Salah Urus Berjamaah
Suwidi Tono
Kolumnis, Pemerhati Sosial
berita
Berpikir Merdeka
28 September 2017 13:10
Jika sering bepergian dan rajin mengamati, ada banyak keganjilan yang membuat kita mengelus dada. Ironisnya, keganjilan itu laksana wabah karena terjadi di banyak daerah.

Contohnya adalah model pembangunan terminal bus antarkota atau antarprovinsi. Di Kendal, Jawa Tengah, terminal bus megah yang dibangun dengan dana puluhan miliar rupiah mangkrak tak berfungsi. Kini, terminal itu menjadi tempat tidur gepeng (gelandangan dan pengemis).

Di Caruban, ibukota Kabupaten Madiun, Jawa Timur, terminal bus yang dibangun tahun 1976, berubah fungsi jadi pasar burung. Terminal baru yang dibangun tidak jauh dari lokasi itu, manfaatnya tak optimal untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Alias sekadar jadi area pemungutan retribusi dinas perhubungan setempat.

Di Tebingtinggi, Musi Rawas, Sumatera Selatan, lebih parah lagi. Terminal bus pernah dibangun di tengah hutan, jauh dari permukiman penduduk. Tidak ada moda penghubung antara penumpang dengan kendaraan.

Contoh-contoh tersebut hanya untuk menunjuk bukti, bagaimana sebuah perencanaan tata ruang dan proyek nasional diterapkan seragam di daerah. Alih-alih dievaluasi, kecenderungan membangun terminal harus di luar kota yang terbukti minim manfaat itu malah direplikasi banyak daerah.

Tentu saja akibatnya mudah diterka, penghamburan uang negara (alias pajak rakyat) untuk proyek abal-abal. Kendati sudah berlangsung lama, model proyek seperti ini masih saja mudah ditemukan.

Dari sini, teringat pesan Gunnar Myrdal, peraih Nobel ekonomi 1974 dalam bukunya yang mashyur: Asian Drama, an Inquiry into the Poverty Nations (1968). Myrdal bilang, korupsi sesungguhnya dapat dilacak sejak perencanaan. Yaitu ketika terdapat banyak celah rawan (loophole) dalam rentang kendali sebuah kebijakan.

Kita tidak menyangsikan kompetensi para perencana dan pembuat kebijakan. Namun dengan begitu massal proyek ganjil itu, tak urung kita meragukan prinsip kehati-hatian dan kecermatan menggunakan uang rakyat.

Ada ribuan proyek prasarana dan sarana mangkrak di seluruh Tanah Air sejak rezim Orba sampai sekarang. Entah berapa triliun kerugian negara akibat salah perencanaan ini.

Empu manajemen Peter F Drucker pernah bilang: there is no under-developed country, there is only under-managed country. Tidak ada negara terbelakang. Yang ada cuma salah urus.

Lantas sampai kapan salah urusnya?

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol