Tersohor Tapi Tekor
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 26 February 2020 10:00
Watytuink.com - Belum sempat memperbaiki defisit neraca perdagangan yang masih saja terjadi hingga Januari lalu, Indonesia kini harus menghadapi ancaman penurunan ekspor ke Amerika Serikat lantaran negara itu menobatkan RI sebagai negara maju, bukan lagi negara berkembang yang boleh menikmati fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke AS.

Fasilitas GSP diberikan kepada negara-negara kurang berkembang (LDCs) dan negara berkembang. GSP adalah sebuah sistem tarif preferensial yang membolehkan satu negara secara resmi memberikan pengecualian terhadap aturan umum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pencabutan fasilitas keringanan bea masuk (GSP) impor barang ke AS membawa konsekuensi perdagangan bagi Indonesia. Produk Indonesia akan menjadi lebih mahal saat dijual di Negeri Paman Sam.  Daya saing produk Indonesia akan menurun dibandingkan produk negara lain di pasar AS.

Penurunan daya saing produk Indonesia di pasar AS akan memukul kinerja ekspor nasional. AS merupakan mitra dagang strategis dan merupakan salah satu tujuan utama penjualan barang dari Tanah Air. Porsi ekspor ke AS mencapai 10-12 persen dari total keseluruhan ekspor Indonesia, dibawah China yang mencapai 15 persen.

Terganggunya ekspor ke AS akan menurunkan nilai ekspor secara keseluruhan. Dampak negatif lanjutannya bisa ditebak, defisit neraca perdagangan Indonesia semakin dalam. Saat menikmati fasilitas GSP saja, ekspor Indonesia ke AS hanya tumbuh 0,8 persen pada tahun lalu. Jika AS mencabut kebijakan pemberian fasilitas tersebut, pertumbuhan ekspor ke AS bisa jadi negatif.

Jika GSP dicabut, produk Indonesia akan dikenakan bea masuk impor sehingga persaingan untuk merebut pasar di AS akan semakin berat. Di tengah kondisi ekspor Indonesia yang belum begitu kokoh, ekspor nasional yang selama ini sulit membaik akan semakin sulit.

Mau tidak mau Indonesia harus meningkatkan kualitas dan efisiensi dari produk yang diekspor ke AS agar tetap bisa berkompetisi dengan harga dan mutu yang dapat mengungguli produk negara lain, sekalipun dikenakan bea masuk.

Pemberian status baru sebagai negara maju yang disematkan AS kepada Indonesia menjadi pukulan jab kedua, menyusul jab pertama wabah virus Corona yang merebak di China. Ekonomi Negeri Tirai Bambu dibuat tak berkutik oleh Covid-19. Indonesia tak bisa banyak-banyak mengekspor produk ke negara yang menempati urutan pertama sebagai negara tujuan utama itu karena permintaannya merosot tajam. Kombinasi dua jab ini membuat neraca perdagangan tekor.

Bisa jadi AS sedang memulai perang dagang dengan Indonesia melalui strategi perubahan status menjadi negara maju. Selama ini AS tidak pernah mengotak-atik fasilitas GSP tersebut, kecuali pada masa Presiden Donald Trump.

Trump tampaknya ingin membatasi impor dari Indonesia lantaran negaranya mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia. Hingga tahun lalu, Indonesia masih mencatat surplus cukup besar terhadap AS.

Bisa jadi juga karena AS melihat Indonesia memang pantas masuk dalam daftar negara maju.  Indonesia, seperti sering disebutkan oleh pemerintah, mencapai banyak kemajuan dalam 5 tahun terakhir, pada periode pertama Presiden Joko Widodo.

Pemerintah menyebutkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran membaik di era Jokowi jilid I. Indikator rasio dari masing–masing elemen menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,7 persen menjadi 5 persen. Demikian juga tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio gini juga membaik dari 0,406 menjadi 0,382.

Jokowi juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen,  

Dari sisi penghasilan, pendapatan per kapita Indonesia juga meningkat menjadi sekitar 4.000 dolar AS per tahun. Memang berada lebih dekat ke garis batas bawah, namun sudah masuk dalam kelompok negara maju. AS tidak perlu melihat pendapatan per kapita itu adalah uang dari 1 persen penduduk yang menguasai 50 persen ekonomi Indonesia, dibagi rata dengan jumlah seluruh rakyat.

Indonesia harus siap dengan kemajuan pembangunan yang dicapai yang membuat Indonesia masuk dalam daftar negara maju yang tidak lagi dimanja oleh AS. Kecuali catatan kemajuan tersebut bersifat semu, sementara, tidak berkelanjutan, sehingga mudah tergelincir kembali masuk ke kelompok negara berkembang.

Tingkat kemiskinan, misalnya, bisa naik kembali jika cara menurunkannya mengandalkan bantuan sosial. Ketika bantuan sosial terhenti karena kemampuan finansial negara menurun, akan banyak orang yang kembali miskin. Tentu tidak layak menjadi negara maju jika kemiskinan masih tinggi.

Lebih baik berstatus negara berkembang yang masih dapat menikmati fasilitas GSP daripada tersohor sebagai negara maju tetapi neraca perdagangan semakin tekor.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)