Presiden... Berdiri, Gubernur Bupati... Berlari
Erros Djarot
Budayawan
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 16 December 2019 10:00
Watyutink.com - Weekend baru saja berlalu. Tapi peristiwa pahitnya masih membekas. Pasalnya, pada weekend kemarin, sejumlah kawan aktivis mendatangi rumah saya. Dikunjungi kawan-kawan aktivis tentu membuat hati saya senang. Namun keceriaan tak bertahan lama. Karena setelah 30 menit saling bercanda, mereka mengubah suasana cekakak-cekikik menjadi seperti dalam ruang persidangan. Mereka mendudukkan saya di kursi pesakitan dan mulailah mereka mengadili saya.

Entah kenapa, mereka menyalahkan saya karena saya dikatakan hanya diam ketika anak dan mantu Jokowi maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Medan. Seharusnya, menurut mereka, saya meminta Jokowi untuk menasehati anak dan mantunya agar mengurungkan niatnya untuk nyalon. Setidaknya, semasa sang ayah masih menjabat sebagai Presiden RI, janganlah anak dan mantunya maju nyalon. Apa kata dunia? Para Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan bawahan lainnya, menjadi sah mengikuti jejak Presidennya. Tak eloklah, kata mereka yang berdarah Sumatera. Ora ilok, saru...kata mereka yang dari Jawa.

Pada saat mereka secara fanatik die hard mendukung Jokowi saat kampanye Pilpres jilid satu dan dua, ada sikap Jokowi yang mereka pegang dan banggakan. Salah satunya, ketidaksukaan Jokowi terhadap upaya membangun dinasti dalam dunia politik di negeri in. Hal yang oleh mereka dimasukkan sebagai bagian dan prasyarat dari upaya membangun demokrasi yang sehat. Jangan lagi berlanjut seperti yang terjadi di berbagai daerah di negeri ini. Bupati-Wali Kota sudah dua kali masa jabatan dan tak bisa lagi nyalon, anak, saudara, istri, bahkan istri muda yang dimajukan untuk nyalon menggantikan dirinya. Budaya ini mereka jadikan momoknya demokrasi dalam benak mereka.

Agar terjadi dinamika, saya pun mencoba menjadi defender-nya Pak Jokowi. Saya berikan argumentasi kepada mereka, toh anaknya Jokowi maju bukan untuk calon Presiden kan? Ternyata mereka malah berang dan langsung mengeluarkan penilaian yang sangat tajam..."Wah ini argumen paling bodoh yang pernah aku dengar selama bergaul sama abang!”. Saya tak mau langsung menyerah dan mencoba bertahan dengan melontarkan pertanyaan; Apa salah anak dan mantunya nyalon? Mereka kan warga negara juga, dan karenanya berhak nyalon. Apalagi telah memenuhi persyaratan umur dan pendidikan untuk maju nyalon! Pak Jokowi sebagai bapak yang membesarkan anaknya secara demokratis, gak maulah melarang, sekali pun beliau tak setuju.

Atas pertanyaan ini; mereka malah tertawa atau tepatnya menertawakan rentetan pertanyaan dan penjelasan saya ini. Mereka mengejek saya dengan mengatakan bahwa saya telah kehilangan kecerdasan karena membela sesuatu yang tidak cerdas! Bagi mereka, ini bukan masalah boleh atau tidak, maupun salah atau benar. Mereka lebih menggiring masalah anak dan mantu nyalon, ke ruang etika dan azas kepatutan juga keteladanan.

Menyanggah penjelasann saya, langsung mereka mengatakan tak mungkin Pak Jokowi tak setuju. Buktinya Ibu Iriana terlihat mengantar sang putra tercinta saat mendaftarkan diri sebagai calon lewat loket DPD PDIP Jawa Tengah. "Nah, apa kepergian sang istri mengantar sang anak tidak diketahui dan direstui sang suami? Cammon... abang, sudahlah jangan menghadirkan pembenaran untuk hal yang tak pas atau malah tidak benar ini..!”

Lebih jauh mereka menghubungkan pencalonan anak dan mantu Jokowi ini dengan pasar politik yang pada 2024 akan didominasi oleh selera kaum milenial. Langkah Jokowi membiarkan anak mantunya maju dan diupayakan sekuat tenaga untuk menang, erat terkait dengan strategi membangun pintu masuk ke pasar politik pasca dirinya lengser. Dengan memiliki dua pintu masuk, melalui anak dan mantunya yang bakal didorong menjadi figur leader milenial yang layak diidolakan, maka Dinasti Jokowi akan bisa terbangun dan ditegakkan. Bukan untuk perebutan kursi Presiden 2024, namun untuk 10 sampai 15 tahun mendatang.

Untuk analisa yang terakhir ini menurut saya agak terlalu jauh walau cukup menggoda pikiran. Mengingat Pak Jokowi dengan histeria Milenialis-nya, seperti dalam hal penunjukan stafsus dan para menteri ‘milenial’nya, membuat saya bisa memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. Sementara itu yang ada dalam benak saya, lebih didominasi oleh berbagai pertanyaan praktis seputar kebijakan Presiden yang sangat mengundang harapan sekaligus kekhawatiran. Seperti masalah KPK, Pindah Ibu Kota, Pajak yang jauh di bawah target, penanganan masalah pemisahan antara budaya Arab dan Islam, masalah Pendidikan dan Kebudayaan, masalah amandemen UUD, dan lain-lain.

Sehingga pada saat kawan-kawan aktivis menyoal masalah  anak dan mantu Jokowi yang tiba-tiba manggung di pentas politik maju nyalon, saya cukup terhenyak. Dan ketika saya jadikan bahan renungan, begitu terasa hadirnya rasa prihatin. Hanya saja, kepada kawan-kawan aktivis yang datang ke rumah, jangan lagi mengira saya bisa setiap saat menyampaikan pesan atau pun harapan teman-teman ini. Beliau adalah orang istana, sementara jalan raya dan lorong-lorong perkampungan, di situlah saya berada. 

Beliau seorang Presiden, sementara saya seorang rakyat biasa. Sekalipun memiliki pilihan politik yang sama; sama-sama banteng dengan tanduk yang berbeda dan dalam kandang yang jauh berbeda pula (kampung dan istana). Akan saya usahakan menyampaikan kekecewaan kawan-kawan. Walau saya berani pastikan Pak Jokowi sudah pasti tahu pepatah... Guru kencing berdiri, murid kencing berlari!  

Yang mungkin perlu diterangkan bahwa sekarang ini para murid lebih agresif dan demonstratif. Pepatah pun berubah bunyinya menjadi...Guru kencing berdiri, murid berdiri ngencingi guru..! Amit-amit, jangan sampai terjadi!

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila