Tambahan Cuti Bersama Demi Siapa?
Jimmy Radjah
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

12 May 2018 14:30

Banyak kepala menggeleng otomatis saat pemerintah keukeuh memutuskan cuti bersama pada Idul Fitri 2018 menjadi 7 hari, artinya total libur Lebaran menjadi 11 hari. Beragam argumen menyertai kebijakan tak bijak itu. Intinya pemerintah mengaku sudah mempertimbangkan semua aspek. Mulai dari menghindari kemacetan saat mudik, memperpanjang silaturahmi keluarga, kebijakan penambahan cuti bersama ini hanya untuk PNS dan karyawan BUMN—kecuali sektor pelayanan publik, sedangkan untuk pegawai swasta berlaku fakultatif tergantung kebutuhan.  

Ada banyak hal yang dikritisi masyarakat dari penambahan cuti bersama ini. Pertama soal argumen bahwa penambahan cuti bersama ini akan mengurai kemacetan lalu lintas saat mudik. Menurut pemerintah, macet parah biasa terjadi pada H-2 Lebaran. Pertanyaannya, apakah penambahan cuti bersama akan otomatis mengurangi macet? Rasanya dengan cuti yang diseragamkan ini, kemacetan mungkin tidak lagi terjadi di H-2 Lebaran, tapi akan bergeser  lebih awal yaitu di hari pertama dan hari kedua cuti bersama. Sama-sama macet, kan?

Dari segi efesiensi, cuti bersama ini pun jelas semakin menurunkan daya saing negeri ini. Tanpa cuti, tingkat produktivitas pegawai di negeri ini—terutama PNS—sudah tergolong rendah. Tentu masyarakat tidak lupa slogan populer Jokowi “kerja, kerja, kerja”. Tapi slogan ini diubah begitu saja oleh anak para pembantunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri menjadi “cuti, cuti, cuti”. 

Parahnya lagi, Jokowi diam saja. Padahal performa ekonomi dan kondisi keuangan negara yang tidak bagus membutuhkan produktivitas di atas rata-rata. Ibaratnya, bekerja keras 12 jam sehari tanpa libur setahun belum tentu akan meningkatkan daya saing negeri ini.   

Buat pebisnis, cuti bersama ini adalah mimpi buruk. Pengusaha jelas “berteriak” karena harus merogoh kocek lebih dalam. Dengan adanya cuti bersama, sementara produksi wajib terus berjalan, itu berarti pengusaha membayar upah lembur karyawan. Ini sangat berbahaya dari sisi efisiensi ekonomi.  

Belum lagi dari sisi pasar modal. Kalender cuti di pasar keuangan sudah ditetapkan setahun sebelumnya, yang menjadi dasar bagi investor dalam melakukan rencana investasi, rencana keuangan, dan anggaran. Saat ini rupiah sedang berfluktuasi cukup tajam, bahkan sudah menyentuh Rp14.000. Bulan Juni mendatang bursa akan tutup dua minggu. Jika tiba-tiba ada perbaikan atau ada perubahan, tetap saja tidak ada action selama dua minggu. Mengerikan. 

Lantas, apa sebenarnya maksud pemerintah menambah cuti bersama ini? Ada pendapat kalau  kebijakan ini diambil untuk meraih simpati umat Muslim. Siapapun tahu bahwa pemerintah saat ini dinilai tidak akur dengan umat Muslim, utamanya garis keras. Mungkin dengan diambilnya kebijakan cuti bersama Lebaran di tahun politik ini, penguasa berharap sebagian Muslim yang kerap mengkritik pemerintah bakal berbalik arah, minimal mengendurkan “serangannya”. 

Terlepas dari itu, ada persoalan lain yang telah dilanggar oleh negara. Cuti adalah hak karyawan. Itu wilayah privat yang tidak lazim jika diatur berlebihan oleh negara, apapun alasannya. Cuti bersama ini sama dengan merampas hak seseorang tanpa punya pilihan. Semua diseragamkan. Belum tentu PNS dan pegawai Muslim sepakat dengan kebijakan ini. Bisa jadi ada umat Muslim yang sudah merencanakan libur panjang bersama keluarga di akhir tahun. Tiket sudah dibeli, hotel sudah di-booking. Namun semua impian itu buyar akibat kebijakan sepihak dari negara.   

Belum lagi kalau bicara soal keadilan dari sisi keyakinan. Cuti bersama ini memperlihatkan bahwa negara sudah berlaku tidak adil bagi PNS dan karyawan non muslim yang merasa tidak perlu berlama-lama libur Lebaran karena sudah merencanakan libur panjang di hari raya mereka.  Dalam setahun ada 12 hari hak cuti karyawan, dan kali ini negara “memaksa” jatah tujuh hari itu diambil untuk ikut merayakan hari raya yang bukan hari raya mereka.

Ini semua demi apa? Demi siapa?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!