Refleksi Efektivitas Kebijakan Moneter
YB. Suhartoko, Dr., SE., ME
Dosen Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan dan Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya Jakarta
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 05 March 2021 11:17
Watyutink.com - Pandemi Covid-19 bukan saja permasalahan kesehatan semata, namun berdampak kepada perubahan kebiasaan sosial ekonomi di masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran Covid-19 seperti kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik skala mikro maupun makro telah berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi ditambah perilaku kehati-hatian masyarakat, institusi bisnis, institusi pemerintah dan individu telah menurunkan permintaan barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat menurun. Turunnya konsumsi masyarakat ini akan mendorong kelesuan dunia usaha dan investasi. 

Sektor riil yang mengalami kontraksi akan berpotensi menularkan kelesuannya  kepada sektor perbankan, terutama berkaitannya dengan potensi meningkatnya kredit bermasalah, penyerapan dana pihak ketiga (DPK) dan permintaan kredit. Persoalan yang melanda sektor riil dan perbankan ini akhirnya akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional dengan negatifnya pertumbuhan ekonomi. Tiga kuartal berturut turut pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2/2020 kontraksi -5,32 persen, Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3/2020 mengalami kontraksi cukup dalam, yakni mencapai  -3,49 persen dan Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4/2020 -2,19 persen .

Kebijakan Pemerintah

Dalam situasi ekonomi mengalami kelesuan (resesioner), kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu fiskal, moneter maupun kebijakan yang bersifat pengaturan, pada umumnya bersifat ekspansif untuk mengkonter siklis (counter cyclically). Kondisi resesi tahun 2020 dikonter dengan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. 

Dari sisi kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak penyebaran Covid-19, APBN tahun 2020 sangat ekspansif yang ditunjukkan meningkatnya defisit APBN menjadi 6,34 persen PDB (Rp1.093,2 triliun) termasuk biaya Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp582,15 triliun, yang terinci untuk kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,90 triliun, Insentif Usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan Korporasi Rp 44,67 triliun sektoral dan pemda Rp97,11 triliun. 

Bank indonesia sebagai otoritas moneter juga melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Burden sharing” Pemerintah dan BI dalam penjualan Surat berharga Negara, stabilitas nilai tukar, menurunkan secara  bertahap suku bunga acuan (dari 6 persen - 3,5 persen), Bantuan likuiditas kepada bank (repo SBN ke BI), Insentif jasa giro GWM kepada bank dan pelonggaran makroprudensial dengan menurunkan “Loan to Value (LTV)” (pengukuran penilaian risiko yang menghitung jumlah pinjaman sebagai persentase dari nilai penilaian agunan properti). 

Burden Sharing” pemerintah dan BI dalam penjualan SBN telah dilakukan dan berjalan dengan baik, walaupun sebelumnya ada keengganan dari BI. Dalam kondisi resesi saat ini ditambah dengan upaya BI, nilai tukar rupiah relatif stabil pada tahun 2020. Bantuan Likuiditas kepada bank dan insentif jasa giro Giro Wajib Minimum  relatif tidak banyak dimanfaatkan oleh perbankan, mengingat ketersediaan kecukupan likuiditas dan rendahnya permintaan kredit. Patut mendapat perhatian serius di sini adalah,  apakah penurunan suku bunga acuan hingga 3,5 persen akan mendorong penurunan suku bunga kredit,  meningkatkan investasi dan selanjutnya meningkatkan permintaan kredit investasi dan investasi itu sendiri?. Pelonggaran LTV dalam bidang properti  apakah juga akan permintaan kredit properti dan investasi di properti?

Kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan, melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun demikian apabila terjadi kemacetan di dalam mekanisme transmisinya, maka kebijakan tersebut menjadi tidak efektif. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Juda Agung menyatakan,  menyayangkan lambatnya respons bank terhadap kebijakan BI. Berdasarkan kelompok bank SBDK tertinggi tercatat pada bank-bank BUMN sebesar 10,79 persen diikuti oleh BPD 9,80 persen, BUSN 9,67 persen dan KCBA 6,17 persen. Dari sisi jenis kredit, SBDK kredit mikro 13,75 persen, kredit konsumsi non-KPR 10,85 persen, kredit konsumsi KPR 9,70 persen, kredit ritel 9,68 persen, dan kredit korporasi tercatat 9,18 persen.  Rigiditas SBDK terjadi pada segmen kredit Konsumsi, Korporasi, dan Ritel. Respons terbatas oleh perbankan, yang tercermin pada penurunan SBDK yang rendah, terjadi pada segmen kredit Konsumsi Non KPR3 sebesar 67 bps maupun kredit konsumsi KPR sebesar 57 bps sejak Juni 2019. Kredit mikro tercatat telah terjadi penurunan SBDK sebesar 276 bps sejak Juni 2019. Penurunan ini jauh lebih dalam dibandingkan penurunan SBDK pada segmen kredit lainnya.Penurunan  SBDK segmen kredit mikro tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah dalam mendorong pembiayaan pada skala usaha mikro melalui pemberian subsidi bunga kredit, di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi. Terdapat beberapa faktor yang menghambat turunnya suku bunga kredit sebagai berikut.

1. Keengganan perbankan menyalurkan kredit karena potensi terjadinya kredit macet menyebabkan mereka mematok suku bunga yang tinggi.

2. Dari sisi mekanisme pasar, kecilnya penawaran kredit relatif terhadap permintaan kredit mendorong tidak turunnya suku bunga kredit

3. Adanya ruang subsitusi menempatkan likuiditas perbankan pada surat berharga, walaupun dengan suku bunga lebih rendah, namun lebih aman.

4. Tingginya komponen overhead cost yang perlu dikeluarkan. Bahkan biaya ini di Indonesia, menjadi yang paling tinggi di kawasan Asia. Untuk kredit UMKM, bahkan sangat tinggi biasa operasionalnya

5. Bagi bank BUMN, tuntutan mendapatkan laba mendorong mereka tidak sensitif menurunkan suku bunga kredit.

Pelonggaran LTV dianggap juga tidak akan meningkatkan permintaan kredit. Dari laporan konsultan properti global, Colliers International Dampak (penurunan) Loan to Value pada sektor properti belum akan  terbukti, akan tetapi begitu BI mulai menurunkan suku bunga pinjaman  akan mempercepat pertumbuhan sektor properti. Saat ini,  konsumen kurang termotivasi untuk berinvestasi. Hal itu disebabkan calon pembeli apartemen masih menilai bahwa imbal hasil (rental yield) apartemen tergolong rendah serta rendahnya resiko tingkat okupansi . Imbal hasil apartemen rendah, sekitar 4 persen hingga 5 persen. Dengan imbal hasil yang kecil ini ditambah dengan masih adanya risiko ruang kosong yang terjadi tidak hanya di kategori menengah-atas saja, tetapi juga di pasar apartemen secara keseluruhan menyebabkan permintaan apartemen menurun. 

Tidak lakunya ratusan ribu apartemen terjadi tidak saja disebabkan oleh pelemahan ekonomi karena Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020, tetapi sejak tahun 2015 pasar apartemen mengalami kelebihan penawaran. Pelemahan ekonomi saat ini semakin mendorong kelebihan penawaran  karena permintaan apartemen semakin menurun. Prioritas masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah bukan investasi tetapi bertahan hidup memenuhi kebutuhan sehari hari. Kucuran kredit perbankan ke sektor properti terkena dampaknya. Kucuran kredit perbankan ke sektor properti menurun. Penyebabnya selain  dari sisi permintaan yang menurun, juga dari sisi penawaran kredit perbankan. Bank akan lebih selektif dan berhati hati dalam mengucurkan kreditnya. Kondisi ini masih akan berlanjut di 2021 dan mulai membaik di 2022 dengan catatan penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dan perekonomian dunia mulai menguat. Dengan kondisi ini, artinya perbaikan iklim bisnis harus segera dilakukan secara komprehensif dan oleh karena itu  pelonggaran LTV saja tidak akan cukup, karena sisi permintaan permintaan properti juga melemah. Perlunya subsidi kredit minimal jangka menengah untuk menggerakkan permintaan.

Moral Suasion 

Mekanisme transmisi kebijakan moneter saat ini tidak berjalan dengan mulus, namun masih ada jalan lain untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Berkaca dari pengalaman resesi ekonomi yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997 telah menyebabkan meningkatnya suku bunga, baik simpanan maupun kredit. Peningkatan suku bunganya melebihi saat ini, mekanisme transmisi kebijakan ekonomi moneter juga tidak jalan. Bank Indonesia berupaya menurunkan suku bunga dengan perangkat kebijakan “moral Suasion” (bujukan moral) kepada perbankan . Untuk itu dilakukan konvensi Hilton I yang diikuti oleh semua bank, sebagai upaya membangun kesepakatan menurunkan  suku bunga. Upaya ini gagal karena adanya ketakutan pelanggaran atas kesepakatan ini. Selanjutnya dilakukan konvensi Hilton II yang hanya melibatkan bank besar saja. Konvensi Hilton II berhasil menurunkan suku bunga dengan sangat drastis dimulai dari bank-bank besar diikuti oleh bank-bank menengah dan kecil. Kunci kesuksesannya terletak kepada sedikitnya peserta konvensi, keikutsertaan Bank-bank BUMN sehingga komitmen penurunan suku bunga lebih mudah terjaga.

Dalam kondisi macetnya mekanisme transmisi moneter saat ini, maka intrument moneter kebijakan moneter “moral suasion” perlu dilakukan. beberapa hal mendorong lancarnya mekanisme transmisi moneter melalui perangkat ini adalah:

1. Bank BUMN memegang pangsa pasar terbesar dalam pasar kredit. per Oktober 2020, pangsa kredit bank BUMN sebesar 44 persen atau mencapai Rp2.410,94 triliun dari total kredit perbankan yang mencapai Rp5.480,94 triliun.

2. Keterkaitan bank-bank BUMN dengan bank-bank lain cukup besar

3. Adanya komitmen lintas kementerian dan lembaga untuk meningkatkan perekonomian dalam hal peran sebagai agen pembangunan. Kementerian BUMN perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia

4. Pengalaman konvensi Hilton II dapat menjadi acuan keberhasilan penurunan suku bunga.

Akhirnya segala upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian saat ini, tidak hanya pemerintah sebagai lembaga fasilitator dan insiator, namun lembaga bisnis baik BUMN dan swasta perlu berperan dalam memulihkan perekonomian

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI