Segitiga Tak Serupa Saudi-Malaysia-Indonesia
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
15 March 2019 14:40
Arab Saudi tampaknya merasa tak perlu basa-basi lagi terhadap dua negara Islam di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tata-krama diplomatik pun diabaikan. Lihat saja, sampai sekarang tak ada pernyataan resmi atau permintaan maaf atas pembatalan kunjungan Putra Mahkota Mohamad bin Salman ke kedua negara itu. 

Kejengkelan putra mahkota pada Malaysia tampak tak lepas dari sikap keras Perdana Menteri Mahathir Mohamad terhadap pendahulunya Najib Razak. Mahathir tampaknya tak puas dengan hanya menumbangkan Najib Razak lewat Pemilu,  dia juga tak menutupi napsunya untuk mengirim Najib Razak ke penjara dengan tuduhan korupsi. 

Mahathir tak perduli bahwa Najib Razak adalah sekutu Arab Saudi. Miliaran dolar AS telah digelontorkan oleh Saudi ke kas pemerintah Malaysia dan kocek pribadi Najib Razak. Di antaranya adalah sumbangan politik sebesar semiliar dolar AS yang disimpan di rekening pribadi Najib Razak. Dana ini, menurut Menkeu Arab Saudi, adalah murni sumbangan murni dari negaranya. Sedangkan menurut Mahathir, uang itu adalah hasil korupsi.

Kini proses peradilan kasus korupsi Najib Razak telah digelar. Sementara itu Najib Razak sendiri tengah menuntut balik tiga petinggi hukum Malaysia karena dituduh telah memfitnah dirinya sebagai koruptor. 

Bila akirnya Najib Razak diputus bersalah dan harus mendekam di penjara, Arab Saudi tentu sangat kecewa. Maklumlah, selama di bawah kepemimpinan Najib Razak (2009-2018), hubungan Malaysia dengan Arab Saudi sangat dekat. Pada 2015, Malaysia bahkan mengirim pasukan ke Arab Saudi. Alasannya untuk membantu evakuasi warga Malaysia dari Yaman yang sedang dibombardir oleh Arab Saudi.

Di bawah Mahathir,  pemerintah Malaysia memutuskan menarik pasukan tersebut karena bisa membuat negaranya terseret lebih jauh dalam konflik Timur Tengah. Ini terkait dengan kenyataan bahwa Arab Saudi sangat bernapsu meghabisi kekuasaan suku Houthi  di Yaman, yang didukung Iran. 

Pada 2015, Najib Razak juga menjadikan Putrajaya sebagai markas King Salman Center for International Peace (KSCIP) yang didanai Arab Saudi. Di tahun yang sama, Malaysia juga menjadi anggota koalisi Islam anti terorime yang beranggotakan 41 negara yaitu Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC). Brunei juga menjadi anggota penuh koalisi ini, sedangkan Indonesia menolak. 

Kedekatan tersebut ditorpedo oleh kebijakan Mahathir untuk bersikap netral dalam konflik Timur Tengah yang berpusat pada persaingan Arab Saudi-Iran. Untuk itu menteri pertahanan menutup KSCIP dan menarik pasukan Malaysia dari Arab Saudi. 

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk menjinakkan Mahathir tapi gagal. Mahathir tampaknya tak perduli bahwa sikapnya akan membuat aliran dana dari Arab Saudi seret, dan bisa membuat berbagai proyek pembangunan di Malaysia tersendat. 

Lalu apa yang membuat putra mahkota juga memasang muka masam pada Indonesia. Salah satunya adalah tentu saja terkait dengan pembangunan kilang minyak dan petrokimia di Cilacap, Jawa Tengah. Setelah dua tahun disepakati antara Pertamina dengan Aramco sampai sekarang lahannya pun belum tersedia. Kesepakatan bernila 7 miliar dolar AS ini disaksikan oleh presiden Jokowi dan Raja Salman.

Bisa jadi ada kecurigaan bahwa ketidakpastian proyek strategis ini terkait dengan kuatnya lobi anti Arab Saudi di pemerintahan. Lobi ini yakin betul bahwa Arab Saudi adalah dalang radikalisasi Islam di Indonesia. Tujuannya adalah mengembangkan Wahabisme dan memasukkan Indonesia ke dalam orbit geostrateginya

Lobi ini merupakan koalisi berbagai elemen, baik yang terlibat langsung dalam politik praktis maupun tidak. Termasuk di sini adalah para akademisi, aktivis LSM, Pers, dan sebagainya. Secara garis besar mereka adalah kaum Nahdliyin, yang berseberangan dengan wahabisme; non Muslim, yang kuatir akan bernasib buruk bila gerakan politik kaum Islam radikal suskses; dan kaum nasionalis  yang percaya bahwa sedang ada upaya untuk menjadikan Indonesia negara agama.

Lobi ini sangat kuat karena tampaknya juga didukung kaum minoritas yang merajai arena bisnis di Indonesia. Mereka kuatir, bila dibiarkan, ekspansi ekonomi Arab Saudi bisa mengubah peta penguasaan bisnis bahkan politik di Indonesia. 
Di bawah Jokowi, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi memang berbeda dibandingkan dengan pendahulunya. Lihat saja, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 2014 Arab Saudi dan Indonesia menadatangani perjanjian kerjasama pertahanan (DCA). Ini adalah perjanjian pertama di bidang pertahanan sejak kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950.

Kerjasama tersebut meliputi usaha bersama memerangi terorisme dan pengembangan industri militer di Indonesia. Arab Saudi pun berharap kerjasama bisa diperluas ke berbagai bidang sehingga Raja Salman memboyong ratusan pebisnis papan atas ketika berkunjung ke Indonesia pada 2017.

Dalam kunjungan ini Raja Salman bersama Presiden Jokowi menyaksikan penandatanagan kerjasama pembangunan kilang minyak Cilacap. Hanya saja, menurut Wapres Jusuf Kalla kepada Mohamed bin Salman pada Desember lalu,  lahannya saja belum ada. Jawaban ini merespon keinginan sang putra mahkota agar realisasi proyek tersebut dipercepat.

Perjanjian pendahuluan proyek ini sesungguhnya telah ditandatangani Pertamina bersama Aramco pada 2015, dan ditargetkan rampung pada 2021.

Kini tak jelas bagaimana nasib proyek yang diharapkan bisa mengurangi defisit neraca perdagangan migas secara signifikan itu. Sama tak jelasnya dengan DCA karena pada sejak 2016 lalu Indonesia menolak ajakan untuk bergabung dengan Islamic Military Counter Terrorism Coalition (IMCTC) yang disponsori Arab Saudi.

Indonesia tampaknya sejalan dengan Malaysia, bersikap netral dalam konflik internal dunia Islam yang berhulu pada persaingan Arab saudi versus Iran. Demikian ketatnya lersaingan ini sehingg perang proxy tergelar di berbagai tempat. Contoh paling berdarah dan masih berlangsung adalah Yaman.

Kedua seteru itu juga punya beking negara-negara kuat yang berpengaruh besar di bidang ekonomi dan politik dunia.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa di belakang Saudi ada Amerika Serikat dan sekutunya. Di belakang Iran ada Rusia dan China. 

Maka sesungguhnya tak aneh bila membangun segitiga Arab Saudi-Malaysia-Indonesia yang kompak bukanlah perkara gampang. Masing-masing punya kepentingan sendiri yang harus lebih dikedepankan sehingga agama tak bisa diandalkan untuk membangun sinergi. Ringkas kata, meski ketiga negara itu tampak serupa dari segi agama tapi sesungguhnya mereka tak sama.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei