Politik Amarah dan Aramah
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
13 March 2019 14:30
Watyutink.com - Beberapa hari terakhir viral di media sosial video Capres Prabowo “marah-marah” pada sejumlah acara. Salah satunya, Prabowo menghardik satgas kepolisian yang ditugaskan untuk mengawal dan mengamankannya sebagai capres. 

Prabowo berteriak dari atas jendela kap Alphard saat beriringan untuk berkampanye: “Jangan dorong rakyat!” Segera, cuplikan video itu memicu pro-kontra. Bagi pengritiknya, video itu menunjukkan bukti, lagi-lagi, sikap pemarah Prabowo. Namun, bagi pendukungnya, ledakan amarah itu bukan tanpa alasan yang benar.

Politik memang gampang memicu amarah, bukan cuma berlaku untuk calon-calon yang bersaing untuk memperebutkan jabatan, namun juga bagi para pendukungnya. Ketegangan emosi politik gampang tersulut seperti terlihat dari posting para pendukung fanatik yang berseteru di media sosial. Seringkali emosi pendukung lebih dramatis ketimbang calon yang didukung. 

Itu juga berlaku untuk pendukung Capres petahana, Jokowi—yang sering dipersepsikan sebagai sosok yang ramah dan penyabar. Pendukung Jokowi, tidak selalu mencerminkan profil “keramahan” Jokowi; sebagaimana pendukung Prabowo juga bukan otomatis "pemarah” seperti Prabowo.

Seberapa penting karakter personalitas individu capres berpengaruh pada kualitas kepemimpinan? Tentu cukup penting, namun politik dalam sistem demokrasi tidak semestinya bergantung pada aspek emosi personalitas figur. Pemarah atau penyabar adalah atribut karakteristik untuk individu, sedangkan politik (yang demokratis) adalah soal organisasi, team-work, program, platform, policy, dan perencanaan—soal yang tidak terkait dengan atribut psikologi atau emosi. 

Hanya di negara non-demokratik personalitas figur berpengaruh kuat pada bagaimana cara organisasi atau manajemen pemerintahan dijalankan. Personalitas lebih menonjol ketimbang policy. Contoh yang gamblang, misalnya, bisa dilihat perbedaan di Amerika dan Rusia. Dua negara yang memiliki sistem dan gaya personalitas kepala pemerintahan yang berbeda.

Amerika sebagai negara demokrasi secara umum masih menerapkan "American values”, meskipun di bawah pemerintahan Donald Trump yang dikenal labil dan infantil secara emosi. Personalitas Donald Trump masih bisa dipisahkan dengan policy penyelenggaraan negara Amerika secara umum. Amerika masih negara demokrasi, kedaulatan rakyat dan supremasi hukum masih berjalan. Donald Trump boleh ngomel dan ngamuk setiap hari, tapi dia tetap harus tunduk dengan sistem yang berlaku.

Sebaliknya, karakter Vladimir Putin yang dipersepsikan penuh rahasia, dingin, bergaya mafioso, kuat mewarnai karakter pemerintahan Rusia saat ini. Tidak adanya demokrasi dan daulat rakyat di Rusia menyebabkan Putin bisa seenaknya mengelola negara Rusia layaknya sebagai organisasi kriminal. Putin bisa sekehendak hati beralih posisi dari Perdana Menteri (2000-2012) kemudian menjadi Presiden (2012-entah sampai kapan). 

Artinya, dalam demokrasi, personalitas karakter individu kepala pemerintahan, yang dipilih oleh rakyat, mustinya bukan faktor utama. Kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam sistem demokrasi dan civil society lah yang lebih menentukan jalannya negara. Penyelenggaraan negara tidak semestinya bergantung pada polah-tingkah karakter individu manusia (pemimpin) yang gampang berubah. Politisi yang terpilih, apapun karakternya, harus tunduk pada sistem demokrasi yang berlaku. Bukan sebaliknya, sistem mengikuti gaya personalitas pemimpin terpilih.

Karena, kepemimpinan politik bukanlah sesuatu yang  “dilahirkan” atau “ditakdirkan” sebagaimana dulu pernah dimitoskan. Dalam demokrasi, pemimpin adalah produk konsensus dan dialektika sosial yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Melalui mekanisme aturan yang disepakati, siapapun bisa terpilih menjadi pemimpin (kepala pemerintahan), tak soal apapun latar belakangnya, apakah sebelumnya pengusaha mebel atau jenderal militer.

Jabatan dan kepemimpinan musti dibedakan. Orang bisa punya jabatan tanpa kepemimpinan, atau sebaliknya, memiliki kualifikasi kepemimpinan tanpa pernah menduduki jabatan. Mengelola negara adalah soal pengorganisasian dan kerja bersama (team-work), soal kebijakan bukan perorangan. 

Dalam politik amarah sebaiknya dikendalikan dan dikelola, tidak dipertontonkan. Sebaliknya keramahan bukan juga sekadar sebagai tontonan. Politik adalah rangkaian empat soal: kebijakan, perencanaan, komunikasi, dan implementasi. Bagaimana itu bisa terselenggara dan terlaksana, itu intinya. Karena politik bukanlah pertunjukan drama sinetron, yang perlu bumbu amarah atau aramah.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner