Sudahi Dagelan Politik Tidak Lucu Ini!
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 21 September 2020 11:20
Watyutink.com - Lazimnya di sebuah negara yang sehat, ketika ancaman dari luar datang, para elite dan petinggi negara berikut seluruh komponen bangsa, bersatu kompak menghadapi ancaman. Ancaman dari luar yang datang pun, dijadikan musuh bersama. Dalam kasus negara kita, musuh bersama itu, Covid-19, sudah hadir di depan mata. Celakanya, perlawanan secara bersama, kompak, dan saling menunjang, tak juga kunjung hadir. 

Satu hal yang selalu hadir adalah suara-suara yang gemar mempersoalkan dan mempertentangkan masalah. Kehebohan suara pro kontra dari para elite dan petinggi negara, lebih nyaring terdengar ketimbang tawaran solusi yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Sejumlah menteri yang terdampak kinerjanya oleh kebijakan PSBB jilid-2, langsung bereaksi keras dan menganggap kebijakan Anies sangat merugikan perekonomian nasional. Sebaliknya para pekerja medis, utamanya para dokter yang langsung bertempur melawan serang Covid-19 di garis terdepan, menyambut kebijakan PSBB jilid-2 Anies dengan penuh rasa syukur. 

Masyarakat sudah jenuh mendengar celotehan para elite pemimpin kita yang gencar melakukan dikotomi antara Kesehatan dan Ekonomi. Mana yang lebih penting untuk diprioritaskan menempati urutan pertama; kesehatan atau ekonomi? Bagi rakyat kebanyakan, kesehatan dan ekonomi merupakan dua sejoli yang tidak untuk dipisahkan. Keduanya harus hadir bersamaan sebagai penunjang kelangsungan hidup mereka.  

Sekarang ini yang dirasakan masyarakat cukup menjengkelkan. Kesehatan gak jelas arah dan juntrungannya; sementara Ekonomi suram dan kabur bacaan serta petunjuknya. Menegakkan pijakan dan bangunan kesehatan, kehadirannya dirasakan setengah hati. Sementara jalannya ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi setengah mati. Resesi ternyata tak terelakkan lagi, sudah terjadi! 

Mengapa rakyat gelisah bercampur jengkel? Bagaimana tidak, kita semua menyaksikan bagaimana seriusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani bahaya penyebaran Covid-19 yang mematikan ini. Pemberlakuan PSBB jilid-2 (dua) dimaksud untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang akhir-akhi ini ternyata terus meningkat. Sengaja diberlakukan agar persinggungan antar manusia di Jakarta dikurangi hingga idealnya mencapai titik terendah. 

Hampir seluruh pegawai perkantoran dirumahkan. Di area publik, hingga di dalam kendaraan pun, warga ibu kota wajib mengenakan masker pelindung. Bagi yang tak mentaati peraturan, diganjar hukuman langsung di tempat saat tertangkap petugas.

Namun rakyat warga ibu kota sangat jengkel karena ternyata antara kepala daerah yang satu dan yang lain seperti mengetengahkan egosektoral kedaerahan masing-masing. Seperti tak mau tahu atas tujuan kebijakan kepala daerah lainnya. Sementara Pak Presiden sebagai kepala negara lebih nyaman mengambil jalan tengah… ‘yang penting every body happy’. Kepala daerah yang satu dan yang lain dibiarkan masing-masing menjalankan kebijakan yang terbaik untuk daerahnya. Maka kebijakan PSBB jilid-2 sebagai alaram keadaan dalam kondisi ‘darurat’ kesehatan pun, digelar kompromistis dalam keadaan di mana kehidupan berjalan di atas panggung dagelan. 

Bayangkan saja, nyaris seluruh aktivitas sosial ekonomi di ibu kota relatif mandeg minus kegiatan sebagai mana biasa. Sementara beberapa langkah di daerah tetangga (Jawa Barat dan Banten), ribuan manusia lalu lalang tertawa ria hidup di alam bebas menikmati hidangan makan minum dan ngobrol santai di setiap warung, resto, dan mall yang ada. Dan ajaibnya lagi, setelah ber hahahihi bersantai di wilayah perbatasan, mereka berlenggang santai ke luar-masuk ibu kota tanpa hambatan. 

Peristiwa yang kasat mata terjadi tiap hari ini membuat rakyat yang masih waras nalar geleng-geleng kepala. Kalo begini caranya; kapan Pandemik akan berakhir? Apa bukan dagelan tidak lucu peristiwa begini ini. Terjadi langsung di depan mata rakyat dan pemerintah pusat menganggap peristiwa miris ini sebagai hal biasa-biasa saja? Ampun deh!

Bisa dimengerti bila para pekerja medis, utamanya para dokter berteriak keras agar pemerintah lebih serius berempati atas meninggalnya ratusan kolega kerja mereka. Gugur di medan perang melawan Covid-19, dihargai hanya sebatas apa adanya. Menganggap itu sudah menjadi bagian tugas seorang dokter dan petugas medis. Walau para dokter menerima itu semua dengan ikhlas meski menyesakkan dada, publik merasa ada ketidakadilan.

Pertanyaan pun muncul; mengapa para pemimpin yang pernah duduk sebagai pimpinan DPR, MPR, DPD dan sejenisnya, diberi penghargaan Bintang Mahaputra seusai purna tugas? Bukankan kerja itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat? Dan mereka pun berhak bila meninggal terserang Covid-19 sekali pun, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Benar bersih dan berjasa sebegitu besarkah jasa mereka saat bertugas menjadi wakil rakyat? Luarbiasa! Bukankah lebih pas dan pantes bintang penghargaan itu diberikan kepada para syuhada, para dokter kita yang gugur di ‘medan pertempuran’ melawan Covid-19?!

Nah, dagelan-dagelan semacam inilah yang menjengkelkan hati rakyat. Belum lagi harus menyaksikan dagelan para pembantu presiden yang sering menerapkan kebijakan lucu-lucu. Alias kebijakan ‘kelonggaran baju’ dan ‘kesempitan sepatu’. Serba nggak pas karena terlanjur salah nunjuk orang, salah tempat, dan salah waktu dihadirkannya. Mereka pun beraksi di atas panggung yang serba salah ini!

Dagelan paling puncak, PSBB jilid-2 dihadirkan sementara Pilkada tetap saja digelar seperti biasa seolah tak ada apa-apa. Padahal terbukti peristiwa Pilkada yang selalu cenderung menghasilkan ‘Pil pahit’ buat rakyat, merupakan cluster baru yang sangat potensial menjadi tempat menyebarnya virus Covid-19 secara tersistem dan terstruktur dengan baik. 

Bahkan telah terbukti para petugas KPU berikut pimpinannya, juga sejumlah calon Kepala Daerah dalam Pilkada kali ini, banyak yang terdampak virus Covid-19. Sangat menyedihkan..! Bisa dimengerti bila Pak Jusuf Kalla sebagai Ketua Palang Merah Indonesia menghimbau pemerintah untuk menunda penyelenggaraan Pilkada hingga Pandemik Covid-19 berlalu. Sebuah himbauan untuk mengurangi terjadinya dagelan di atas panggung politik nasional, tentunya.

Tidak kalah lucunya ketika seorang Taipan yang konon menawarkan biaya membangunkan rumah sakit untuk menampung korban Covid-19 bila diperlukan asal PSBB tidak diberlakukan. Apa tidak pernah baca berita ratusan petugas medis termasuk para dokter satu-satu berguguran sahid di medan pertempuran melawan Covid-19? Pertanyaan bodohnya; petugas medis dan para dokter terampil-spesialis yang diperlukan dari mana sumber manusianya? Mau impor lagi? Itu sama saja menempeleng muka pemerintah yang sah dinyatakan sebagai tidak sanggup mengurus kesehatan rakyat di negerinya secara mandiri.    

Kalo memang niat membantu, ayo sumbangkan sebagian kecil  harta kekayaan milikmu sebagaimana tercatat dalam majalah Forbes. Kekayaan mereka ada yang mencapai dua digit billion dollar (ranking teratas hingga 40-an billion dollar). Cukup dengan hanya 5 (lima) persen saja disumbangkan, banyak hal yang bisa ditanggulangi. 

Toh asal kekayaan itu datangnya dari tanah dan keringat rakyat plus ‘budi baik’ pemerintah di negeri ini juga. Bukan hadiah yang jatuh dari langit. Wajarlah bila sedikit dan teramat sedikit saja dikembalikan untuk kelangsungan hidup Ibu pertiwi. Berikanlah di saat negara memanggil dan rakyat Indonesia membutuhkannya! Itu baru serius, bukan dagelan! Ayo sudahi ‘dagelan’ kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lucu ini! 

Nah, di sisi lain, daripada terus mengritik pedas pemerintah yang toh berakhir tanpa hasil, lebih baik kita bantu pemerintah semampu kita dalam kaitan sebagai penyelenggara negara. Sementara masyarakat harus lebih hidup saling bantu membantu menanggulangi kehidupan yang cukup rawan dari segala kemungkinan buruk ini! 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF