Subsidi Biodiesel Sawit: Trik Perkaya Pihak Tertentu?
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
28 January 2018 10:00
Harga minyak sawit mengalami puncak tertinggi pada Februari 2011 dengan harga rata-rata bulanan 1.292 dolar AS per metrik ton. Setelah itu, harga minyak sawit turun di bawah 900 dolar AS per metrik ton pada September 2012, dan mencapai 833 dolar AS per metrik ton pada Juli 2013.

Di lain pihak, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan pesat sejak awal 2009. Harga rata-rata bulanan minyak mentah pada awal 2009 sekitar 44 dolar AS per barel, dan naik hingga 125 dolar AS per barel pada maret 2012, dan bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga pertengahan 2014.

Kenaikan harga minyak mentah dunia dan penurunan harga minyak sawit memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan energi biosolar, dengan mencampur BBM solar dengan biodiesel berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi “subsidi BBM” yang membengkak hingga Rp350 triliun pada (APBN) 2014 akibat harga minyak mentah dunia naik sangat tinggi.

Kebijakan campuran biodiesel ini menurut rencana akan dilakukan bertahap dari komposisi 10 persen (dikenal dengan B10) menjadi 20 persen (B20) pada 2016. B10 menunjukkan komposisi biodiesel 10 persen, BBM solar 90 persen. Kebijakan ini sangat masuk akal ketika harga minyak mentah dunia sangat tinggi dan harga minyak sawit sebagai bahan campuran cukup rendah. Namun, belum sempat kebijakan ini direalisasikan, harga minyak mentah dunia anjlok pada pertengahan kedua 2014, hingga mendekati 50 dolar AS per barel.

Di lain pihak, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang baru dilantik ketika itu mau menghapus “subsidi” BBM dengan menaikkan harga BBM premium dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter (naik sekitar 31 persen) dan BBM solar dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter (naik sekitar 36 persen). Padahal, tanpa menaikkan harga BBM pun, “subsidi BBM” akan dengan sendirinya turun drastis karena harga minyak mentah dunia anjlok.

Apalagi harga minyak sawit masih turun terus hingga di bawah 700 dolar AS per metrik ton pada Desember 2014. Meskipun demikian, karena harga minyak mentah dunia juga turun hingga di bawah 50 dolar AS per barel, maka harga BBM solar masih lebih murah dari harga biodiesel minyak sawit. Oleh karena itu, kebijakan B10 tidak akan dapat terealisasi karena dengan harga pasar ketika itu, mencampur biodiesel minyak sawit dengan BBM solar malah akan membuat harga BBM solar (B10) naik. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi.

Tetapi, dengan kekuatan lobi yang luar biasa besarnya akhirnya kebijakan B10 dapat direalisasikan, yaitu dengan cara memberi subsidi BBM solar B10. Pada awalnya pemerintah mengusulkan subsidi biodiesel sebesar Rp5.000 per liter. Jumlah ini tentu saja sangat besar. Bayangkan, harga BBM solar ketika itu hanya sekitar Rp6.400 per liter. Artinya, harga biodiesel minyak sawit dihargai Rp11.400 per liter: Rp6.400 dibebani kepada konsumen solar, dan Rp5.000 per liter dibebani kepada pemerintah (subsidi).

Melalui drama sandiwara seperti cerita sinetron, pada awal Februari 2015 pemerintah dan DPR akhirnya sepakat memberi subsidi biodiesel sebesar Rp4.000 per liter. Dengan konsumsi solar tahun 2015 sekitar 17,1 juta kiloliter (KL), maka kebutuhan biodiesel untuk B10 sekitar 1,71 juta KL. Dengan demikian, potensi subsidi biodiesel 2015 mencapai Rp6,84 triliun (1,71 juta KL x Rp4.000 per liter). Sebuah jumlah yang tidak sedikit.

Namun demikian, kita patut bertanya apakah pembelian biodiesel yang jauh lebih mahal dari BBM solar ini dapat dibenarkan? Berapa harga biodiesel sebenarnya yang dibeli oleh pemerintah? Apakah kebijakan subsidi ini tidak dapat diartikan sebagai memperkaya orang lain?

Tujuan kebijakan B10 awalnya untuk mengurangi subsidi BBM, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, pemerintah memberi subsidi B10. Bagaimana kalau harga minyak sawit dunia naik? Apakah subsidinya tetap Rp4.000 per liter, atau akan membengkak seiring kenaikan harga minyak sawit? Atau pengusaha memilih menjual minyak sawit ke tempat lain yang lebih menguntungkan? Kalau demikian, bagaimana dengan masa depan kebijakan B10, atau B20, apakah masih dapat bertahan (sustained)?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas