Sisi Lain Impor Rektor
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mantan Rektor UII
berita
Berpikir Merdeka
08 August 2019 10:00
Watyutink.com - Inisiatif Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) untuk mendatangkan (mengimpor) Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi Rektor di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendapatkan reaksi dari para akademisi dan sebagian masyarakat yang pada umumnya menolak. Alasannya beragam, di antaranya: tidak ada urgensinya; beri kesempatan kepada anak bangsa sendiri; butuh waktu yang cukup; berpotensi melanggar hukum; 'masa rektor saja mengimpor.' Lebih jauh ada juga yang mengaitkannya dengan kedaulatan.

Di satu sisi kita harus mengapresiasi reaksi penolakan tersebut, setidaknya mereka telah menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Seakan mereka ingin mengatakan, "setelah mengimpor barang-barang yang sesungguhnya di tanah air sendiri berlimpah, seperti produk-produk pertanian dan garam, sekarang rektor saja harus impor." 

Di sisi lain kita juga sebaiknya tidak terlalu apriori seolah-olah negara kita akan 'kebanjiran' rektor asing yang kehadirannya seolah-olah akan merusak hal-hal yang fundamental. Sebaiknya kehadiran Rektor Impor dipandang dari optik yang lebih dari sekedar setuju dan tidak setuju, hitam atau putih. Beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan untuk merespon kehadiran Rektor Impor: karakteristik dunia akademik; kunci kemajuan bangsa; dan keniscayaan liberalisasi pendidikan tinggi.

Dunia akademik seharusnya merupakan dunia yang terbuka, di dalamnya ada kebebasan dan keterbukaan yang sangat berguna untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban. Para akademisi seharusnya membuka pintu lebar-lebar untuk keluar masuknya kolega-kolega mereka dari belahan bumi mana pun. Biarkan mereka bertukar gagasan, pemikiran, inovasi dan invensi. Jika di antara mereka ada yang memiliki kemampuan berbeda dan lebih baik dalam bidang tertentu (misalnya manajemen perguruan tinggi), biarkan mereka berbagi dan yang lainnya belajar. Jika di antara mereka memiliki ilmu dan kemampuan lebih dalam membangun etos belajar dan etos kerja, bukalah pintu lebar-lebar agar mereka bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Kalau ada di antara mereka yang memiliki ilmu dan pengalaman dalam memajukan perguruan tinggi, mengapa tidak akademisi yang lain memintanya untuk berbagi.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan kunci kemajuan bangsa. Mengapa Eropa, Amerika, Jepang, Australia, bahkan Kerajaan Islam masa lalu maju, tidak lain karena kemajuan IPTEK-nya. Tidak mungkin IPTEK berkembang tanpa ada pertukaran di antara para ilmuwan, para ulama, atau para akademisi. Lihatlah di negara-negara maju tersebut, bukan hanya ilmuwan, ulama, atau akademisi lokal saja yang berkiprah, tapi juga para diaspora. Kehadiran para diaspora memberikan kontribusi yang besar terhadap negara di mana mereka berkiprah. Rektor impor adalah bagian dari diaspora. 

Akhirnya, merespon kehadiran Rektor Impor juga tidak bisa terlepas dari komitmen Indonesia yang telah melakukan liberalisasi jasa sektor pendidikan tinggi. Masyarakat dan para akademisi perlu diingatkan kembali bahwa negara kita sudah melakukan 'Initial Offer ' di World Trade Organization (WTO) yang berarti Indonesia telah membuka jasa sektor pendidikan tinggi asing untuk beroperasi di dalam negeri. Melalui skema 'Commercial Presence' perguruan tinggi asing (PTA) diijinkan untuk beroperasi di Indonesia, dengan kewajiban bermitra dengan mitra dalam negeri, misalnya dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan dasar hukum bagi pendirian PTA. Proporsi kepemilikan pun sudah ditingkatkan dari 49 persen menjadi 67 persen bagi PTA. Tentu saja para rektor PTA tersebut nantinya adalah Rektor Impor. 

Bisa saja skema yang ditawarkan saat ini baru Rektor Impor untuk PTN sebagai 'pilot project'. Tapi di kemudian hari bukan hanya PTN tapi juga PTA dan PTS. Bagaimanapun dasarnya harus sukarela, tanpa paksaan, dan dasar hukumnya harus benar-benar disiapkan.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol