Tahun Politik = Tahun Usreg, Tahun Kemandegan Politik
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
28 December 2017 14:43
Entah bagaimana ihwalnya, tahun 2018 disepakati dan diterima secara luas sebagai Tahun Politik. Mungkin karena di tahun 2018 perhelatan pilkada serentak jilid dua akan digelar pada April 2018. Alasan lain karena tahun 2018 adalah tahun yang mengantarkan bangsa ini ke perhelatan politik akbar, yakni Pemilihan Umum 2019. Sejarah baru akan dibukukan, karena Pemilu Legislatif 2019 akan dijalankan bersamaan dengan Pemilihan Presiden secara langsung.

Pendaftaran para calon presiden sudah akan dibuka pada 4 Agustus 2018. Untuk pendaftaran para calon bupati, wali kota, dan gubernur berikut pasangan wakilnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Januari 2018. Pencoblosannya akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Padatnya agenda Pilkada dan persiapan Pemilu-Pilpres inilah yang membuat tahun 2018 dicanangkan sebagai Tahun Politik!

Lalu mengapa kata ‘usreg’ dipilih untuk menggambarkan suasana yang akan terjadi di tahun politik 2018? Pertimbangannya sederhana saja. Pendidikan politik yang diperoleh rakyat dari perilaku politik para politisi maupun institusi partai politik yang ada, tidak menyiratkan adanya kemajuan, bahkan kemunduran. Padahal pendidikan politik yang membuat masyarakat menjadi lebih dewasa dalam mengapresiasi maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik kepartaian maupun kenegaraan, merupakan tanggungjawab para fungsionaris partai-partai politik.

Masyarakat yang seharusnya lebih memahami tujuan berbangsa dan bernegara, berikut hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kaitan menciptakan Indonesia yang lebih baik, tak terlihat sama sekali tanda-tanda terbangunnya hal itu. Sebaliknya masyarakat malah lebih pandai dalam hal melemahkan tiang-tiang Demokrasi Indonesia, dan lebih melahirkan kelompok-kelompok yang anti Pancasila ketimbang memahaminya sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Berdasarkan kenyataan ini, akan sangat bermimpi bila lewat perhelatan Pilkada maupun Pemilu-Pilpres 2018-2019 akan terjadi perubahan yang signifikan. Tanda-tanda akan hal ini sudah dapat dibaca lewat sikap kekanak-kanakan para politisi yang lebih asyik memikirkan kepentingan masing-masing dan gemar usreg yang tidak produktif. Mempersoalkan hal-hal yang sudah dinyatakan final dalam kaitan persoalan pilar dan dasar-dasar negara, masih juga dijadikan bahan perdebatan yang diangkat ke ranah publik secara luas. Dan hal-hal lain yang tidak penting!

Belum lagi ulah para politisi yang kian marak melakukan penajaman garis perbedaan ketimbang mencari titik-titik persamaannya. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang diamanatkan oleh pandangan hidup bangsa, sama sekali tergerus oleh kian maraknya politik identitas yang penuh dengan semangat segregatif. Dan sedihnya, suasana seperti ini dibiarkan begitu saja oleh para pemimpin di negeri ini.

Begitupun para rohaniawan yang seharusnya mendinginkan dan menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tak sedikit yang malah ikut-ikutan kerasukan ‘roh dan pikiran jahat’. Ditandai dengan keluarnya ucapan dan anjuran yang memanasi dan memecah belah rakyat ke dalam kotak-kotak primodial yang sempit! Sementara kelompok yang menamakan diri sebagai kaum intelektual, kontribusinya sangat minim dalam memberikan tawaran-tawaran pemikiran berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada-Pemilu-Pilpres.

Kesibukan para akademisi atau kaum cendekia ini lebih didominasi oleh kegiatan mengetengahkan jago dari kubu masing-masing yang mewakili kepentingan kelompoknya atau bohirnya. Alhasil, ‘kaum intelektual’ yang malu-malu masuk ke dunia politik praktis, malah melakukan kegiatan politik yang lebih mendasar dan meroyan. Wajar bila ada yang menyimpulkan, The death of the Intelectuals = The death of politic! Ketika politik diartikan sebagai sarana untuk mengakhiri kekerasan dan mencari solusi berikut pemecahan yang lebih baik secara damai.

Saatnya gerakan Civil Society mengambil peran dengan senjata medsosnya untuk mengubah tahun usreg menjadi tahun politik yang damai dan lebih manfaat bagi kehidupan rakyat. Bukan untuk para politisinya semata!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas