Pertumbuhan Ekonomi atau Mutu Manusia
Farid Gaban
Jurnalis Senior, Praktisi Pertanian
berita
Berpikir Merdeka

16 September 2018 14:40

Di tengah hangatnya kampanye pemilihan presiden seperti sekarang, kita akan disuguhi banyak pameran statistik ekonomi.

Para pendukung petahana Joko Widodo akan menonjolkan statistik yang menunjukkan ekonomi baik-baik saja sehingga dia layak dipilih kembali. Sebaliknya, pendukung Prabowo Subianto akan menyoroti statistik yang mengkhawatirkan.

Tapi, menurut saya, kedua kubu sebenarnya masih memakai ukuran yang sama. Dan sama-sama menyesatkan. Kedua kubu juga masih berkutat pada ekonomi semata, khususnya pada pertumbuhan GDP (gross domestic product). Padahal sukses atau gagalnya pemerintahan tidak bisa dilihat hanya dari ekonomi semata.

Para pendukung Jokowi, misalnya, akan memperlihatkan tingginya angka pertumbuhan ekonomi (lebih dari 5 persen). Tapi para penentang akan mengatakan pertumbuhan itu tak sebagus pemerintahan sebelumnya.

Para pendukung Jokowi juga akan menunjukkan, bahwa GDP Indonesia tahun ini ada di peringkat ke-7 dunia. Kita masuk ke jajaran elite 10 besar dunia, di atas dari Inggris dan Prancis. Tapi, para penentang akan mengatakan, jika GDP dibagi jumlah penduduk, GDP per capita, Indonesia masuk 100 besar dunia pun tidak.

Data itu sama-sama sahihnya. Tapi, kedua kubu sama-sama memakai ukuran pertumbuhan GDP, yang pada dasarnya terlalu simplistis dan layak dianggap usang.

Diperkenalkan pada 1930-an, akhir-akhir ini muncul sejumlah kritik yang menilai GDP tak lagi memadai. Salah satu cacat terpenting dari GDP adalah menyembunyikan ketimpangan. Ketika GDP tumbuh, siapa sebenarnya yang tumbuh dan memperoleh manfaat?

Memang ada upaya untuk menyempurnakan GDP. Ekonom seperti Thomas Piketty, penulis buku terkenal tentang ketimpangan ekonomi, mulai menerbitkan versi baru GDP yang memisahkan porsi pendapatan nasional dalam kelompok ekonomi berbeda: kaya, menengah dan miskin.

Tapi, bahkan ekonom Bank Dunia/IMF maupun Piketty masih bicara ekonomi semata. Pertumbuhan GDP tidak mencerminkan berapa ongkos yang harus dibayar: ongkos kerusakan alam, pelanggaran hak asasi dan prinsip keadilan sosial.

Saya lebih cenderung melihat Indonesia dari kacamata Indeks Pembangunan Manusia, indikator yang dikeluarkan United Nations Development Program (UNDP), badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 1980-an.

Human Development Index memasukkan komponen GDP per kapita, tapi tak hanya itu. Gagasan di balik indikator ini adalah menekankan bahwa “mutu manusia” lah (potensi dan kemampuannya) yang seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai kinerja pembangunan tiap negara.

HDI memasukkan pula berbagai komponen sosial: akses terhadap air bersih, angka harapan hidup, indikator pendidikan dan kesehatan, diskriminasi gender. Dengan kata lain, HDI memotret secara lebih komprehensif dan holistik terhadap kinerja pembangunan, dengan manusia sebagai sentralnya.

Setiap tahun UNDP mengeluarkan laporan tentang perkembangan dan peringkat HDI tiap negara di dunia. Laporan paling mutakhir diterbitkan pekan ini, dan terlihat kondisi pembangunan manusia kita tak terlalu menggembirakan.

Peringkat HDI kita tahun 2017 turun satu anak tangga ke posisi ke-116. Peringkat itu jauh di bawah Srilanka dan Botswana, negeri-negeri yang kita pandang sebelah mata. Itu “kabar gembira” bagi penentang Jokowi. Tapi, nanti dulu.

Sejak zaman Soeharto kita memang tak pernah masuk dalam 100 besar. HDI kita terus meningkat, termasuk di zaman Jokowi, tapi negeri lain meningkat lebih cepat. Filipina, misalnya, sudah menyalip kita. Vietnam yang sebelumnya jauh di bawah kini satu peringkat dengan kita.

HDI Indonesia meningkat 35 persen dalam dua dasawarsa era Reformasi. Tapi, pertumbuhan itu harus dikorting 18 persen jika komponen ketimpangan ekonomi dimasukkan. Pemerintahan Jokowi mewarisi ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah republik ini yang dicapai oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Rendahnya prestasi pembangunan manusia Indonesia: meski pemerintahan berganti-ganti, tidak ada perubahan signifikan dalam arah dan paradigma pembangunan. Kita masih terjebak ukuran-ukuran lama, business as usual.

Salah satu indikasinya sangat jelas: kita masih mendewa-dewakan statistik pertumbuhan GDP. Ini tak hanya berlaku di kalangan pendukung maupun penentang pemerintahan sekarang. Kita sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang sempit, melupakan aspek manusia yang multi-dimensional.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi