Untung Ku Dapat, Kekayaan Negeri Ku Lepas
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 23 January 2020 11:00
Watyutink.com - Hari-hari belakang ini kita menyaksikan drama petak umpet kapal-kapal China di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Kisahnya berawal saat kapal pencari ikan Negeri Tirai Bambu dilaporkan masuk ke zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia dan melakukan pencurian ikan.

Kapal-kapal nelayan tersebut bahkan dikawal langsung oleh kapal Coast Guard China yang juga masuk ke Perairan Natuna Utara. Sekalipun wilayah itu bukan laut teritorial Indonesia, Indonesia memiliki hak berdaulat atas perairan itu berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) dan hukum internasional.

Hak berdaulat Indonesia ada pada ZEE dan Landas Kontinen. Berdasarkan UNCLOS, ZEE adalah wilayah yang memiliki jarak 200 mil dari pulau terluar. Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan semua potensi sumber daya alam yang ada di wilayah ZEE ini, termasuk ikan.

Sementara itu, landasan kontinen adalah kawasan dasar laut dan lapisan di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi kekayaan sumber daya alam yang ada di kedalaman kolom air laut di atasnya.

Merespon masuknya kapal-kapal China yang mencuri ikan di kawasan perairan Natuna, Presiden Joko Widodo meninjau kawasan tersebut dengan menaiki Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Kunjungan Jokowi tersebut memberikan pesan kepada rakyat dan memastikan bahwa ada penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di ZEE, yang diklaim China sebagai kawasan sembilan garis putus-putus (nine-dashed lines) yang selama ini menjadi traditional fishing ground nelayan mereka.

Presiden menyatakan: “hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini."

Usai Jokowi menyantroni perairan Natuna, TNI memastikan tak ada lagi nelayan China yang melakukan pencurian ikan (illegal fishing) di ZEE. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing.

Berdasarkan pengamatan TNI AU melalui pengintaian udara, kapal-kapal nelayan China yang waktu itu melakukan illegal fishing dan di-back-up oleh kapal coast guard mereka sudah keluar dari ZEE  Indonesia pascakunjungan Presiden ke Natuna.

Beberapa hari berselang setelah kunjungan Jokowi, kapal China kembali terlihat di ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Patroli yang dilakukan oleh KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356, bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat China.

Bisa jadi petak umpet kapal-kapal China berkaitan dengan sikap lembek yang ditunjukkan oleh pemerintah. Hal ini tampak dari sikap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta masalah pencurian ikan oleh nelayan China tidak perlu dibesar-besarkan. Bahkan dia meminta Indonesia mengintrospeksi diri.

Introspeksi diri yang dimaksud Luhut adalah kurangnya kemampuan kapal Indonesia untuk melakukan patroli di ZEE. Keterbatasan tersebut membuat pihak asing leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Dia menyatakan kalau mau marah, marahlah pada diri sendiri karena tidak memiliki kapal patroli yang cukup.

Membiarkan kapal asing mencuri ikan di wilayah yang menjadi hak berdaulat Indonesia dengan alasan apapun, termasuk karena keterbatasan kapal patroli untuk mengawasi mereka, bisa dikatakan  tidak mempunyai sikap yang tegas dalam menegakkan hak-hak bangsa Indonesia.

Menolak kehadiran kapal asing di wilayah yang merupakan hak berdaulat Indonesia tidak harus memiliki banyak kapal patroli lebih dulu, namun bisa dilakukan melalui jalur diplomasi dengan menyatakan protes keras dan tegas atas pencurian ikan oleh China dan membawanya ke jalur hukum internasional. Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan segala cara mengusir kapal asing yang masuk ke ZEE.

Harus diakui China menjadi sponsor utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui program Belt and Road Initiative (BRI), negara itu mengucurkan utang miliar dolar AS ke Tanah Air. Namun apakah dengan begitu Indonesia harus merelakan kolam ikannya dibancak habis-habisan oleh mereka. Bayangkan, 49 kapal nelayan pukat China mengeruk kekayaan laut di perairan Natuna. Belum lagi yang tidak terpantau oleh TNI AU.

Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap pencuri ikan ini mengingatkan kita pada kasus-kasus pertambangan yang melibatkan investor asing. Dengan dalih Indonesia belum mempunyai cukup keahlian dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam, kita menyerahkan pengelolaannya kepada mereka dan memberikan kesempatan menjadi pemegang saham mayoritas.

Tapi sebenarnya di balik itu ada kejahatan jabatan yang memberikan kewenangan kepada pihak asing menguasai pengelolaan sumber daya alam, karena kepentingan bisnis individu para pejabat penyelenggara negara.

Kasus ‘Papa Minta Saham’ dan sederet kasus lain yang berkaitan dengan kepentingan bisnis individu para pejabat, membuat kekayaan sumber daya alam Indonesia dibawa kabur ke luar negeri, ditukar dengan keuntungan secuil para pejabat dan kroninya.

Pemerintah sebentar-sebentar kelihatan tegas terhadap pencurian kekayaan sumber daya alam, tetapi kemudian sanyup-sanyup tidak terdengar lagi. Kejahatan jabatan sebagai bagian dari kehidupan koruptif menjadikan institusi negara lemah dalam menegakkan amanat konstitusi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF