Tak Juga Berbenah, Investor Pun Ogah
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
09 September 2019 15:30
Watyutink.com - Gusar, geram, jengkel  campur aduk dalam hati Presiden Joko Widodo saat mendengar kabar tidak ada satu pun dari 33 perusahaan China yang melakukan relokasi  pabriknya ke Indonesia. Sampai-sampai presiden mengulang-ulang jumlah perusahaan yang memindahkan usahanya.

"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia."

Wajar presiden jengkel. Di pundaknya ada tanggung jawab yang besar untuk membawa negeri ini menjadi lebih makmur. Kemakmuran dibangun salah satunya melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi  membutuh investasi.

Apalagi Indonesia saat ini tengah butuh-butuhnya investasi. Pasalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi terus melambat dalam beberapa tahun terakhir, terjadi deindustrialisasi, defisit neraca perdagangan kian melebar,  peningkatan ekspor melemah, dan semakin banyak angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Tidak hanya itu. Tanpa investas, Indonesia akan berputar-putar saja di orbit negara berpendapatan menengah, tidak bisa naik kelas menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita lebih tinggi. Perlu roket pendorong, yakni investasi untuk pindah ke orbit yang lebih tinggi.

Di tengah harapan akan kedatangan investasi asing  yang membuncah, kabar baik datang dari negeri Tiongkok. Sebanyak 33 perusahaan akan hengkang dari negeri itu, mencari tempat  baru di mana saja yang tidak terkena kebijakan kienaikan tarif bea masuk oleh AS.

Ini investasi yang sudah jalan. Modal, manajemen, teknologi, jaringan, dukungan sumber daya, dan pasar sudah ready. Pabrik beroperasi lancar, tidak diperlukan tambahan apa-apa lagi. Kalau saja Aladin dalam kisah 1001 malam nyata, maka tinggal meminta bantuannya untuk memindahkan semuanya dalam sekejap; pabrik, gudang, tempat parkir, kantin, kantor, pos satpam. Sim salabim, pindah ke Indonesia.

Relokasi berbeda dengan investasi baru yang butuh studi kelayakan pasar, skema pendanaan, kesesuaian teknologi, dukungan sumber daya,  pasokan bahan baku, dan kebutuhan SDM. Menyambut investor yang memindahkan pabriknya relatif lebih sederhana ketimbang menyasar investor baru dengan investasi anyar.

Tapi lagi-lagi Indonesia gagal menarik mereka masuk ke Indonesia.  Penyebabnya pun itu-itu lagi;  birokrasi, perizinan, administrasi,  lahan, dan insentif.   Masalah internal yang tak kunjung terurai, bak benang kusut.

Jokowi mengakui masalahnya ada pada internal Indonesia, bukan faktor eksternal.  Untuk pindah ke Indonesia, perusahaan Tiongkok harus menunggu satu tahun lebih, sementara dengan Vietnam cukup dua bulan, mengajukan Januari, Maret sudah jalan.

Indonesia sebenarnya tempat yang sangat menarik sebagai tujuan investasi. Tidak sedikit yang menyatakan komitmennya untuk membuka usaha di Tanah Air. Namun ketika akan merealisasikan investasinya, investor menghadapi banyak hambatan.

Kebijakan Online Single Submission (OSS) dalam perizinan dan insentif berupa  tax holiday dan tax allowance saja tidak cukup.  Banyak hal yang harus diperbaiki, seperti  masalah pembebasan lahan, perizinan, inkonsistensi kebijakan, lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah sehingga menciptakan persepsi adanya raja-raja kecil di daerah yang bersikap sewenang-wenang, kebijakan upah, dan perburuhan.

Pemerintah tentu sudah mengenali semua kendala dan hambatan investasi tersebut.  Masyarakat berharap ada kemauan politik yang kuat untuk membenahinya.  Jangan hanya menginginkan investasi masuk tetapi tidak memperbaiki diri. Ini bukan lagi sikap mau tapi malu, namun mau tapi tak maju-maju.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998