Pilkada Usai, Saatnya Berebut Meja
Achmad Fuad
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

07 July 2018 11:00

Pilkada 2018 telah usai. Beberapa daerah di Indonesia telah memiliki pemimpin yang baru. Beberapa lainnya masih mempercayakan kepada pemimpin lamanya. Baik pemimpin ‘lama‘ maupun pemimpin ‘baru’, sama-sama memperebutkan 'kursi' sebagai pemimpin di daerah masing-masing dalam kontestasi pilkada yang berlangsung aman dan damai.

Dalam politik, ‘kursi’ tampaknya telah menjadi kosakata yang begitu akrab bagi setiap orang. Kata ‘kursi’ lumrah dijadikan sebagai kata ganti untuk jabatan atau kekuasaan yang sedang diduduki. Sebagai metafora, harga ‘kursi’ di politik harganya bisa sangat mahal. Jangan dibayangkan ‘kursi’ tersebut sama empuknya dengan sofa DaVinci, atau sama mewahnya dengan kursi kesayangan raja Salman yang dibawa kemana-mana, seharga Rp17 miliar, bahkan kursi milik Yves Saint Laurent, “The Dragons Chair” yang berharga Rp376,4 miliar.

Meski berharga mahal, namun secara simbolik, ‘kursi’ ini bukan tempat untuk bekerja. Kita tidak pernah mendengar 'kursi kerja'. Yang ada justru 'kursi malas', 'kursi goyang', dan ‘kursi pijat’. Kursi memang pas buat  istirahat, santai, bahkan bengong. Dalam filosofi Jawa, hal ini disimbolkan dalam kalimat kiasan yang indah: tenguk-tenguk mangan  gethuk, rengeng-rengeng adol dawet.

Berbeda dengan meja. Kata ‘meja’ adalah simbol bekerja, berdiplomasi dan melakukan hal-hal yang serius. Ada ‘Meja kerja’, ‘meja kantor’, ‘meja belajar’, dan lain sebagainya. Para pendahulu kita sangat arif untuk memakai kata ‘meja’ dalam perundingan dengan Belanda di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, sehingga dinamakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Kenapa? Karena, jika 'kursi' dipasang, tanpa meja, maka urusannya akan menjadi lain. Yang hadir di KMB tersebut mungkin tidak jadi berunding. Semuanya duduk santai, lobi-lobi proyek, dan mungkin malah ada yang tidur ngorok.

Walaupun banyak masyarakat tidak mengerti bahasa kiasan, tetapi ketika mendengar kalimat: para calon presiden, calon gubernur, calon walikota maupun bupati memperebutkan kursi Pilpres dan Pilkada, masyarakat yang tidak faham bahasa kiasan tiba-tiba menjadi pintar. Mereka tahu, yang diperebutkan adalah kekuasaan dan jabatan. Bukan sekedar kursi biasa.

Ketika membaca berita di surat kabar yang menyebut bahwa dalam pemilu 2019, partai-partai politik dan para calon legislatif (caleg) ingin menggenjot suara demi perolehan kursi di DPR dan DPRD, masyarakat yang sebelumnya tidak ‘ngeh’ majas metafora, tiba-tiba faham bahwa yang ingin didapatkan adalah kursi kekuasaan. Bukan kursi produksi Jepara atau kursi rotan buatan Cirebon.

Nah, dengan pengertian metafora tersebut, apakah mereka yang berebut ‘kursi’ di Pilkada kemarin dan di Pemilu 2019 nanti, adalah orang-orang yang suka santai, bengong, dan tak acuh? Jika meminjam terminologi trias politica-nya Montesqueieu, bahwa seorang anggota DPR (legislatif) yang tugasnya melegislasi kebijakan eksekutif (pemerintah), dan seorang pemimpin, presiden (eksekutif) maupun pejabat birokrasi haruslah seorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Memiliki konsep manajerial yang jelas dan mumpuni, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki sifat jujur, mampu bersikap adil dan proporsional, mampu berpikir mendalam, komprehensif dan out of box. Mampu berpikir solutional , sehingga dapat memberikan jalan keluar yang ‘mustanir’ (cemerlang) dari setiap permasalahan. Oleh karena itu, maka yang terpilih seharusnya bukan lah orang yang suka santai dan suka bengong. Bukan pula orang-orang yang suka bobo’ cantik waktu sidang.

Jadi besar harapan, siapapun yang terpilih dalam Pilkada kemarin, adalah pemimpin yang memiliki paket lengkap: kursi dan meja. Pemimpin yang mampu bekerja. Pemimpin yang cerdas dan mampu merangkul semua kalangan. Memiliki kapasitas kepemimpinan serta kreatif, inovatif dan visioner. Karena ia dipilih oleh masyarakat masa kini yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, dewasa serta cerdas dalam memilih.

Bukan lagi pemimpin yang mewarisi tradisi kepala daerah masa lalu, yang lebih suka duduk di ‘kursi’ tanpa ‘meja’. Yang selama bertahun-tahun tidak diberi kesempatan untuk memfungsikan kepintarannya –bisa jadi memang tidak pintar— oleh Orde Baru. Karena, semua kebijakan daerah, mulai dari proyek, desain, anggaran, lengkap dengan sistem managemennya dirancang dari pusat. Kepala daerah terima jadi, tinggal ‘nguntal’.

Para pemimpin daerah yang terpilih, tunjukkan bahwa Anda adalah pilihan yang tepat! Pasang ‘meja’ dan ‘kursi’ Anda! Segala euphoria dan permasalahan di Pilkada sudah selesai. Sudah waktunya Anda mulai bekerja untuk membangun daerah Anda dan memakmurkan rakyatnya. 

Selamat bekerja!

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Jangan Bersikap Norak!              Disvestasi Saham Freeport Harus Bermakna Subtantif             Cermati Proses Transaksi             Nothing Special Soal HoA Freeport             Berhati-hati Terhadap Manuver Freeport             Di Depan Uang, Agama Semua Orang Sama             Kasus BLBI: Konspirasi Politik yang Tidak Pernah Tuntas             Membaca Pikiran Mahfud MD             Prestasi Pencitraan Pemerintah atas Freeport             Tegakkan Aturan, Tegakkan Harga Diri Bangsa (Bagian-1)