Songsong Investasi, RI Perlu Modernkan Arbitrase
Frans H. Winarta, Prof., Dr., S.H., M.H.
Mantan Anggota Governing Board KHN, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 12 February 2020 10:00
Watyutink.com - Di era tanpa batas saat ini, sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak dari sistem hukum, latar belakang dan budaya yang berbeda dari negara lain. Dalam transaksi bisnis tersebut, bisa terjadi sengketa yang tidak terelakkan mengingat dalam dunia bisnis selalu ada kompleksitas dan keberagaman transaksi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Jika sudah begitu, maka penyelesaian melalui pengadilan umum tidak direkomendasikan lagi karena tidak efektif, memakan waktu lama, dan boros biaya. Pada akhirnya, proses penyelesaian sengketa tersebut mengakibatkan jalannya bisnis mengalami ketidakpastian dan terkendala dalam waktu yang lama karena mengalami fase bertingkat sebelum dinyatakan berkekuatan hukum oleh pengadilan. Apalagi kepastian hukum (legal certainty) dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis. Solusi pemecahan sengketa bisnis dapat dilakukan secara cepat dan praktis.

Penyelesaian sengketa bisnis yang paling baik harus dilakukan dengan cara amicable settlement. Artinya jalan musyawarah adalah hal yang paling ekonomis dan efisien. Dalam perundingan tersebut tercipta adanya suatu suasana dan proses take and give yang berakhir dengan win-win solution.

Oleh karena itu, dalam bisnis, penyelesaian sengketa yang lebih diminati adalah melalui arbitrase perdagangan (commercial arbitration),-setelah ini akan disingkat menjadi arbitrase- sebagai alternative dispute resolution (ADR) yang ampuh dibandingkan dengan melalui pengadilan yang berlangsung bertahun-tahun dalam 3 (tiga) tingkat peradilan  yang memakan waktu yang lama dan melelahkan.

Belum banyak orang mengetahui apa itu arbitrase, padahal arbitrase telah berkembang menjadi salah satu metode penyelesaian yang akurat, efisien, dan praktis. Pada dasarnya, menurut UU Arbitrase Nasional, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi syarat agar arbitrase dapat terlaksana adalah dengan cara para pihak membuat perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang dibuat sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (akta kompromis).

Kelebihan arbitrase adalah adanya fleksibilitas atau kebebasan bagi pihak untuk menunjuk arbiter secara bebas (party autonomy) yang mempunyai keahlian di bidangnya dan memiliki intergritas tinggi sehingga kejujuran, kompetensi, independensi mereka, dan imparsialitas tak diragukan lagi.

Selain itu, kerahasiaan terjamin karena sidang arbitrase selalu dilakukan dalam ruang tertutup (close door session) dan tanpa publikasi sehingga pebisnis yang terlibat tidak dipermalukan liputan media, yang terakhir putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (final and binding decision). Ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana pada putusan pengadilan negeri.

Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, proses pelaksanaan arbitrase di Indonesia kurang efektif dibandingkan dengan proses arbitrase di negara lain seperti Singapura, Malaysia, atau Hong Kong. Hal ini dikarenakan tidak semua prinsip internasional yang diperlukan telah diadopsi oleh UU Arbitrase.

Padahal, UU Arbitrase Nasional pun perlu selaras dengan prinsip arbitrase internasional seperti yang tercermin dalam peraturan dan praktik dari institusi-institusi arbitrase internasional seperti UNCITRAL, SIAC, dan ICC.

Jika diulas satu-persatu, pertama, prinsip mengenai kewenangan arbiter untuk menentukan kompetensinya sendiri (kompetenz-kompetenz) yang menurut UU Arbitrase Nasional masih ditujukan ke pengadilan negeri dan peraturan mengenai arbiter darurat yang dapat memberi solusi cepat dalam keadaan darurat untuk melindungi hak dan aset dari Pemohon.

Kedua, UU Arbitrase Indonesia dan prosedur BANI belum mengatur mengenai discovery, oleh karena itu proses arbitrase di BANI belum mengenal dan menerapkan proses discovery yang diterapkan dalam arbitrase internasional, dimana para pihak dapat meminta pihak lainya untuk memperlihatkan bukti-bukti yang relevan atau arbiter dapat meminta para pihak untuk menunjukkan bukti-bukti dalam memperkuat argument hukumnya.

Hanya ada satu ketentuan di Pasal 46 UU Arbitrase Indonesia, meskipun belum cukup komperehensif, yang memberikan wewenang kepada Arbiter atau majelis arbitrase untuk mewajibkan para pihak untuk mengajukan secara tertulis penjelasan perkaranya dalam waktu yang cukup sehingga para pihak mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya melalui bukti dokumen atau yang lainnya yang dianggap perlu dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Kemudian masih ada pula prinsip-prinsip lainnya yang belum terakomodasi antara lain prinsip lex fori atau prinsip lex arbitri dimana ketentuan yang menyangkut eksekusi dan permohonan pembatalan putusan arbitrase asing tunduk mengikuti aturan hukum negara di tempat mana pengakuan dan eksekusi diminta, prinsip pemisahan (separatibility principle) sehingga terminasi atau pembatalan perjanjian utama tidak otomatis dapat membatalkan perjanjian arbitrase para pihak, dan yang lainnya.

Sederhananya, aturan perundangan mengenai arbitrase di Indonesia masih membingungkan dan belum disusun secara detail sehingga menghasilkan output berupa konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula.

Hal ini seperti yang telah dibahas dalam acara 2nd Arbitration Day yang diselenggarakan oleh International Chambers of Commerce Indonesia di Jakarta pada 21 November 2019 serta acara Indonesian Netherlands Law Update pada 12 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa pada akhirnya perlu dilakukan amandemen pada UU Arbitrase Nasional.

Apalagi mengingat realisasi investasi semester I tahun 2019 di Indonesia meningkat 9,4 persen dibanding tahun 2018, dari Rp361,6 triliun menjadi Rp395,6 triliun berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemudian, menurut hasil presentasi BANI dalam rapat internal dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2018 sendiri menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun (2000-2017), pengajuan kasus ke BANI meningkat dan arbitrase diperhitungkan para investor untuk menjamin investasi mereka karena adanya kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut secara efektif dan efisien.

Pada akhirnya marilah kita semua berkeyakinan tinggi agar kedudukan Indonesia ke depan berubah menjadi negara yang arbitration friendly sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi tujuan utama investasi di Indonesia.

Jika selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai negara berkembang, bukan tidak mungkin nantinya Indonesia memiliki peran lebih dalam arbitrase bahkan lebih baik dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya.

Kalau Pemerintah RI serius untuk menciptakan proses arbitrase yang mapan, harus disertai minat untuk membangun suatu sistem arbitrase yang modern dan mapan dengan suatu sistem yang up to date dan mendorong tercapainya suatu institusi arbitrase perdagangan yang dapat menjamin kepastian hukum dan proses ADR yang mandiri.

Semua ini dapat dicapai melalui amandemen UU Arbitrase Nasional yang memenuhi syarat arbitrase yang modern dan memenuhi syarat suatu sistem arbitrase yang mengikuti prinsip dan praktik arbitrase internasional.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF