUD 1945 dari situ berarti kita harus lihat bagaimana terjemahan pasal per pasal. Memang dalam pasal 33 ayat 1 itu arah jelas ke Koperasi. Kemudian kalau dilihat dari perkembangannya memang Koperasi di Indonesia itu turun naik. Sampai dengan 1965 sebetulnya perkembangan Koperasi di Indonesia boleh dibilang lumayan pesat apalagi di era Bung Hatta menjadi wakil presiden. Nah, Koperasi itu baru mulai banyak mengalami masalah setelah 1965. Setelah itu nampaknya Koperasi mempunyai “penyakit” yang tidak kunjung sembuh sampai akhirnya kemarin Undang-Undang Koperasi terakhir batal demi hukum.

Koperasi itu baru kita bicara Pasal 33 ayat 1, belum kita masuk ke Pasal 33 ayat 2 yang saya kira relatif sukses. Karena Pasal 33 ayat 2 itu selain regulasi terjemahan konkrit nya adalah BUMN. Sejarahnya diawali dengan nasionalisasi tahun 1957 dan saya kira peran BUMN sampai sekarang ini lumayan baik. Saya tidak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa BUMN adalah pelaku ekonomi yang cukup penting di Indonesia. Baik di sektor kelistrikan, air, transportasi, telekomunikasi, pendek kata hampir semua sektor ekonomi termasuk perbankan. Itu semua adalah wujud konkrit dari pengamalan ekonomi kerakyatan itu. itu terkait Pasal 33 ayat 2.

Sampai sejauh ini jumlah BUMN kalau ditinjau dari ukuran untung rugi, jumlah BUMN yang rugi itu sudah semakin berkurang. Tapi saya kira ukurannya tidak semata-mata untung rugi. Coba saja dilihat berapa banyak angkatan kerja Indonesia yang bekerja di BUMN, itu banyak sekali. Itu salah satu peran BUMN dalam ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Hal lainnya dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat, berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN.

Kalau soal kesempatan berusaha bagi rakyat kecil itu soal lain lagi. Kalau BUMN itu sudah spesifik, dia bicara masalah cabang-cabang produksi penting yang dikuasai oleh negara dan untuk hajat hidup orang banyak. Dan usaha rakyat saya kira masih tetap terbuka luas sekali. Bahkan boleh dikatakan semua usaha di luar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasasi hajat hidup orang banyak sebetulnya bisa dimasuki. Dan tidak sedikit usaha-usaha ekonomi rakyat itu juga bergerak atau merupakan bagian dari usaha-usaha BUMN. Di bidang transportasi ada ojek. Di kelistrikan juga saya kira banyak jasa-jasa kelistrikan.

Sejauh ini kita memang tidak ada pilihan karena ekonomi kerakyatan itu adalah amanat undang-undang dasar. Cuma memang benar belum ideal dan masih banyak yang harus disempurnakan di sana-sini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Setiap kali hari ke-tujuh belas di bulan Agustus menghampiri lintasan waktu di Indonesia, maka setiap kali itu juga banyak momen tercipta, baik yang berperspektif masa lampau maupun masa depan. Sekaligus momen tersebut bertautan dengan berbagai isu di sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan kisah mbok Iyem, pedagang nasi rames di sekitar stasiun sebuah kota kecil di Jawa Tengah - Indonesia.

Masih banyak mbok Iyem-mbok Iyem lainnya di Indonesia. Hal ini membuat kita sebagai bangsa Indonesia diingatkan bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan Soekarno dan Hatta tujuh puluh tiga tahun silam masih belum terpenuhi. Adalah tugas dan kewajiban kita semua untuk mengupayakannya bukan hanya sebagian pihak yang disebut pemerintah.

Konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang kemudian bertransformasi dalam banyak konsep turunan lainnya, menjadi landasan kerja pemerintah atau penguasa di berbagai negara dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya, meski dengan berbagai metode atau cara masing-masing. Indonesia juga memiliki konsep tersebut yang dicantumkan dalam alinea keempat mukadimah UUD 1945. 

Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah konsep ekonomi kerakyatan dan sudah dengan jelas ditulis di Pasal 33 UUD 1945. Namun sayang, dalam operasionalisasinya banyak penafsiran dan penerapannya oleh berbagai pihak. Hal ini membuat ekonomi kerakyatan sebagaimana dicitakan para pendiri bangsa sebagai jalan menuju kesejahteraan Indonesia, sangat lambat diwujudkan bahkan ada kecenderungan memudar seiring waktu berjalan.

Sejarah mencatat, generasi demi generasi silih berganti berupaya mengerjakan konsep ekonomi kerakyatan namun di tengah deru hiruk pikuk situasi lingkungan dan berbagai kepentingan internal maupun eksternal negara Indonesia, sering kali kompromi atau jalan tengah merupakan keputusan yang diambil untuk dapat memuaskan semua pihak, meski disadari juga bahwa hal tersebut menjauh dari ekonomi kerakyatan. Memang tidak mudah dalam kenyataan mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. 

Tantangan besar saat ini terhadap ekonomi kerakyatan adalah pemahaman dan kepercayaan generasi penerus terhadap ekonomi kerakyatan. Era digital yang diusung generasi milenial adalah kenyataan Indonesia hari ini dan masa depan. Sepertinya konsep ekonomi kerakyatan harus dikunjungi kembali generasi milenial bersama generasi pendahulunya agar proses “baton passing” seperti di nomor lari estafet cabang olahraga atletik dapat berjalan mulus. Hal ini penting agar tidak muncul lagi mbok Iyem-mbok Iyem di masa datang yang disebut-sebut sebagai era Industry Revolution 4.0

Berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal menjadi sandaran untuk mencetak sumberdaya manusia Indonesia yang paham dan percaya terhadap ekonomi kerakyatan. Sebuah konsep akan tidak pernah terwujud jika tidak ada orang yang paham dan mempercayainya untuk dikerjakan. Apabila generasi penerus dengan mulus dapat menerima tongkat estafet perjuangan mewujudkan ekonomi kerakyatan maka kemajuan lari bangsa Indonesia akan lebih cepat mendapat medali emas - Indonesia sejahtera melalui ekonomi kerakyatan. 

Learning in history, learning in experience, surviving for now and the future, just like this amazing country...Indonesia” merupakan petikan untuk refleksi tujuh puluh tiga tahun Indonesia merdeka. Sebagaimana generasi Soekarno-Hatta menyalakan obor ekonomi kerakyatan semoga generasi penerus dapat menjaga nyala obor tersebut tidak padam untuk menerangi jalan menuju Indonesia sejahtera. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Mengikuti gelegar gonjang-ganjing politik di tanah air, terutama pasca pengumuman calon Presiden dan wakil Presiden yang akan ikut kontestasi  pemilihan Presiden dan wakil ( Pilpres) 2019 ini memunculkan berbagai spekulasi, isu dan wacana yang  menjatuhkan lawan. Kendati pada awal  pencalonan kedua pasangan  masih diwarnai gonjang-ganjing, penuh aroma gugat-gugatan serta buka-bukaan, kedua pasangan calon presiden dan wakil itu, sudah memaparkan visi, misi dan program bila nanti rakyat memberikan amanah kepada mereka. Bidang yang menjadi soko guru bagi upaya menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Dasar 1945, menjadi program menjanjikan. Jangan heran bila kedua pasangan calon sudah menyatakan niat untuk memenuhi harapan rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, kini segenap lapisan  masyarakat Indonesia sangat berharap agar Presiden dan wakil dari salah satu kubu yang menang, mampu mengangkat ekonomi rakyat Indonesia yang sedang berada pada masa sulit. Masa dimana nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar yang menembus angka Rp14.600 per dolar Amerika. Selain itu, juga menurunnya nilai saham IHSG di kala pengumuman kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masyarakat saat ini  merasakan rendahnya denyut daya beli masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, bila rakyat menggantungkan harapan kepada mereka nanti setelah lolos dan mampu menang pada pemilu nanti, itu wajar.  Karena rakyat, terutama rakyat kecil sedang memimpikan kesejahteraan dan kemakmuran. Kemakmuran yang ditandai dengan adanya peningkatan taraf ekonomi bangsa. 

Lalu, kedua pasangan calon tersebut sudah dengan gegap gempita memperlihatkan niat mereka untuk membangun ekonomi kerakyatan, ekonomi umat, memberantas kemiskinan dan kebodohan hingga membuat rakyat tidak lapar. Tentu saja, ketika membaca visi dan misi serta program yang memakmurkan rakyat tersebut, membuat kita sebagai pihak yang akan memberikan kepercayaan, amanat rakyat lewat pilpres di bulan April 2019 nanti, mendapat angin segar, mendapatkan secercah harapan akan kemakmuran yang sangat absurd itu. Kita memang layak berharap, namun sayangnya, selama ini program-program atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesungguhnya selalu menjadi komoditas dan jargon politik bagi para pemimpin bangsa. Pembangunan ekonomi umat, ekonomi rakyat itu, adalah sesuatu yang indah dibayangkan, namun belum tentu bisa dinikmati. Mengapa demikian?

Selama ini rakyat kecil sudah merasakan dan mengalami banyak penderitaan. Walaupun Presiden dan wakilnya mendapatkan amanah dari rakyat, yang umumnya dari lapisan rakyat kecil, realitas selama ini keberpihakan pembangunan ekonomi bangsa lebih kepada pengusaha-pengusaha besar yang memiliki dana modal besar. Sementara kepentingan rakyat kecil dinomor sekiankan. Oleh sebab itu, bila kepada kita disuguhkan pertanyaan, apakah pernyataan kedua pasangan Jokowi dan pasangan Prabowo akan mengembangkan ekonomi rakyat, dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi rakyat kecil? Pasti rakyat kecil sudah punya jawaban. Namun dalam pengalaman mereka, janji tinggal janji. Kalau pun ada, bukan prioritas. Maka, kalau di Aceh dikenal dengan sebutan, Ekonomi Keu-Rakyat tan. Ekonomi untuk rakyat itu tidak ada. Kalau ada, yang kecil dapat kecil. Yang besar, menikmati sebesar-besarnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

'Koperasi adalah tulang punggung perekonomian nasional' sekarang cuma ada di naskah-naskah pidato, bahan kuliah mahasiswa ekonomi, atau buku sejarah.  Kenyataannya, makin sering dibicarakan, sosoknya makin tak jelas. Peran koperasi bahkan nyaris tak kelihatan dalam percaturan eknomi nasional yang kian didominasi oleh para konglomerat. 

Kalau masih hidup,  para pendiri bangsa tentu sedih melihat menyataan tersebut. Dulu mereka berjuang melawan penjajahan,  bahkan sampai berkali-kali dibuang ke daerah terpencil, demi kemerdekaan dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi bangsanya. Mereka jelas tak bisa menerima kenyataan bahwa perekonomian nasional dikangkangi oleh sekelompok kecil pengusaha besar.

Koperasi sekarang ini ibarat barang dagangan kecil di etalase sebuah toko besar bernama kapitalisme. Pemilik toko tak mau menyingkirkannya karena takut dianggap antek neo kolonialisme, yang sangat dibenci oleh para pendiri bangsa. Salah satu pembencinya adalah Bung Karno, yang selalu bersemangat mengingatkan rakyatnya tentang bahaya neo-kolonialisme. 

Kini, sebagaimana di tahun-tahun politik sebelumnya, nama Bung Karno dipuji sanjung bahkan oleh pengusung Orba. Lucunya lagi, para pendukung Soeharto kini bekolaborasi dengan putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri. Kudeta berdarah dan pemenjaraan Bung Karno sampai akhir hayat tanpa proses pengadilan seolah dianggap tak pernah ada.
Persekutuan tersebut bisa terjadi karena mereka sama-sama kasmaran pada kapitalisme, dan kekuasaan. Koperasi pun cuma dijadikan gincu politik untuk meghibur rakyat. 

Kini perekonomian dari tingkat pedesaan sampai nasional dikuasai oleh para tengkulak, yang berperan sebagai pemodal, manajer produksi dan pemasaran, penguasa jalur distribusi, bahkan penjamin keamanan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para tengkulak besar sekarang ini berkolaborasi dengan aparat keamanan dan politisi papan teratas untuk mengamankan bisnis mereka. 

Koperasi sekarang ini seperti digambarkan oleh Ebiet G Ade dalam lagu "Titip Rindu Buat Ayah": Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk hm...

Kata Ayah cocok juga bila diganti dengan koperasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sosiolog Institute Pertanian Bogor (IPB)

Kita perlu memisahkan konsep ekonomi pasar sebagai sistem pertukaran, dan konsep kedaulatan ekonomi sebagai wujud Pasal 33 UUD 1945, dan struktur ekonomi dualisme ala Boeke atau ala Mingione (sosiologist dari Eropa) tentang fragmented society. Juga perlu pemahaman tentang tatakelola unit ekonomi kecil yang disinggung oleh tulisan di atas sebagai ekonomi "mbok Iyem" yang berjualan di emperan stasiun.

Pertama, Konsep ekonomi pasar adalah keniscayaan yang hidup menyejarah dan keniscayaan pula dalam ideologi ekonomi Pancasila. Konsep itu sah dan legitimate. Ia bahkan menjadi pilar penting sebagai institusi yang "bertugas" mengalokasikan kemakmuran antar pihak. Tidak hanya bagi lapisan ekonomi skala besar (saya menghindari kata kapitalis) dan lapisan ekonomi skala kecil. Dalam Pancasila, yang tidak sah dan tidak legitimate adalah alokasi sumberdaya dan kemakmuran ala state 100 persen alias sistem state-controlled economy layaknya negara komunis. Kita, NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sudah berkomitmen menolak ekonomi model terpusat - komunisme. Jadi tak ada yang salah dengan ekonomi pasar yang demokratis.

Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pasar lebih berkeadilan, lebih memberikan akses yang setara bagi banyak partisipan perekonomian. Tidak ada sindroma kartelian dan informasi yang lebih transparan. Pada titik ini, kata kuncinya bukan soal pasarnya tetapi pada soal economic & market governance-nya. 

Kedua, soal ekonomi UKM atau sektor informal di negeri ini yang wajahnya diwakili oleh mbok Iyem adalah persoalan yang tidak mudah penyelesaiannya.!

Dalam teori, perekonomian di negara sedang berkembang (termasuk di beberapa kawasan di Indonesia) selalu dijumpai sistem ekonomi yang terbelah atau fragmented. Dalam sistem yang terbelah itu hadir dua aktor yang beraktivitas dalam industri/perdagangan/jasa yang sama atau saling melengkapi, tetapi dalam karakteristik yang berbeda 

(1) Ekonomi modern-skala-besar dan seringkali beroperasi global seperti yang kita dapati dengan berbagai resto siap saji  dari negara Paman Sam - dijalankan dengan standar penyajian makanan, standar pangan, standar keuangan, standar manajemen rantai-pasok hingga standar SDM amat sangat ketat.

(2) Warung UKM (usaha kecil menengah) atau sektor informal yang seringkali tidak mengikuti semua standar yang ada. Bahkan cara kerjanya pun seringkali ad hoc (voluntary), serabutan, dan karenanya tak terdaftar oleh catatan statistika formal.

Keduanya seringkali bersaing dalam perekonomian. Namun seringkali keduanya bekerja secara simbiosme-mutualisme.

Sebuah gejala yang umum bahwa sektor informal di kawasan berkembang, sektor informal-lah yang lebih banyak menyediakan kesempatan kerja. Sektor informal dan UKM adalah pahlawan bagi masyarakat lapisan bawah yang berpendidikan rendah. Itu sebabnya "mbok Iyem" mewakili sektor ekonomi yang heroik bagi lapisan bawah dalam sistem sosial kita.

Kita tidak boleh membiarkan warung-warung "mbok Iyem" terus kumuh, tanpa standar, ad hoc, serabutan dan tanpa kepastian seperti itu. Carany adalah:

(1) Formalisasi via penerapan berbagai standar terhadap sektor informal tersebut, yang seringkali mengalami kegagalan. 

(2) Kemitraan dengan usaha skala besar yang dalam praktek keseharian muncul dengan label kebijakan anak-angkat, usaha-mitra, PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

Sejatinya, selama 73 tahun merdeka, tidak pernah ada program eliminasi sektor informal atas nama pertumbuhan ekonomi. Bahwa stasiun atau ruang-ruang publik seperti trotoar harus bersih dan tertib dari aktivitas-aktivitas ekonomi sektor informal yang berciri tak beraturan dan berserakan , tak lantas hal itu berarti NKRI anti UKM. Tak lantas NKRI anti sektor informal. 

Indonesia harus modern dengan ketertibannya, tetapi sekror informal pun tak boleh dimatikan. Solusinya: mereka dialihkan atau ditingkatkan standar tata-kelolanya (kata kuncinya lagi-lagi soal small-scale business governance). Kota-kota di Indonesia harus modern layaknya London, Tokyo, New York dan lain-lain, tetapi dengan ciri usaha kecil menengah yang standardized internationally.

Sektor informal tak boleh dibunuh. Ia ditingkatkan standarnya. Fragmented Society ala Italia dan Perancis bisa tumbuh menjadi dua entitas bisnis kecil dan besar yang saling mengisi dan memperkuat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Praktisi Keuangan Migas

Sejarah koperasi sudah sama tuanya dengan sejarah Republik ini. Namun, hingga kini kita dapat saksikan bahwa pengelolaan entitas tersebut masih belum menemukan format yang baik. Bahkan, peran lembaga tersebut dalam dunia bisnis/perekonomian masih sangat kecil. Dukungan pemerintah pun sangat minim. Kalaupun ada, hanya sekadar terkesan ada. Oleh karenanya sangatlah logis bila sebagian besar masyarakat tidak menaruh harapan kepada koperasi untuk dapat menjadi perwakilan rakyat yang dominan dalam perekonomian nasional ke depan. Ibarat seorang pelari dalam lomba maraton, koperasi bagaikan seorang yang tak punya napas yang panjang, kurang latihan, dan tak punya pelatih. Sangatlah tidak logis mengharapkan koperasi untuk sampai di garis finish sebagian top ten.

Setelah Koperasi, pemeran ekonomi kerakyatan berikutnya adalah UKM atau small medium entrepreneur. Menjelang 73 tahun usia Republik ini, nasib UKM sedikit lebih baik dari koperasi karena 60 persen pertumbuhan ekonomi nasional disumbang oleh sektor ini. Namun demikian masih belum mampu mengusai faktor produksi yang penting (baca: modal) secara signifikan dalam perekonomian nasional. Meskipun sudah ada kebijakan penyaluran 15 persen kredit perbankan kepada UKM, sampai akhir tahun lalu, UKM hanyalah menikmati 10 persen saja dari kredit perbankan.

Terus apakah dengan terpinggirnya 2 pilar perekenomian kerakyatan berupa koperasi dan UKM tersebut berarti kita tidak punya harapan lagi? Semestinya sih tidak karena peran serta rakyat bisa juga diwakilkan kepada negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya negara mewakilkan peran serta rakyat dalam penguasaan modal dan faktor-faktor produksi penting tersebut dalam wujud BUMN. 

Sejak 2 dekade terakhir peran BUMN dalam perekonomian nasional semakin meningkat. Komposisi top 10 perusahaan besar di Indonesia pun cukup didominasi oleh BUMN. Di era presiden Jokowi yang fokus kepada infrastruktur, BUMN pun diberi peran dominan dengan menjadi kontraktor dan pemilik proyek infrastruktur tersebut. Keberpihakan Jokowi kepada BUMN juga cukup signifikan dalam sektor energi dan mineral dengan diserahkannya pengelolaan beberapa blok migas kepada Pertamina, serta masuknya Inalum sebagai pemilik tambang di Grasberg Papua. 

Sekarang kita berharap ada distribusi lanjutan dari penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi penting ini kepada rakyat. Semoga poin ini dapat menjadi fokus pemerintahan berikutnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Memasuki usia kemerdekaan RI ke 73,  masih miris. Gagasan founding fathers tentang demokrasi ekonomi belum menjadi kenyataan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bangunan ekonomi ekonomi republik ini. Secara tekstual dan subtansial yang terkandung di dalamnya sangat terang benderang dan lugas. 

Dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi, tampaknya implementasi demokrasi ekonomi cenderung diabaikan. 

Di sektor koperasi misalnya, sokoguru  ekonomi rakyat ini kunjung kuat. Yang sehat tidak mencapai 2 persen. 

Permasalahan tampak demikian kompleks. Mulai dari etos kerja, modal,  skill, market dan dukungan kebijakan pemerintah belum optimal.

Di beberapa negara, Skandanavia misalnya, koperasi menjadi pelaku ekonomi handal.  Persoalan klasik,  misalnya, politik anggaran, APBN /APBD, dukungan pemberdayaan koperasi dan UMKM masih minim. APBN tidak lebih 4 triliun

Kebijakan lainnya. Pasar tradisional belum maksimal menjadi sarana pemberdayaan,  ekonomi. Di pusat pusat kegiatan ekonomi, mall atau kawasan menengah atas fasilitas tidak tersedia untuk mereka. Demikian pula,  fakta hampir disemua stasiun kereta api Jabotabek, kios kios dimonopoli oleh minimarket atau lapak kios tertentu.

Kebijakan yang diharapkan sebenarnya,  sangat sederhana. Yaitu adanya pemerataan sehingga terjadi keseimbangan dan kesempatan. Pelaku ekonomi rakyat  bisa tumbuh bersama sama dengan pelaku ekonomi kuat. Jika pemerintah berpihak dengan program pemberdayaan, performance mereka tidak kalah dengan pelaku ekonomi padat modal. 

Keberpihakan,  political will pemerintah,  mutlak diperlukan. Dan secara konsisten, berkesinambungan guna mendongkrak kelompok ekonomi lemah. 

Program pembangangunan ekonomi menengah dan mikro masih sebatas retorika. Ditambah bangunan politik kurang mendukung kearah penguatan demokrasi ekonomi. Relasi penguasa dan pemilik modal syarat dengan politik transaksi. Aktor aktor politik seperti anggota parlemen,  birokrat dan pengusaha, terkadang mendistorsikan tujuan dan prioritas penguatan ekonomi rakyat. 

Kebocoran anggaran serta dan bias kebijakan ekonomi, efek negatifnya menerpa kaum ekonomi lemah. Sehingga sebagaimana kita saksikan, demokrasi ekonomi belum beranjak, menjadi mainstrem pembangunan ekonomi. 

Kedepan,  siapapun yang menjadi Presiden,  agar mereka punya political will yang kuat untuk menciptakan atau mendekatkan cita-cita demokrasi ekonomi menjadi realita. Kebijakan yang integratif dan berkelanjutan menjadi kata kunci mewujudkan demokrasi ekonomi. 

 Demikian pula politik anggaran harus lebih signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga memberi efek yang positif menguatnya peran koperasi. 

Kebijakan strategis lainnya,  adalah. redistribusi aset ekonomi. Tidak cukup bagi bagi sertifikat. Land reform adalah jalan, diangkat menjadi kebijakan  pembangunan. Hanya dengan begitu akan terjadi penguatan modal bagi ekonomi rakyat.

Oleh karenanya, aset tanah yang dikuasai oleh 1 persen, segelintir manusia, merupakan dosa kolektif. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Hal inibterjadi bukanntanpa sengaja. Dan ini pekerjaan rumah bagi siapa saja yang menjadi pemimpin. 

Bahkan pekerjaan rumah tersebut sebagai hutang. Yang berarti wajib ditunaikan kepada anak bangsa dan founding fathers yang telah membebaskan negeri ini dari penjajah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)

Kemerdekaan bangsa Indonesia secara de facto pada 17 Agustus 1945 merupakan awal untuk menentukan nasib sendiri dengan merumuskan tujuan nasional Indonesia secara de jure ke dalam pembukaan UUD 1945. Mewujudkan kesejahteraan umum untuk rakyat Indonesia dan bukan untuk segelintir pemodal dan korporasi 

Berdasarkan data BPS pada  Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13 persen dan ada 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal, tetapi persentase ini menurun 0,13 persen poin dibanding Februari 2017. Sebagian  pengangguran terbuka biasanya akan menentukan masa depannya dengan membuka usaha sendiri dan ber-metamorfosa menjadi pelaku usaha mikro dan identik sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Kadang ekonomi rakyat sering kali diidentikkan dengan koperasi yakni berhimpunnya orang orang untuk mencapai tujuan bersama dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Koperasi  cakupannya cukup sempit jika diasumsikan  sebagai bagian utama dari sebuah ekonomi rakyat di era digital ekonomi Ini. Perlu dievaluasi jika menempatkan koperasi sebagai wujud utama ekonomi rakyat, bukan dari sisi spirit koperasi yang ber asas kebersamaan dan kekeluargaan tapi dari sisi kinerja dan operasional usaha koperasi yang belum cukup kuat untuk bisa bersaing di era perdagangan bebas berbasis digital dan derasnya produk impor.

Perlu sebuah “inovasi” dalam sistem per-koperasian di Indonesia untuk beradaptasi  tanpa melepaskan asas manfaat, kekeluargaan dan kebersamaan.

Ekonomi rakyat sering kali didefinisikan sebagai sebuah aktivitas perekonomian skala yang sangat kecil,  identik dengan pendidikan yang cukup rendah,  ketidakmampuan dalam hal managerial usaha, serta perputaran omset yang sangat kecil. Ini bisa diwakili oleh para penjual makanan di terminal, penjual toko kelontong, perajin handy craft, dan lain lain.

Seiring kompleksitasnya permasalahan di lapangan, maka dibuatlah klasifikasi pelaku usaha rakyat  dalam beberapa level skala usaha, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah atau di sebut sebagai UMKM  yang sampai saat ini ada sekitar 57,9 juta pelaku UMKM. Klasifikasi ini memudahkan policy makers membuat grand design kebijakan yang sesuai. 

Tujuan nasional bangsa ini adalah menuju kesejahteraan umum dan selalu linear dengan pertumbuhan laju usaha mereka, yang bisa dicapai jika memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri mereka dan ditunjang melalui keberpihakan negara. Ini adalah amanat dari pembukaan UUD 1945.

Keberpihakan negara terhadap usaha rakyat tentunya dilakukan dengan  policy dari atas sampai ke level teknis yang berkesinambungan sampai tuntas demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sektor riil.

Dari seluruh data Indikator Strategis Nasional  BPS, perlu ada penambahan beberapa indikator strategis lainnya, antara lain data jumlah pelaku UMKM dan pertumbuhan skala usaha UMKM hingga bermetamorfosis menjadi sebuah korporasi besar yang memiliki naluri kekeluargaan dan berkeadilan sosial. Dengan penambahan indikator tersebut maka publik akan mudah mengontrol by data  kinerja the policy maker dan memastikan bahwa negara benar benar memiliki keberpihakan kepada pelaku ekonomi kerakyataan (UMKM).

Untuk mempercepat laju pertumbuhan usaha di atas, perlu dibuat pandangan kebijakan lain  yakni memberikan ruang yang sangat luas kepada UMKM untuk berjalan secara berdampingan dengan korporasi besar baik dalam negeri maupun asing yang beroperasi di Indonesia diluar regulasi program CSR yang sudah ada saat ini. 

Hal yang konkret adalah mewujudkan sebuah area - area industri pyang di dalamnya bisa meng- akomodasi tempat untuk pelaku UMKM, untuk tumbuh bersama melalui sebuah ekosistem yang simbiosis mutualisme melalui konsep business cyclus coaching and learning, dan bersinergi. Dengan begitu maka pelaku usaha kecil tersebut akan ikut terdorong untuk cepat tumbuh dan menjelma menjadi perusahaan besar. Serta tidak ada cerita pedagang kecil yang tergusur

Maka tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan tercapai dan kemerdekaan akan benar benar menjadi hak setiap warga negara, terutama pelaku ekonomi rakyat yang saat ini diidentikkan dengan UMKM. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ekonomi kerakyatan setelah 73 tahun kemerdekan RI harus betul-betul didasari oleh kemerdekaan yang hakiki, jangan hanya kemerdekaan secara istilah tapi secara ekonomi kenyataannya kita belum merdeka. Ekonomi kerakyatan harus dipahami adalah ekonomi yang dibangun atas dasar partisipasi mandiri rakyat berdasarkan kultur, kebiasaan, sistem sosial yang ada dan memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Bisa jadi usaha rakyat itu berbentuk badan usaha seperti Koperasi, UKM, dan lain-lain. Disitu rakyat berperan sebagai subyek sistem ekonomi yang terbangun. Meskipun di sisi lain ada BUMD, BUMN yang dimiliki oleh negara. 

Pada era orde baru ekonomi kerakyatan yang diwakili oleh Koperasi lebih memiliki ruang untuk berkembang. Ada KUD, bahkan sampai ke RT dan RW. Selain itu koperasi ketika itu memiliki unit-unit usaha. Ada koperasi pupuk dan lain sebagainya. Artinya, dari sisi badan usaha koperasi itu dijamin berkembang karena amat didukung. Dari sisi mikro, masyarakat juga diberikan kemudahan-kemudahan dengan sarana dan prasarana pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Dari sisi makro juga didukung. Pengendalian harga juga bagus, informasi harga komoditi pangan sangat informatif melalui RRI setiap hari. 

Masalahnya sekarang, kalau bicara ekonomi kerakyatan tetapi diserahkan begitu saja ke “pasar”, itu tidak bisa. Karena sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem negara itu sendiri. Model/sistem ekonomi apa yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang berlaku di bawahnya. Bisa jadi UMKM tidak diberikan ruang oleh sistem ekonomi yang dibangun oleh negara. Kontribusi UMKM atau sektor ekonomi rakyat dianggap lebih kecil ketimbang  sektor ekonomi yang lebih besar di pasar.

Bukan berarti usaha besar itu tidak menjadi ekonomi rakyat, tetapi bila pelaku ekonomi itu memanfaatkan nilai ekonomis dari sumber daya alam dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, maka itulah sistem ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang dibangun oleh orang asing atau pribumi yang tidak punya kepentingan untuk membangun ekonomi rakyat. 

Sekarang yang harus dievaluasi adalah apakah ekonomi yang berbasis rakyat dengan semangat pemerataan itu sudah berhasil dilaksanakan? Mengevaluasinya, harus dilihat dari sisi kebijakan. Kita lihat, sekarang pemerintahan Joko Widodo sudah membuat beberapa paket kebijakan ekonomi, misalnya. Ada 16 paket deregulasi ekonomi yang diluncurkan salah satunya paket kebijakan tentang UKM. Paket kebijakan UKM itu harus dievaluasi lagi efektifitasnya dalam menstimulus UKM agar dapat menjadi besar dan mensejahterakan pelakunya. Rasanya selama ini paket kebijakan UKM itu belum pernah dievaluasi. 

Kita lihat, kebijakan yang terkait dengan tatakelola pelaku ekonomi di level mikro, bisa jadi ukuran, jangan-jangan selama ini ekonomi kita rapuh karena partisipasi rakyat di level rendah justru kian terpinggirkan. Fakta empiris di lapangan juga bisa kita rasakan. Jadi usaha-usaha informal yang notebene itu adalah ekonomi kecil dan mikro tidak optimal diberdayakan. Padahal ada pembangunan infrastruktur masif yang semestinya bisa menggerakan atau menstimulus ekonomi rakyat di sekitar proyek infrastruktur. 

Bicara sektor ekonomi kerakyatan juga harus melihat apakah industri-industri besar yang ada juga sudah mampu mengaitkan sektor ekonomi kerakyatan untuk tumbuh bersama dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi negara ini. 

Jadi harus dilihat, apakah 73 tahun usia kemerdekaan RI ini juga membangun ekonomi kerakyatan seperti yang diharapkan? kita bisa menilai sepertinya masih jauh. Apalagi sekarang ekonomi kita sangat tergantung kepada utang bahkan investasi asing portofolio. Dari sisi itu artinya ada ketergantungan ekonomi kita yang sangat terhadap investor asing. 

Ihwal BUMN, itu sebetulnya memang amanah Undang-undang. Bagaimana kepemilikan negara itu dikelola oleh negara. BUMN itu kepanjangan tangan dari negara. Itu tentu harus dioptimalkan dan memberikan manfaat bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena secara hakiki BUMN adalah milik rakyat yang diamanahkan kepada negara. Tentu hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh. Dewan Pakar Dewan Kesenian Aceh. Ketua Jaminan Mutu Antropologi Fisip Universitas Malikussaleh

Sebenarnya saat ini sulit melihat wajah perekonomian nasional sebagaimana yang tercatat di dalam konstitusi berwujud di tanah lapang bernama Indonesia. Hal ini karena perkembangan sejarah ekonomi bangsa yang telah tercekat oleh gurita ekonomi liberal, dengan rantai-rantai kapitalisme yang masuk hingga ke sudut-sudut terkecil dan sifatnya domestik warga. 

Kisah pedagang kecil yang harus minggir oleh ritel-ritel berwajah 'nasional' adalah masalah yang kini kita lihat. Pedagang kecil akan kalah produknya oleh harga miring yang ditawarkan ritel yang menerima barang-barang yang diproduksi secara massal dengan biaya manusia yang semakin kecil atau buruh-buruh yang dibayar murah.

Gurita kapitalisme ini memang seolah berwajah ramah, karena menampung tenaga kerja dan menghadirkan produk dengan harga murah, jika dibandingkan dengan produk industri rumahan rakyat, tapi sesungguhnya hanya menegaskan tegaknya piramida ekonomi yang dikuasai oleh oligarki ekonomi. Rakyat terus tergencet ke pinggiran hingga batas putus asa yang bisa mereka emban. Sementara ritel-ritel itu terus 'menyumbangkan' keuntungan bagi pemilik modal hingga jumlah yang menakjubkan.

Salah satu contoh yang paling miris adalah, orang-orang terkaya di Indonesia adalah pemilik perusahaan rokok, yang mempekerjakan buruh murah dan membeli bahan baku dari petani dengan harga murah juga. Pekerja dan petani tetap hidup dalam kemiskinan yang semakin dalam, tapi pemilik perusahaan bisa semakin jauh melesat di puncak kekuasaan ekonomi. Mereka adalah korporatokrat yang bahkan bisa menggiring bangsa ini ke arah manapun, bahkan menggendalikan ruh konstitusi menurut selera 'dagang' mereka.

Jika sudah begini, siapa pun akan bertekuk lutut, baik politikus yang berkuasa atau pun yang beroposisi. Tak ada keyakinan bahwa oposisi akan bisa mengubah ini, bahkan Prabowo yang sudah berkoar tentang ekonomi bangsa yang berdikari. Perilaku bisnis mereka pun sama saja, bahkan lebih 'fasis' dan 'firaunis'.

Penyakit ini sudah mengendap di dalam nadi bangsa ini, bahkan sejak awal kemerdekaan direbut. Ada upaya koreksi yang dilakukan oleh Soekarno misalnya untuk kasus 'konsesi yang berwajah ramah bagi kepentingan nasional atas tambang Freeport'. Tapi yang terjadi ia malah terdepak dan seluruh bangunan rezimnya dihancurkan. Beberapa hal juga dilakukan oleh Abdurrahman Wahid dalam proses nasionalisasi aset-aset ekonomi. Lagi-lagi ia juga dijatuhkan di tengah jalan.

Hal yang dilakukan Jokowi sebenarnya cukup tepat, dengan meniti buih di antara kepentingan global, terutama Amerika Serikat, yang telah lama berurat di bangsa ini. Upaya divestasi kepentingan AS harus terus dilakukan, agar bangsa ini bisa berdikari secara ekonomi. Tapi tentu harus hati-hati agar tidak di-Asad-kan atau di-Saddam-kan. Kekuatan ekonomi global itu sesungguhnya lebih kejam dibandingan politik global.

Yang jelas, derita pedagang dan petani kecil harus tetap hidup di imajinasi elite bangsa ini. Karena sesungguhnya dari mata dan wajah mereka kita bisa melihat Indonesia yang sebenarnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa struktur perekonomi nasional yang dipraktikkan di Indonesia bukanlah sebagaimana yang dicita-citakan oleh para “founding parents” bangsa Idonesia dan yang dikonseptualisasikan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu “founding parents” bangsa, yaitu Bung Karno, dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengekspresikan cita-citanya dengan menyatakan, “Kita hendak mendirikan negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi semua buat semua.” Cita-cita ini kemudian terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang dalam bidang kehidupan ekonomi lebih dikenal sebagai Ekonomi Pancasila dan lebih popular lagi dengan sebutan Ekonomi kerakyatan.

Praktiknya, Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila hanya menjadi bahan diskusi dan seminar para pakar di hotel-hotel berbintang, yang hanya memakmurkan para tokoh dan para narasumbernya saja. Ekonomi kerakyatan hanya jadi bahan kampanye para calon kepala negara dan kepala daerah untuk mendulang dukungan suara. Kementerian dan institusi-institusi ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan tidak lebih hanya sekedar formalitas dan bagi-bagi dana atau kredit. 

Koperasi-koperasi pada umumnya hanya menjadi badan usaha sampingan, yang jam kerjanya tergantung dari keluangan waktu para pengurusnya yang juga pegawai dari instansi pemerintah atau swasta induknya, atau ibu-ibu rumah tangga di kampung. Bahkan ada yang hanya buka sebulan sekali atau seminggu sekali.

Perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan swasta dalam negeri yang mengelola sumber daya alam (SDA) yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi sangat leluasa untuk mengeksploitasi SDA untuk sebesar-besar keuntungan perusahaan.    

Hasilnya? Perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh 10 persen penduduk terkaya yang menguasai 74,8 persen kekayaan nasional. Dari angka tersebut, 1 persen rumah tangga terkaya menguasai 45,4 persen kekayaan nasional. Tidak heran, reformasi yang diharapkan membawa perbaikan taraf hidup masyarakat, kenyataannya justru menghasilkan ketimpangan yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dalam angka rasio gini yang besar, bahkan secara spesifik rasio gini dalam penguasaan tanah lebih besar lagi.

Upaya-upaya sebenarnya terus menerus dilakukan, misalnya: landasan hukum diperkuat untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan agar sesuai dengan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945. Sejauh ini hasilnya belum nampak, dan justru bergerak ke arah sebaliknya, yaitu semakin kapitalistiknya praktik perekonomian kita. Hal ini tidak lain karena tumbuhnya ego sektoral. Harapan besar sebenarnya pada keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), untuk mengawal semua sektor agar dalam implementasi program-programnya selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

BPIP sebaiknya tidak perlu lagi mengindoktrinasi rakyat untuk memahami Pancasila ala Orde Baru (ORBA), tetapi fokusnya harus diarahkan pada implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, termasuk kehidupan dalam perekonomian. BPIP hendaknya mengawal setiap kementerian agar roda perekonomian bergerak secara beretika dan bermoral berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada penghisapan ekonomi; tumbuhya nasionalisme ekonomi; berkembangnya demokrasi ekonomi, dan terjaminnya pemerataan nasional serta peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Inilah kerja riil dari BPIP, jika tidak, maka BPIP hanya akan mengulang kegagalan ORBA saja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Ekonomi rakyat, dua suku kata yang selalu populer diucapkan dalam berbagai seminar tentang penanggulangan kemiskinan atau dalam ajang debat kampanye politik menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Konsep ekonomi rakyat harus menjadi bagian dari konsep  ekonomi politik nasional untuk menunjukkan keberpihakan kepada upaya mencapai keseimbangan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan dan bukan sekedar mercusuar atau basa-basi politik. Sangat tepat Presiden RI, Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2018 lalu, menegaskan  bahwa: “Kita bersama harus mampu menyelesaikan janji kemerdekaan, terutama mengatasi masalah kemiskinan, ketimbangan antardaerah, dan kesenjangan pendapat antarwarga”. Pernyataan itu harus menjadi fokus capaian kinerja ekonomi nasional pemerintahan yang akan datang. 

Dengan tekad seperti itu saya sependapat bahwa, “Ruh” yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang meletakkan peran Negara disertai iklim demokrasi ekonomi dapat diterjemahkan sebagai cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berusaha dan tumbuh berkembang guna meningkatkan martabat dan harkat ekonominya. 

Kemiskinan menurut pendiri mazhab Ekonomi Baru Keynes, merupakan cacat perekonomian karena ketidakmampuan suatu sistem ekonomi memberikan kesempatan kerja penuh dan kegagalan dalam pendistribusian pendapatan serta kekayaan yang merata. Perspektif pertumbuhan ekonomi percaya pada proses trickle down effect bahwa jika pertumbuhan tercapai maka pemerataan akan terjadi. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan kesenjangan yang lebar antara orang-orang kaya (pemilik modal) yang menguasai sumber-sumber daya langka dan masyarakat miskin yang tidak terakses sumber-sumber modal.

Kebijakan ekonomi politik di Indonesia saat ini dipandang kurang menunjukkan keterkaitan antara moral kepemimpinan publik dengan kesejahteraan masyarakat. Realitas ekonomi kita saat ini lebih dibangun oleh kekuatan konsumsi masyarakat dibandingkan dengan investasi. Pola konsumsi melebihi pendapatan (spending exceeds income), sehingga mendorong kebiasaan perilaku yang tidak etis dan immoral dalam meraih pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Pola konsumsi tinggi menimbulkan social cost, mendorong  peningkatan inflasi, korupsi, pengangguran, kriminalitas dan degradasi kualitas lingkungan. 

Beranjak dari tekad membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam iklim demokrasi ekonomi yang tersirat dalam Pasal 33 UUD 1945, maka  penerapan sistem dan prinsip ekonomi syariah secara nasional adalah keniscayaan yang harus diyakini akan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. (pso

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Dalam perspektif ekonomi syariah, mendistribusikan kekayaan (bersedekah harta) yang memberi manfaat bagi orang yang membutuhkan itu salah satu cara mendorong tumbuhnya produktivitas masyarakat miskin yang potensial menjadi produktif dan akhirnya mencapai kemandirian ekonomi walau dalam skala kecil.

Ekonomi Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional bertujuan mempersempit jurang perbedaan di antara umat, antara orang yang “berpunya” dengan yang “tidak punya”. Dalam konteks ini menjalankan prinsip kerjasama melalui tolong menolong antara lain melalui koperasi yang berbasis syariah adalah keniscayaan yang harus dijalankan secara konsisten. Sebagaimana firman Allah SWT (QS.  An-Nisa: 1) “Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu  saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesunguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. 

Keadilan sosial dalam Islam bertumpu pada pandangan bagaimana proses tolong menolong (kerjasama) memaksimumkan kesejahteraan  manusia melalui redistribusi kekayaan yang efektif agar tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja yang bertumpu pada prinsip, keadilan, keseimbangan, dan tanggungjawab. 

Gema mendorong peluang meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja melalui dorongan pertumbuhan ekonomi lewat peran lembaga-lembaga keuangan syariah telah semakin menguat demi mendorong perkembangan bisnis UMKM, anak-anak muda  yang kreatif (startup) mengatasi kemiskinan dan pengangguran. 

Masalah ini relevan dengan kebijakan pemerintah yang membuka akses kemudahan berusaha dan telah membuahkan hasil walapun belum optimal dampaknya. Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan prestasi Indonesia pada posisi ke 72 dari 190 negara dalam indeks kemudahan berusaha (ease of doing business, EoDB) 2018. Itu prestasi luar biasa yang merupakan  kelanjutan dari peringkat kemudahan berusaha pada tahun 2017. 

Di sisi lain optimalisasi peran kelembagaan seperti BAZNAS telah berlangsung secara efektif dalam upaya menanggulangi kemiskinan lewat pengumpulan dana zakat masyarakat. BAZNAS yang menyampaikan target penghimpunan zakat se-Indonesia selama bulan Ramadhan lalu sebesar Rp3 triliun. Kemudian BAZNAS Pusat pada bulan Ramadhan 1439 H lalu, menargetkan penghimpunan zakat sebesar Rp54 miliar. Dan mustahik yang akan menerima ditargetkan sebanyak 57 ribu orang. (Republika, 15/5/2018). Tentu dengan asumsi umat Islam istiqomah, konsisten berpartipasi dan dengan keikhlasan penuh  membayar zakat. Ekonomi rakyat dalam konsep ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertumpu pada Islamic ethical philosopy yaitu, etika Tauhid,  keseimbangan, kebebasan (demokrasi), dan tanggung jawab. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Disadari atau tidak, praktik sistem ekonomi kita saat ini telah menyimpang jauh dari Konstitusi, dan tersandera cara pandang fundamentalisme pasar yang berlebihan. Sistem ekonomi konstitusi kita berbicara tentang demokrasi ekonomi, modus operandinya menjadi jauh berbeda. Ini terlihat dari kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi menganga begitu lebar.

Sejak setengah abad lalu, sistem ekonomi telah masuk dalam satu jebakan sistem pertumbuhan ekonomi konstan. Hal ini ditandai dengan kebijakan memasukkan utang sebesar-besarnya untuk membangun infrastruktur fisik demi memperlancar investasi asing. 

Lalu, investasi asing ini masuk pada sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi seperti tambang dan perkebunan. Sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi ini akhirnya selalu menjadi penopang ekonomi kita. Sebut saja misalnya “Oil Booming” era Orde Baru dan “Palm Oil” pada era SBY. 

Ekspoitasi di sektor komoditi ekstraktif dan eksportasi ini membuat ekonomi kita bergantung pada pasar internasional yang dikuasai secara oligopolistik, tapi juga menyebabkan penyerobotan tanah oleh korporasi besar. Penguasaan lahan petani kita menjadi semakin sempit. 

Apa yang telah diperingatkan oleh Bung Hatta secara berulang-ulang bahwa janganlah ekonomi yang ujung dijadikan pangkal dan yang pangkal jangan dijadikan ujung, jadi kenyataan. Sektor ekonomi domestik pangan dan energi  justru kita tinggalkan. 

Kebijakan perekonomian yang demikian menyebabkan kita berada pada bayang-bayang defisit fiskal baik necara pembayaran dan necara perdagangan. Tak hanya itu, dari segi kebijakan moneter, saat ini Bank Indonesia sudah tak lagi punya kekuatan karena otoritasnya sudah lepas dari pemerintah sepenuhnya. Niai rupiah menjadi begitu mudahnya dikendalikan negara lain.  

Bagaimana Koperasi Kita? 

Di Indonesia, koperasi selalu didengungkan sebagai soko guru ekonomi. Semua terdengar indah walaupun realitasnya sungguh jauh dari harapan. Koperasi kita secara agregat tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan mengalami banyak kemunduran secara konsepsional. 

Dalam percaturan bisnis, koperasi kita terlewat dari lintas bisnis modern dan hanya jadi bagian dari sub-ordinat bisnis lainnya. Koperasi berada dalam masalah fundamental, baik paradigmatik, regulasi maupun kebijakan. Jangankan jadi soko guru, jadi soko pinggiran pun tidak. 

Secara paradigmatik cara berkoperasi kita dipahami secara salah. Koperasi dianggap sebagai sebuah bisnis yang tidak ada bedanya dengan usaha lainya, yaitu sebagai asosiasi berbasis modal. Koperasi gagal dipahami sebagai organisasi berbasis orang yang tidak bebas nilai.

Dalam praktik, karena begitu dominannya usaha koperasi di sektor simpan pinjam, maka koperasi itu juga dipahami hanya sebagai usaha yang pantas digerakkan di sektor ini. Koperasi yang secara natural berfungsi untuk penuhi kebutuhan domestik pangan dan energi justru gagal. 

Jenis koperasi pekerja (worker co-operative) yang harusnya menjadi inti dari pergerakan koperasi di sektor riel tidak berkembang sama sekali. Apalagi jenis koperasi baru yang berparadigma multipihak (multistakeholder) yang sekarang mulai banyak berkembang pesat di seluruh dunia.   

Muncul kesan, koperasi di negara kita itu tak lebih dari usaha simpan-pinjam, bisnis kecil-kecilan dan hidupnya tergantung dari program pembinaan pemerintah. Koperasi bahkan tidak lagi dianggap penting sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang perlu diajarkan. Faktanya koperasi sebagai mata pelajaran di sekolah dan perkuliahan di kampus telah banyak dihapus. 

Koperasi citranya juga terus dibiarkan dirusak di lapangan oleh praktik rentenir berbaju koperasi. Hingga pada akhirnya sebagian masyarakat mengenal koperasi itu sebagai kegiatan yang tak ada bedanya dengan rentenir dan bahkan secara serampangan sering dibilang usaha yang berbau riba. 

Dalam tata regulasi, koperasi terus disingkirkan dengan berbagai cara. Disubordinasi, didiskriminasi, dan bahkan dieliminasi dari perundang-undangan ekonomi dan kemasyarakatan, Dalam kebijakan, secara sistemik dikerdilkan.  

Dalam peringatan Kemerdekaan yang ke 73 ini, saatnya seluruh anak muda negeri ini menyuarakan perombakan total mengarah kepada sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi konstitusi! Kecuali kalau kita hanya mau jadi embel-embel dari bangsa lain! (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Selama 73 tahun Indonesia merdeka, perekonomian kita telah mengalami banyak perubahan baik dilihat dari struktur maupun pola pertumbuhannya. Globalisasi ekonomi serta kemajuan teknologi, khususnya dibidang informasi dan komunikasi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi ke seluruh pelosok negeri ini. Arus barang dan jasa bergerak lebih cepat, dalam jumlah yang lebih besar, serta dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam menghadapi derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kita seyogyanya tidak boleh kehilangan arah. Sebaliknya, kita harus tetap berpegang teguh pada tata aturan ekonomi bangsa yakni UUD 1945 yang merupakan acuan pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu amanat yang amat mendasar dalam UUD 1945 adalah bahwa perekonomian haruslah berdasar atas demokrasi ekonomi dimana rakyat diberi kesempatan untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumberdaya ekonomi.

Namun demikian, walaupun telah 73 tahun negeri ini merdeka, cita cita para pendiri bangsa tentang harapan mencapai kesejahteraan rakyat nampaknya belum sepenuhnya terwujud. Era keterbukaan ekonomi yang seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru menjadi ancaman. Semakin terbukanya perekonomian telah mendorong ketertarikan perusahaan-perusahaan besar asing untuk berinvestasi di Indonesia. Masuknya perusahaan perusahaan asing tersebut ke Indonesia diharapkan akan membawa alih teknologi dan manajemen yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dalam negeri.

Akan tetapi yang terjadi justru telah terjadi konsentrasi penguasaan aset produksi  dan sumber-sumber ekonomi publik secara berlebihan di tangan segelintir kelompok usaha besar yang umumnya dimiliki oleh asing dibanding industri kecil dan rumah tangga yang kebanyakan dimiliki oleh pribumi. Beberapa sumber bahkan berani menyatakan bahwa 80 persen aset nasional dikuasai oleh asing.

Sistem ekonomi yang demikian tentu tidaklah sehat. Kegiatan tukar menukar barang dan jasa akan lebih didasarkan pada faktor-faktor non-ekonomi seperti kekuatan suatu golongan ketimbang faktor efisiensi. Hasilnya tentu bisa ditebak. Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah akan sulit mewujudkan demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh para founding fathers. Ekonomi tumbuh sendiri tanpa memperhatikan lagi faktor sosial. Bilamana hal ini terus dibiarkan maka masyarakat luas akan semakin terpinggirkan dalam aktivitas ekonomi yang kini terus bergerak cepat.

Pada Juli 2018 lalu, pemerintah telah meluncurkan indeks pembangunan ekonomi inklusif dimana salah satu pilarnya mengukur keterbukaan terhadap akses dan kesempatan. Tercatat pada 2017, nilai dari pilar ini mencapai 5,05 atau relatif tetap dengan nilai tahun sebelumnya.Walaupun tidak terlalu buruk, namun pencapaian ini masih dibawah kedua pilar lainnya (pilar pertumbuhan ekonomi dan pilar pemerataan pendapatan serta pengurangan kemiskinan).        

Pertanyaannya kini, bagaimana Pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi?

Menurut hemat penulis, tidak ada jalan lain selain melakukan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi. Terdapat beberapa upaya yang bisa ditempuh. Pertama, mendorong kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian kita. Di tengah maraknya isu keterbukaan ekonomi dan kemajuan teknologi, peran koperasi bisa menjadi sangat strategis. Koperasi dapat dibangun dengan manajemen yang lebih modern dan teknologi yang lebih canggih namun tetap berwawasan rakyat kecil dan lokal. Terlebih jika dikembangkan di desa, maka koperasi akan mampu menarik kembali sumberdaya yang ada di kota. Kedua, realokasi aset juga menjadi suatu keharusan. Konsentrasi kepemilikan aset harus dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada oligopoli, kartel maupun bentuk struktur ekonomi lain yang distortif dan merugikan rakyat banyak.

Terakhir, untuk lebih mewujudkan demokrasi ekonomi peranan UKM dan Koperasi dalam tataran struktur ekonomi nasional harus terus ditingkatkan agar lebih seimbang dengan peranan usaha-usaha besar. Semoga ke depan peran serta masyarakat bisa lebih ditingkatkan di segala lini kehidupan ekonomi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita