Trumping Demokrasi Amerika
Lukas Luwarso
Hubert Humphrey Fellow, University of Maryland, 2005 - 2006. Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 19 November 2020 11:45
Watyutink.com - Lebih dari 240 tahun sejak mendeklarasikan kemerdekaannya, Amerika selalu berhasil menegakkan prinsip nilai-nilai demokrasi dari berbagai tantangan dan rongrongan. Termasuk 60 tahun terakhir melawan ideologi komunisme, fasisme, dan totalitarianisme.

Berbagai ujian pernah dihadapi demokrasi Amerika, dari Civil War, depresi ekonomi, pembunuhan presiden, hingga skandal besar pemerintahan (kasus Watergate) tidak membuat Amerika terjerumus menjadi negara fasis atau menoleh ke sistem otoriter. Amerika selalu tetap teguh memegang prinsip demokrasi.

Abad 20 de facto adalah Abad Amerika yang membawa dunia dari puing-puing kepedihan Perang Dunia ke arah demokrasi. Amerika memimpin dunia yang semakin meng-global, memupuk demokratisasi, jawara dalam sains, teknologi informasi, dan budaya populer. Namun di awal abad 21, terjadi arus balik. Terjadi serangan 11 September 2001 pada menara kembar di New York dan gedung Pentagon di Washington DC. Serangan teroris ini tidak menggoyahkan demokrasi Amerika.

Ancaman terbesar pada demokrasi Amerika terbukti bukan dari eksternal, melainkan internal. Dari simbol jantung demokrasi itu sendiri: personalitas presiden dan ekstremitas pendukungnya. Empat tahun terakhir, di era Presiden Donald Trump, demokrasi Amerika limbung kehilangan arah. Perseteruan politik-partisan di level elite, polarisasi politik yang menajam di akar rumput, dan sikap jingoisme membuat demokrasi Amerika menjadi drama politik yang tidak menarik.

Persoalan integritas karakter dan kompetensi Presiden Donald Trump adalah satu hal. Pertanyaannya, apakah kemenangan Joe Biden dalam Pemilu 2020 akan mengakhiri politik parochial di Amerika? Apakah Trumpisme sekadar sakit ringan Amerika yang akan segera berlalu, atau gejala kanker kronis yang sedang menggerogoti demokrasi Amerika?

Alexis de Tocqueville dalam tulisannya Democracy in America (1840) menganalisis kesuksesan dan kegagalan Amerika dalam berdemokrasi. Selain memuji keberhasilannya, Tocqueville juga mengemukakan sejumlah ancaman dan bahaya demokrasi. Salah satunya adalah praktik despotisme halus dan tirani mayoritas.

Despotisme halus (soft despotisme), menurut Tocqueville, adalah situasi ketika negara terdegradasi dalam “kerumitan proses demokrasi” yang tersamar. Rakyat terbuai ilusi berdaulat saat menentukan siapa pemimpin yang terpilih dalam pemilu. Namun usai pemilu politik menjadi “bussiness as usual”. Rakyat tidak lagi memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi atau mengoreksi jalannya pemerintahan.

Situasi diperparah dengan kelemahan inheren demokrasi, adanya tirani mayoritas. Ketika kelompok mayoritas, pemenang pemilu, secara eksklusif mengejar tujuan politiknya, dengan mengabaikan pihak minoritas. Ketika sentralisasi pemerintahan mengabaikan komitmen perlunya desentralisasi. Dalam bahasa Tocqueville, kebijakan diambil berbasis pada “kehendak mayoritas dengan mengabaikan rasionalitas”. 

Termasuk ketika karakter personalitas pemimpin, yang didukung suara mayoritas, bertindak semau gue. Ini terjadi secara kasat mata selama empat tahun pemerintahan Presiden Donald Trump. Demokrasi Amerika terperosok ke dalam perseteruan politik dan polarisasi yang semakin parah. Terbawa gaya Trumpisme.

Ada sejumlah pemimpin negara yang berperangai buruk, seperti Vladimir Putin atau Kim Jong-Un, misalnya. Mereka muncul dari sistem pemilu dan proses politik yang buruk. Atau terpilihnya Hitler secara demokratis, ketika Jerman berada dalam situasi putus asa, setelah kalah perang. Terpilihnya Donald Trump menjadi anomali, karena muncul dari negara kampiun demokrasi yang sedang tidak putus asa. Situasi yang tidak terbayangkan sebelumnya, Amerika memilih selebriti televisi yang dikenal misoginis dan rasis, menjadi pemimpin.

Empat tahun memimpin Amerika Trump berhasil menjadikan politik dan urusan kenegaraan Amerika sebagai “reality show”. Tak ubahnya seperti serial TV “The Apprentice”, yang ia produksi dan sekaligus menjadi pembawa acara. Trump dengan mudah mengangkat atau memecat para menteri dan pembantunya, termasuk Direktur CIA (You are fired!) semudah memecat para aktor yang ber-akting dalam The Apprentice.

Serangan Presiden Donald Trump pada demokrasi Amerika mencapai puncak ketika pada masa kampanye ia berulangkali menyatakan akan menolak hasil Pemilu 2020 jika ia kalah. Dan ketika hasil perhitungan suara menunjukkan kekalahannya, ia membuktikan ancamannya. Ia menyerang integritas pelaksanaan pemilu, menuduh “penuh kecurangan”, meminta perhitungan suara dihentikan, dan menggalang sentimen milisi pendukungnya untuk melawan. Drama politik pemilu yang lazimnya cuma terjadi di “Republik Pisang” (Banana Republic), negara demokrasi abal-anak yang tidak tahu bagaimana berdemokrasi secara beradab.

Trump terpilih sebagai presiden dengan mengkampanyekan sentimen un-American. Memakai slogan “Make America Great Again” dengan mengerdilkan nilai-nilai ke-Amerika-an. Ia piawai berkampanye memakai bahasa sederhana, mengoptimalkan popularitas selebritasnya untuk mendulang suara. Di era politik sebagai tontonan ala “the American Idols”, publik memilih siapapun yang bisa menghibur, tak soal amoral atau lancung.

Di era digital, demokrasi ditantang oleh sejumlah paradigma baru: maraknya politik identitas, populisme, post-truth, dan dunia internet yang “anarkis”. Memperburuk kontradiksi inheren dalam demokrasi: kekuasaan mayoritas vs individualisme; kebebasan individu vs kesetaraan; kebebasan beragama vs kebebasan berekspresi; globalisasi vs nasionalisasi. 

Media sosial memberikan platform yang sama bagi suara pro-kontra. Suara kaum puritan, fundamentalis, dan ultra-nasionalis yang menyalakan sentimen tribalisme melawan kosmopolitanisme (globalisme). Konflik paradigmatik ini dipertarungkan di berbagai penjuru dunia, termasuk di Amerika. Donald Trump sukses mengendarai sentimen identitas itu dan menempatkannya menduduki Gedung Putih pada 2016. 

Kekalahan Trump pada Pemilu 2020 bisa menjadi momentum bagi demokrasi Amerika untuk mengobati luka  akibat “self-inflicted wound”. Mengembalikan peran Amerika sebagai mature-consolidated-democracy. Tantangan Presiden terpilih, Joe Biden, adalah membangun kohabituasi harmonis antara liberalisme dan konservatisme Amerika, yang dibelah oleh Trump, menjadi kekuatan dialektis yang progresif. Bagaimana rivalitas politik Demokrat - Republik tidak bereskalasi menjadi pertarungan zero sum game. 

Tocqueville mengajukan konsep “civil society”, sebagai wilayah masyarakat privat  yang non-politis. Sebagai upaya untuk menetralisir “political society”, masyarakat yang terobsesi dengan politik partisan. Ia melihat paradoks adanya “peningkatan rasa frustrasi sosial ketika kondisi sosial membaik”, yang kemudian dikenal sebagai Efek Tocquevillee. Ia menyarankan perlunya memperkuat civil society, alih-alih political society.

Amerika perlu memupuk sikap civil-society agar lepas dari Trumpisme yang merajalela empat tahun terakhir. Trump akan meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2021, namun Trumpisme akan bertahan di kursi senat atau kongres. Hampir separuh warga Amerika masih memilih Trump dalam Pemilu 2020, dan bukan tidak mungkin ia akan mencalonkan diri lagi pada Pemilu 2024. Kalaupun Trump tidak lagi berkiprah di politik setelah kalah, popularitasnya akan tetap berpengaruh di Partai Republik. Tidak ada jaminan Trumpisme akan berlalu dari lanskap demokrasi Amerika. 

Mungkinkah Donald akan Trumping (melibas) demokrasi Amerika?

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF