Setelah Indonesia Tidak Berstatus Negara Berkembang WTO
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 27 February 2020 10:00
Watyutink.com - Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang di World Trade Organization (WTO), yang berarti saat ini Indonesia berstatus negara maju. Dalam jangka panjang status sebagai negara maju bagi Indonesia mungkin menguntungkan, tetapi dalam jangka pendek lebih banyak merugikan.

Dalam jangka panjang status sebagai negara maju akan membentuk imej atau branding baru yang prestisius bahwa Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara seperti AS, Inggris, Perancis, Jepang, dan akan berpotensi untuk lebih menarik minat investor asing, tetapi dalam jangka pendek, dengan status negara maju, Indonesia tidak lagi dapat menikmati perlakuan khusus dan berbeda di WTO. 

Dalam Perjanjian WTO, ada 145 ketentuan Special and Differential Treatment (SDT) yang khusus diberlakukan bagi negara-negara berkembang (less-developed countries) dan negara-negara terbelakang (least-developed countries). Adanya SDT dalam perjanjian WTO ini dimaksudkan untuk memfasilitasi integrasi negara-negara berkembang ke dalam sistem perdagangan internasional, dan untuk membantu negara-negara tersebut untuk mengatasi kesulitan dalam mengimplementasikan perjanjian WTO, sehingga pembangunan negara-negara tersebut tidak terhambat, yang pada gilirannya mereka akan mengimplementasikan perjanjian WTO secara penuh.

Ada enam kategori perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang menurut ketentuan SDT berupa lebih dibukanya akses pasar negara maju, dilindunginya kepentingan negara berkembang, diberikannya fleksibilitas, masa transisi yang lebih panjang, diberikannya bantuan teknis, dan ketentuan yang lebih khusus bagi negara terbelakang. Ketika sebuah negara anggota WTO berstatus negara maju, ia tidak dapat lagi menikmati semua kategori perlakuan tersebut. 

Adapun status sebagai negara berkembang atau negara maju ditentukan sendiri oleh negara-negara anggota WTO sendiri (self-assessment), tetapi status sebagai negara terbelakang sudah ditentukan dan dicantumkan dalam daftar di WTO dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun demikian, klaim sendiri sebagai negara maju atau berkembang juga tergantung dari pengakuan negara-negara anggota WTO yang lain.

China meskipun mengklaim diri sebagai negara berkembang, tetapi sudah sejak lama tidak diakui oleh AS dan oleh beberapa negara lain. Untuk Indonesia sendiri, sampai saat ini tidak ada negara anggota WTO lain yang keberatan terhadap status sebagai negara berkembang. Dengan demikian hanya AS yang tidak lagi mengakui Indonesia sebagai negara berkembang.

Apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia? Pertama, melakukan keberatan terhadap AS atas pencabutan status tersebut dengan mengemukakan argumen yang kuat bahwa dari berbagai aspek Indonesia belum layak untuk menyandang status negara maju, misalnya dari pendapatan per kapita, penguasaan teknologi, angka pertumbuhan penduduk, tingkat kematian bayi, usia harapan hidup. Singapura pernah mengajukan keberatan serupa.

Kedua, melakukan pendekatan kepada negara-negara maju dan Negara-negara anggota WTO yang lain untuk tidak mengikuti jejak AS. Tentu ini tidak mudah, karena apa yang dilakukan AS seringkali menjadi barometer yang akan diikuti oleh negara-negara maju yang lain.

Ketiga, jika status sebagai negara negara berkembang tidak bisa dikembalikan, setidaknya fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dinegosiasikan untuk tetap berlaku. Kalau semua itu tidak bisa mengubah keputusan AS, ambil positifnya saja agar Indonesia memantaskan diri untuk menjadi negara maju yang sesungguhnya dengan mengejar pemenuhan kriteria sebagai negara maju.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)