Refleksi Upaya Pemberdayaan UMKM
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 29 July 2020 14:30
Watyutink.com - Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan untuk mengerem penularan Covid-19 serta perilaku berhati-hati masyarakat sangat berdampak terhadap perekonomian dari skala usaha besar sampai skala usaha kecil. Pandemi Covid-19 telah mengancam terjadinya krisis ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada krisis 1997-1998 telah mampu bertahan dan menjadi penyangga terhadap penurunan aktivitas ekonomi. Namun demikian, pada kondisi tahun 2020, UMKM tidak mampu lagi menjadi penyangga penurunan perekonomian, bahkan menjadi entitas bisnis yang patut menjadi perhatian untuk diberdayakan, paling tidak pada kondisi saat ini mampu bertahan.

Survei Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) terhadap 6.405 responden yang meliputi lebih dari 50 persen di Jawa dan Bali dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia mengemukakan hasil bahwa penurunan penjualan  hampir dirasakan oleh seluruh UMKM. Sebanyak 36,7 persen, responden mengakui tidak ada penjualan, sebanyak 26 persen responden mengakui terdapat penurunan lebih dari 60 persen dan hanya 3,6 persen yang mengalami kenaikan penjualan.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM saat ini, tidak boleh ditawar-tawar lagi, bahkan menjadi momentum untuk bersungguh-sungguh dalam  memberdayakan UMKM, mengingat kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia sangat besar. Pada 2018, tenaga kerja yang terserap di UMKM sebanyak 117 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 116,4 juta orang. Usaha Mikro menyerap 107,4 juta tenaga kerja, usaha kecil 5,8 juta, dan 3,7 juta diserap oleh usaha menengah. Jumlah UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 64,2 juta, yang meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 62,9 juta. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp8.573,9 triliun, lebih tinggi dari usaha besar yang sebesar Rp5.464,7 triliun.

Sudah bertahun-tahun bahkan sebelum krisis ekonomi 1997-1998 jargon pemberdayaan UMKM sangat populer dan menjadi tema diskusi, seminar dan penelitian, namun hasilnya tidak banyak UMKM yang naik kelas. Agar tidak mengulangi kesalahan lama mengenai berbagai kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, maka pemerintah perlu melakukan berbagai evaluasi untuk perbaikan dan efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM.

Pertama, perhatian terhadap UMKM memang sangatlah besar. Terdapat 18 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menaruh perhatian terhadap UMKM, namun demikian pertanyaan refleksinya adalah apakah sudah terjadi integrasi kebijakan antar K/L. Barangkali banyak terjadi kebijakan dan implementasinya yang tumpang tindih, sehingga hasilnya  tidak efektif dan efisien.

Kedua, untuk mengurusi keberadaan koperasi dan UMKM bahkan terdapat kementerian khusus, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Artinya kementerian ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar juga terhadap perekonomian Indonesia, mengingat jasa UMKM terhadap perekonomian sangatlah besar. Pertanyaan refleksinya adalah apakah selama ini sudah memposisikan kementerian ini sebagai “Leading Institution” dalam peran kebijakan dan anggaran. Hal yang sama pentingnya adalah kementerian ini merupakan lembaga penting mewujudkan ideologi ekonomi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Ketiga, kebijakan pemberdayaan tanpa data yang akurat mustahil menghasilkan luaran yang baik. Variasi dan keberadaan data mengenai UMKM sangatlah besar dan tersebar diantara K/L. Ini merupakan isu lama yang tidak pernah terselesaikan. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki manajemen data  UMKM dan koperasi. Sepatutnya Kemenkop dan UMKM mengambil tanggung jawab ini dengan berkoordinasi dengan K/L lain seperti Kominfo dan BPS.

Keempat, pendanaan bagi UMKM merupakan sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya. Ada beberapa BUMN telah dibentuk khusus untuk mendanai UMKM. Visi dari BUMN tersebut adalah menghasilkan sejumlah usaha-usaha mikro dan kecil baru. BUMN tersebut bekerja melalui pendekatan bukan hanya sekedar pendekatan ekonomi, namun pendekatan sosial dan budaya yang juga mempunyai konsekuensi terhadap biaya yang akan dibebankan kepada biaya pinjaman, sehingga menghasilkan bunga pinjaman yang tinggi. Beberapa hal penting yang patut mendapat perhatian adalah badan BUMN pendanaan UMKM adalah perseroan. Dengan berbentuk perseroan, BUMN tersebut relatif terbatas ruang geraknya untuk memberdayakan UMKM mengingat salah satu ukuran kinerjanya adalah laba. Bentuk badan usaha umum (Perum) lebih cocok, mengingat pekerjaan dan misinya. Selain itu dalam membiayai UMKM, sumber dananya berasal dari obligasi dan pinjaman bank sehingga dapat dipastikan suku bunga pinjaman akan lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman yang berasal dari bank.

Kelima, perencanaan kebijakan pemberdayaan UMKM harus dilakukan dengan ukuran-ukuran kuantitatif yang jelas untuk targetnya. Sebagai contoh kontribusi UMKM terhadap penyerapan kerja sebesar 89,2 persen, namun kontribusi terhadap PDB hanya 60,34 persen menyiratkan ketidakadilan ekonomi terhadap UMKM. Berkaitan dengan ketidakadilan ini, perlu dirumuskan target peningkatan usaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar. 

Saat ini sebaran data UMKM berdasarkan skala usaha berbentuk seperti piramida, semakin besar skala usaha semakin sedikit jumlahnya, ke depan perlu diupayakan skala usaha menengah yang terbanyak, sehingga sebarannya berbentuk seperti gentong. 

Sebagai perbandingan dalam kerangka target, Jerman sebagai negara maju juga mendapatkan kontribusi besar dari UMKM. Dari sisi jumlah 99,8 persen unit usaha di Jerman adalah UMKM, namun kontribusi penyerapan tenaga kerjanya hanya 66,6 persen, sedangkan perusahaan besar 33,4 persen. Sedangkan dari sisi nilai tambahnya UMKM di Jerman menyumbang 56,8 persen sedangkan usaha besar 43,2 persen. Kondisi Indonesia dari sisi nilai tambahnya menyumbang 32 persen sedangkan usaha besar 68 persen. Target jumlah usaha mikro,kecil dan menengah. Target kenaikan status skala usaha dan perbedaan rata-rata pendapatan agar dapat mencerminkan sisi keadilan.

Harapan kita semua, adanya pandemi Covid-19 ini benar-benar membawa perbaikan bagi UMKM agar pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi jargon semata atas nama keadilan, namun benar-benar menjadi sesuatu yang dapat membawa keadilan bagi semua pelaku ekonomi.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila