Salah Urus Berjamaah
Suwidi Tono
Kolumnis, Pemerhati Sosial
berita
Berpikir Merdeka
28 September 2017 13:10
Jika sering bepergian dan rajin mengamati, ada banyak keganjilan yang membuat kita mengelus dada. Ironisnya, keganjilan itu laksana wabah karena terjadi di banyak daerah.

Contohnya adalah model pembangunan terminal bus antarkota atau antarprovinsi. Di Kendal, Jawa Tengah, terminal bus megah yang dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah mangkrak tak berfungsi. Kini, terminal itu menjadi tempat tidur gepeng (gelandangan dan pengemis).

Di Caruban, ibukota Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terminal bus yang dibangun tahun 1976, berubah fungsi jadi pasar burung. Terminal baru yang dibangun tidak jauh dari lokasi itu, manfaatnya tak optimal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Alias sekadar jadi area pemungutan retribusi dinas perhubungan setempat.

Di Tebingtinggi, Musi Rawas, Sumatera Selatan, lebih parah lagi. Terminal bus pernah dibangun di tengah hutan, jauh dari permukiman penduduk. Tidak ada moda penghubung antara penumpang dengan kendaraan.

Contoh-contoh tersebut hanya untuk menunjuk bukti, bagaimana sebuah perencanaan tata ruang dan proyek nasional diterapkan seragam di daerah. Alih-alih dievaluasi, kecenderungan membangun terminal harus di luar kota yang terbukti minim manfaat itu malah direplikasi banyak daerah.

Tentu saja akibatnya mudah diterka, penghamburan uang negara (alias pajak rakyat) untuk proyek abal-abal. Kendati sudah berlangsung lama, model proyek seperti ini masih saja mudah ditemukan.

Dari sini, teringat pesan Gunnar Myrdal, peraih Nobel ekonomi 1974 dalam bukunya yang mashyur: Asian Drama, an Inquiry into the Poverty Nations (1968). Myrdal bilang, korupsi sesungguhnya dapat dilacak sejak perencanaan. Yaitu ketika terdapat banyak celah rawan (loophole) dalam rentang kendali sebuah kebijakan.

Kita tidak menyangsikan kompetensi para perencana dan pembuat kebijakan. Namun dengan begitu massal proyek ganjil itu, tak urung kita meragukan prinsip kehati-hatian dan kecermatan menggunakan uang rakyat.

Ada ribuan proyek prasarana dan sarana mangkrak di seluruh Tanah Air sejak rezim Orba sampai sekarang. Entah berapa triliun kerugian negara akibat salah perencanaan ini.

Empu manajemen Peter F Drucker pernah bilang: there is no under-developed country, there is only under-managed country. Tidak ada negara terbelakang. Yang ada cuma salah urus.

Lantas sampai kapan salah urusnya?

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei