Urbanisasi Berselubung Arus Balik Mudik Lebaran
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
14 June 2019 10:00
Watyutink.com - Ritual tahunan arus balik mudik Lebaran kembali terjadi. Fenomena tahunan ini sudah seperti menu wajib bagi kota-kota besar seperti Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Arus balik Lebaran tidak sekadar kembalinya warga Jabodetabek dari daerah setelah merayakan Idulfitri bersama keluarga dan kerabat mereka, namun juga hadirnya ‘penumpang gelap’ yang bukan warga Jabodetabek.

Terselubung oleh arus besar mudik Lebaran, kehadirannya berlangsung senyap memenuhi hunian teman atau saudara. Urbanisasi yang berlangsung rutin setiap tahun ini tanpa terasa makin menyesakkan wilayah Jabodetabek. Jumlah penduduk terus membengkak, menimbulkan masalah sosial, kesejahteraan, dan keamanan.

Urbanisasi terjadi selama puluhan tahun dan terus berlangsung hingga kini. Nyaris tidak ada solusi untuk mengatasinya. Selama ini yang menjadi andalan pemerintah daerah di Jabodetabek adalah operasi yustisi yang tidak lagi memiliki taring menyelesaikan persoalan tersebut, tapi terus saja dilakukan di tengah keprustasian pemda mengatasinya.

Mereka yang tertangkap operasi yustisi dikembalikan ke daerah, tetapi kemudian kembali lagi ke Ibu kota karena ‘banyak jalan menuju Roma’. Sebagai anak bangsa mereka memang berhak tinggal dan bekerja di mana saja di Tanah Air. Namun daerah yang mereka datang tidak memiliki daya dukung ekologi yang cukup jika terus menerus dipadati.

Belum lagi fasilitas kesehatan, pendidikan, hunian, dan transportasi yang juga memiliki keterbatasan jika terus menerus harus menampung tambahan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Jika tidak dikendalikan bukan tidak mungkin suatu hari terjadi chaos.

Sayangnya persoalan urbanisasi ini sering dianggap sebagai pekerjaan rumah pemda kota-kota besar, bukan masalah nasional yang harus ditangani secara menyeluruh, terintegrasi, dan dikoordinasikan dengan baik.

Akar masalahnya adalah pembangunan yang tidak merata. Ibu kota, daerah di sekitarnya, dan kota-kota besar masih mendominasi perekonomian nasional. Uang beredar di Jabotebek  konon mencapai 60 persen dari total peredaran nasional.

Wajar jika ribuan orang setiap tahun datang untuk ikut mencicipi manisnya Jabodetabek, berharap hidupnya menjadi lebih sejahtera, bahkan sebagian lagi bertekad memiliki kekayaan yang banyak. Berharap hal yang sama di daerah sangat sulit. Kuenya sangat sedikit untuk bisa dibagi-bagi.

Pembangunan di daerah perlu direncanakan secara matang dengan memperhitungkan segala aspek agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat secara berkelanjutan. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bendungan, atau bandar udara sudah harus memikirkan dampaknya bagi penduduk yang lahannya terkena proyek.

Pemerintah tidak berhenti dan puas dengan memberikan ganti untung kepada pemilik lahan, tetapi perlu memfasilitasi pengembangan keterampilan penduduk yang terdampak agar ke depan mereka tidak kehilangan mata pencarian setelah lahannya diakuisisi.

Penduduk yang tergusur perlu diberikan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK), disiapkan akses pasar dan kemudahan mendapatkan bahan baku, dipermudah perizinannya, dibantu membuat jaringan usaha, dan memberikan asistensi sampai mereka mapan dan mandiri.

Pemda juga dapat menggerakkan ekonomi domestik. Beberapa pemda berhasil memajukan ekonomi setempat seperti mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan pakaian batik bermotif lokal sehingga menghidupkan usaha garmen di daerahnya. ASN juga diwajibkan membeli 10 kg beras dari petani setempat sehingga meningkatkan produksi gabah.

Daerah juga perlu mengendalikan tingkat kelahiran agar sejalan dengan daya dukung lingkungan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial. Tambahan jumlah penduduk yang besar akan memakan sumber daya yang ada dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Namun tidak cukup gerakan ini diserahkan kepada masing-masing daerah. Perlu ada kemauan politik dari pemerintah pusat untuk membuat pembangunan menjadi merata di setiap wilayah. Pemerintah pusat dan pemda perlu duduk bersama mengatasi urbanisasi.

Provinsi Banten yang berdekatan dengan Jakarta, misalnya, memiliki 14.000 pabrik/usaha yang cukup untuk menyerap tenaga kerja di daerahnya, tetapi tidak akan mampu menampung tambahan tenaga kerja yang berasal dari urbanisasi.

Selama pembangunan tidak merata, arus urbanisasi akan terus berlangsung. Tak cukup diingatkan oleh lagu Melky Goeslaw ‘Sapa Suruh Datang Jakarta’ atau mengancam dengan operasi yustisi  untuk menangkal kedatangan orang-orang dari daerah. Perlu diciptakan lebih banyak ‘gula’ di daerah-daerah.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional