Referendum untuk Jokowi
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
10 April 2019 14:15
Pilpres 2019 akan segera digelar seminggu lagi, tarung ulang (rematch) antara Jokowi vs Prabowo untuk memperebutkan gelar presiden. Berbeda dengan Pilpres 2014, ketika kedua kandidat sama-sama penantang, pada Pilpres 2019 Prabowo tetap sebagai penantang, dan Jokowi adalah petahana. Dua posisi yang tidak setara.

Sebagai petahana, Jokowi memiliki modal politis-sosial yang lebih menguntungkan—sering disebut sebagai “rekam-jejak”—berpengalaman menjadi presiden, sesuatu yang tidak dimiliki Prabowo. Namun, Pilpres bukan pertandingan tinju, kemenangan bukan ditentukan oleh kualitas atau kekuatan individu yang bertarung, melainkan oleh suara penonton yang menyaksikan pertarungan.

Itu sebabnya, Pilpres yang melibatkan petahana untuk mempertahankan gelarnya, mirip sebuah “referendum” ketimbang memilih orang. Referendum (kadang disebut plebisit) adalah pemungutan suara untuk menangkap aspirasi rakyat. Lazimnya untuk menentukan usulan spesifik, terkait dengan produk hukum atau policy penting, yang memerlukan legitimasi dukungan rakyat.

Secara etimologis referendum bermakna “membawa kembali” (to carry back) atau “merujuk pada” (things to be referred). Itu sebabnya, dalam referendum ada aspek evaluatif dan wacana deliberatif, bagi rakyat untuk mempertimbangkan soal kebijakan atau gagasan. Referendum mengajak rakyat untuk bersikap kritis dan menggunakan nalar.

Namun, sebagaimana dalam setiap pemungutan suara yang melibatkan massa besar dan beragam, referendum juga rentan terhadap sikap emosional dan kepicikan. Massa pada umumnya cenderung tidak tertarik dengan isu kompleks atau persoalan teknis rumit. Massa lebih terpikat wacana kampanye yang sederhana, bahasa propaganda, pertunjukan eksentrisitas personal, atau keunikan figur. 

Referendum sebagai mekanisme demokrasi, dengan segala kelebihannya, juga rentan dengan kelemahan, sering disebut sebagai “tirani mayoritas”. Ketika massa  mayoritas lebih mengedepankan sikap emosional, ikatan identitas, dan kurang menggunakan nalar secara kritikal.

Pilpres 2019 adalah referendum suara rakyat untuk petahana, apakah mayoritas menginginkan dan mengizinkan petahana untuk kembali menempati kursi presiden lima tahun ke depan. Jika suara mayoritas merasa lima tahun terakhir situasi baik-baik saja, dan ingin situasi itu berlanjut, maka petahana akan melenggang kembali menduduki kursi. Jika mayoritas menilai situasi memburuk, tidak menarik, atau membosankan, maka penantang yang mendapat pulung.

Bagaimana situasi menjelang referendum 17 April? Jika hasil survei mayoritas lembaga survei menjadi rujukan, maka diperkirakan Jokowi akan melenggang kembali dengan mudah. Indikasi ini juga disampaikan sejumlah media asing, seperti Reuters atau The Economist, misalnya.

Namun, di media sosial, marak berbagai info viral mengekspose besarnya kerumunan massa yang memadati kampanye Prabowo di berbagai wilayah, antusiasme yang sepertinya (terkesan) kurang tampak pada kampanye Jokowi. Apakah ini indikasi, pada referendum nanti, mayoritas suara rakyat akan bilang “No to Jokowi?”

Sebagaimana survei bisa salah atau tidak akurat menggambarkan aspirasi, kerumunan massa juga bukan tolok ukur untuk representasi jumlah aktual suara. Metodologi survei boleh mengklaim kesahihan yang “ilimiah dan terukur”, begitu juga rekaman foto atau video besarnya kerumunan boleh melambungkan optimisme. Namun, faktualitas jumlah suara tetap harus menunggu sampai referendum terlaksana, suara diberikan, dan dihitung dengan benar.

Referendum mustinya menghasilkan yang terbaik, dengan asumsi: vox populi vox dei, suara rakyat adalah pesan ke-Illahian. Namun referendum yang seringkali pilihan biner: “saya atau dia; putih atau hitam; Jokowi lagi atau Jokowi ganti”, sekadar bersuara “ya atau tidak” jelas tidak memadai untuk mengidentifikasi dan mendapatkan solusi atas kompleksitas persoalan bernegara.

Fakta menunjukkan tidak selamanya hasil referendum, juga hasil pilpres, berakhir baik. Contoh yang menjadi klasik adalah referendum di Inggris menghasilkan Brexit dan Pilpres di Amerika memenangkan Donald Trump, dua contoh mekanisme demokrasi yang hasilnya menjengkelkan. Namun, apa boleh buat, adakalanya terjadi “Vox populi vox motus: suara rakyat suara emosi”. Ketika emosi lebih berkuasa ketimbang nalar, maka referendum juga sekadar menjadi saluran emosi.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha