UU Cipta Unjuk Rasa
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 23 October 2020 15:30
Watyutink.com - Maksud UU Cipta Kerja, sesuai penamaannya, semestinya cukup baik: untuk membuka lapangan kerja, menarik investasi, kemudahan perizinan, dan sejenisnya. Namun mengapa “maksud baik” direspon dengan buruk oleh rakyat yang mustinya diuntungkan oleh aturan itu dengan berbagai unjuk rasa? Alih-alih cipta kerja, UU ini justru memancing “Cipta Unjuk Rasa.” Ada apa rupanya? Adakah salah komunikasi?

Ya, Presiden Jokowi mengakui, komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja “kurang baik”. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bahkan mendramatisasi, komunikasi pemerintah bukan cuma kurang baik, tapi “sangat buruk”. Namun benarkah hiruk pikuk unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja cuma soal komunikasi? Dan bukan soal substansi?

UU Omnibus memang kerap memancing kontroversi, itu sebabnya di negara demokrasi pendekatan menyusun UU model Omnibus jarang diterapkan. Di Amerika Serikat, RUU Omnibus dijuluki sebagai “UU Gemuk yang Buruk” (Big Ugly Bills). Ejekan itu sesuai dengan karakternya yang besar merangkum banyak hal, sehingga menutup peluang adanya inventarisasi persoalan dan pengujian yang substansial.

UU Omnibus juga kerap dinilai bersifat anti-demokrasi. Biasanya dipakai untuk dalih pembenaran ambisi atau program besar pemerintahan yang menguasai mayoritas kursi parlemen. Dibuat untuk melindungi praktik “potong kompas” dan meminimalisasi konsekuensi politik dari program yang ambisius.

UU Omnibus Cipta Kerja, melonggarkan aturan lingkungan (Amdal), pengurusan IMB, perizinan berusaha, kemudahan investasi, aturan perburuhan. Selain itu karakter utamanya adalah upaya mengembalikan pemerintahan sentralistik, dan memperlemah desentralisasi. Hal-hal substantif produk hukum reformasi dilibas dengan UU Omnibus, untuk satu ambisi politik-ekonomi yang belum pasti, berbasis analisis over-simplifikasi.

UU Omnibus dibayangkan bakal mampu mengatasi krisis lapangan kerja dan kemudahan  investasi. Sejumlah  penghapusan, penggabungan, dan penyederhanaan perizinan, syarat investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, serta memperlonggar syarat investasi. Berbagai manuver ini diasumsikan akan mengundang investasi asing, khususnya, untuk berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Tapi mengundang investasi asing tidak sesimpel yang dibayangkan para politisi di Senayan.

Pemerintahan Jokowi pada periode pertama telah mengeluarkan 17 Paket Deregulasi Ekonomi, dengan merevisi berbagai aturan. Paket Deregulasi itu ternyata tidak membawa hasil nyata terciptanya lapangan kerja dan melonjaknya investasi. Contoh lain, upaya menarik minat turis asing agar ke Indonesia, dengan membebaskan visa bagi 169 negara (pada 2015), ternyata juga tidak membuat peningkatan turis asing secara drastis. 

Dengan demikian, cara berpikir simplistik adalah persoalan utama. Menjual Indonesia secara “obral” tidak menjamin pembeli tertarik datang atau berbelanja, jika barang yang diobral tidak menarik dan berkualitas rendah. Kemudahan regulasi cuma satu aspek dari banyak faktor bagi investor itu berinvestasi.

UU Omnibus disusun dengan asumsi kinerja birokrasi pemerintah “terbelenggu” berbagai peraturan yang rumit dan birokratis. Juga kebebasan berekspresi, kegemaran buruh berdemonstrasi dianggap sebagai penyebab investasi enggan masuk ke Indonesia. Dengan ancaman sanksi hukum yang lebih tegas diharapkan buruh tidak seenaknya berunjuk rasa mengumbar tuntutan, atau berekspresi 

Pengesahan hukum Omnibus alih-alih mampu melibas tetek-bengek birokrasi administratif pemerintahan, justru berpotensi menambah masalah dalam sistem hukum Indonesia. Proses yang terburu-terburu dan cenderung tertutup adalah indikasi ada niat untuk melibas proses penyusunan dan pembahasan UU yang lebih rasional, memakai nalar, aspiratif dan demokratis.

Alih-alih berupaya mendengar aspirasi rakyat, UU Omnibus justru membentuk Satuan Tugas (Satgas) terdiri atas 127 figur, umumnya pengusaha atau kroni kekuasaan. Dari James Riady, Jhonny Dharmawan, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, dan sejenisnya, yang lazimnya tidak terasosiasi dengan revisi hukum.

Penekanan untuk menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi, bakal berbenturan dengan aspek perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Kaum buruh, petani, masyarakat adat, jurnalis, seniman, termasuk mahasiswa, yang gemar mengekspresikan kebebasan bakal terimbas. 

Ekspresi rakyat, sebagai ciri negara demokrasi, yang dijamin konstitusi, dianggap sebagai salah satu penyebab investasi enggan masuk ke Indonesia. Vietnam dan China, negara otoriter yang menerapkan sistem partai tunggal (partai komunis) dijadikan sebagai contoh model untuk memancing investasi asing. 

Jika Indonesia ingin seperti China atau Vietnam, yang dianggap begitu efektif menjaring investasi, ada baiknya, perombakan perlu dimulai dari sistem politik. Seluruh partai-partai penguasa dibubarkan dan disatukan menjadi satu partai tunggal, menjadi semacam “Golkar” era Orde Baru. 

Jika kekuasaan sudah mampu mengefektifkan diri dalam mengelola kepentingan politik dan ekonominya, mengelola aspirasi dan ekspresi rakyat jauh lebih mudah. Dan elite kekuasaan tak perlu berdalih menyusun UU Cipta Kerja. UU yang ternyata hanya menjadi “UU Cipta Unjuk Rasa”. Akibat tidak sinkronnya komunikasi dan substansi, antara kehendak kekuasaan dan aspirasi rakyatnya.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF