Selamatkan Nyawa, Hindari Resesi
Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc., Ph.D
Staf Pengajar Universitas Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 14 July 2020 11:30
Watyutink.com - Pengumuman angka kasus baru Covid-19 di Indonesia 9 Juli 2020 sebanyak 2657, telah memecahkan rekor tertinggi saat ini dan melengkapi gambaran suram proyeksi perekonomian global dan perekonomian Indonesia tahun 2020. IMF, Bank Dunia dan OECD sudah mengubah proyeksi terburuk tentang penurunan perekonomian dunia bulan lalu menjadi sekitar negatif  4,9 persen sampai negatif 7,6 persen untuk tahun 2020.

Kemenkeu berharap kondisi terburuk perekonomian Indonesia tahun 2020 bisa sekitar -0,4 persen saja. Angka ini mungkin bisa dicapai jika rakyat Indonesia sukses menjalani masa New Normal dengan kondisi sehat, yaitu terjadinya laju penurunan kasus baru Covid-19 secara konsisten. Jika pertumbuhan jumlah kasus baru Covid-19 di daerah meningkat, maka pemerintah daerah akan menerapkan kembali pembatasan sosial untuk menekan laju penyebaran Covid-19.  Akibatnya, pemulihan ekonomi nasional akan terhambat.

Gelombang pertama serangan Covid-19 kepada penduduk Indonesia belum berlalu. Berita tentang pecahnya rekor nasional kasus baru Covid-19 di Indonesia 9 Juli 2020 yang lalu, menjadi 2657 kasus, adalah gambaran bahwa pertumbuhan kasus baru secara pesat mulai terjadi merata di berbagai provinsi dengan penduduk terpadat di Jawa dan luar Jawa.  Angka tersebut meningkat 43 persen dari rekor 1853 kasus baru hanya sehari sebelumnya. Yang menjadi berbeda saat itu adalah provinsi Jawa Barat telah menjadi juara baru dengan jumlah tambahan  kasus  baru 962, berhasil mengalahkan juara bertahan provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus baru 517. Tiga provinsi terbesar lainnya saat itu adalah DKI Jakarta 284, Sulawesi Selatan 130 dan Sulawesi Utara 126.

Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta sudah dapat menjadi contoh kasus ketika PSBB dilonggarkan namun belum disertai kepatuhan masyarakat untuk menegakkan disiplin menjaga jarak. Akibatnya, angka kasus baru Covid 19 terus melonjak pesat.

Pernyataan maaf Wali Kota Surabaya kepada dokter di RS Dr Soetomo telah memberikan gambaran tragis antara keterbatasan fasilitas kesehatan akibat membuka perekonomian terlalu cepat. Walaupun kemudian Pemkot Surabaya berusaha keras menyadarkan masyarakat untuk tidak berkerumun, membagikan masker dan menutup beberapa ruas jalan utama Surabaya, namun penyebaran Covid-19 sudah terlanjur pesat.

DKI Jakarta juga mengalami lonjakan kasus baru secara konsisten sejak diberlakukannya masa transisi setelah PSBB dilonggarkan. Pada 12 Juli 2020 kasus baru di DKI Jakarta mencapai rekor baru 404 kasus. Hal ini terjadi setelah DKI Jakarta melakukan strategi mengejar kasus secara aktif melalui test PCR di daerah yang padat penduduk dan rawan menyebaran Covid-19. Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas test PCR yang tinggi, namun sangat terbuka dari sisi wilayah sehingga sulit memonitor pergerakan penduduk, maka data kasus baru Covid-19 masih tumbuh pesat.

Untuk membuat kurva melandai di Indonesia menjadi semakin sulit karena pertumbuhan kasus baru sangat pesat. Perlu perubahan kebijakan yang efektif agar kurva cepat melandai dan agar mampu hindari resesi.

Kebijakan pertama, melakukan pengejaran kasus secara aktif melalui testing dan tracing yang efektif membuktikan adanya Covid-19, yaitu fokus melakukan test ulas (swab) PCR dan tidak mengutamakan atau tidak mewajibkan rapid test sebelum PCR. Prosedur testing yang berlaku saat ini, dimulai dengan rapid test melalui tes darah, jika reaktif maka baru dilakukan test ulas (swab) PCR. Padahal, jika hasil rapid test reaktif atau tidak reaktif, kedua hasil tersebut tidak membuktikan saat itu apakah seseorang memiliki virus Covid-19.

Akibat mendahulukan rapid test tersebut, maka ada dua potensi kerugian besar  bagi keselamatan nyawa rakyat. Potensi kerugian pertama: resiko meningkatnya penularan dan kematian melalui OTG (orang tanpa gejala) tumbuh dengan pesat. Hal ini dapat terjadi akibat orang melakukan rapid test, tapi hasilnya “tidak reaktif” , padahal ia berada di tahap awal terkena penyakit Covid-19. Akibatnya, orang tersebut menjadi OTG yang mampu menularkan Covid-19 kepada masyarakat luas karena tidak menyadari ia telah sakit Covid-19 maka jumlah OTG akan tumbuh dengan pesat.

Potensi kerugian kedua: dari sisi dana, setiap orang seolah-olah merasa wajib melakukan rapid test dulu, baru test ulas PCR. Padahal seharusnya lebih cepat dan hemat jika melakukan sekali test saja, yaitu test PCR. Jika pemerintah yang membiayai rapid test, maka ada tambahan pengeluaran bagi pemerintah untuk membeli rapid test yang seharusnya tidak perlu dilakukan jika fokus pada melakukan test PCR secara luas saja.

Kebijakan kedua, pemerintah fokus kebijakan kesehatan mengatasi kendala implementasi yaitu menyediakan jumlah material test PCR dan tenaga laboratorium yang memadai agar dapat segera memperoleh hasil test PCR tersebut. Di samping itu, perlu mengawasi pergerakan penduduk antar wilayah.

Jelas bahwa kemampuan untuk melakukan test PCR bervariasi antar daerah di Indonesia. Provinsi Sumatra Barat adalah contoh kasus provinsi yang secara tegas dan fokus melaksanakan test PCR secara luas untuk menahan laju pertumbuhan Covid-19. Provinsi ini terbukti memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan mampu memonitor pergerakan orang antar wilayah ke/dari provinsi tersebut. Saat ini jumlah kasus baru di Sumatra Barat sudah menurun drastis, data 13 Juli 2020 tampak tidak ada kasus baru (nol) di provinsi ini.

Di sisi lain, memang ada kelompok yang diuntungkan dari bisnis rapid test. Dengan modal sekitar Rp45.000 (diperkirakan harga rapid test hanya 3 dolar AS), pemerintah mengarahkan biaya rapid test seharusnya Rp150.000. Namun tidak ada sanksi dari pemerintah jika rumah sakit menetapkan harga di atas arahan pemerintah tersebut. Pengusaha yang sudah mengimpor rapid test tersebut dan rumah sakit yang menyelenggarakan rapid test dengan harga tinggi akan sangat diuntungkan dengan prosedur pemeriksaan yang lakukan rapid test dahulu baru test PCR kemudian.

Selayaknya keberpihakan kepada rakyat agar selamat, menjadi tujuan utama strategi testing dan tracing karena biaya nyawa rakyat dan tenaga kesehatan yang wafat karena penyebaran OTG adalah ”tidak ternilai” dibandingkan keuntungan ekonomi kelompok bisnis rapid test. Selain itu, rapid test menyebabkan semakin meluasnya OTG tersebut, jumlah pertumbuhan kasus baru akan semakin pesat padahal fasilitas kesehatan Indonesia sangat terbatas dan timpang antar daerah baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini akan menyebabkan pemerintah daerah terpaksa menutup kembali perekonomian dan dapat mengakibatkan resesi berkepanjangan.

Menyelamatkan nyawa dan menghindari resesi ekonomi di Indonesia akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dan bersinergi untuk fokus dalam mengalokasikan dana melakukan testing dan tracing yang tepat yaitu perluasan test PCR, sekaligus menyadarkan rakyat untuk berdisiplin menjaga jarak secara fisik, serta menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita semua mengharapkan secara bergotong-royong Indonesia mampu menurunkan laju penyebaran Covid-19. Jika rakyat sehat, maka kegiatan ekonomi dapat mulai meluas, lapangan kerja akan dapat tumbuh kembali, sehingga akan meningkatkan produktifitas perekonomian. Semoga harapan bangsa Indonesia mampu menghindari ancaman resesi, dapat terwujud.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila