Peradaban Politik Kaos Oblong
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka

08 August 2018 13:30

Cara paling mudah untuk memahami perkembangan kemajuan satu peradaban, atau kebudayaan, adalah memperhatikan bagaimana percakapan wacana berlangsung dan medium yang digunakan. Bahasa adalah sarana utama bagi manusia untuk berkomunikasi, dan membangun peradaban. Kepiawaian menggunakan bahasa merupakan ukuran kemampuan berpikir dan berkebudayaan—dari level individu hingga level peradaban satu bangsa.

Kualitas peradaban dan kebudayaan satu bangsa tercermin dari (gaya) bahasa yang digunakan dan isu yang dipercakapkan. Dalam kaitan itu, bagaimana kita memahami komunikasi politik yang  terjadi di Indonesia akhir-akhir ini? Seberapa jauh peradaban politik dan paradigma pemikiran di Indonesia berkembang maju?

Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah keriuhan wacana politik  menggunakan medium kaos oblong bertagar. Satu pihak  bertagar #2019GantiPresiden, pihak lain bertagar  #Lanjutkan212. Perang tagar kaos oblong ini meramaikan percakapan dan perdebatan di media sosial. Kelompok oposis mengungkapkan aspirasi untuk mengganti presiden pada pIlpres 2019 dan dilawan kelompok pro-pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan.

Ingin mengganti atau mempertahankan presiden melalui pemilu lazim dalam demokrasi. Mengkampanyekan aspirasi itu sebelum proses pilpres (musim kampanye) resmi digelar menjadi problematik jika slogan itu tidak didukung dengan argumentasi dan nalar yang meyakinkan.

Berpolitik dengan slogan dan teriakan cuma akan memancing perselisihan. Dan itu sudah terjadi, sekelompok pemuda mengintimidasi seorang ibu dengan dua putranya  yang tengah mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD). Intimidasi dan perselisihan terjadi karena persoalan kaos oblong yang dipakai berbeda, yang satu bertanda “2019 Ganti Presiden”, yang lain tertulis  “Dia Sibuk Bekerja”. 

Beropini dan menyatakan dukungan politik secara terbuka adalah sah. Namun, dalam politik yang beradab, opini dan dukungan lazimnya menggunakan argumentasi, menyajikan fakta dan data. Dan berargumentasi tentu tidak memadai melalui medium kaos oblong. 

Ketika kaos oblong menjadi ekspresi keberpihakan politik, mudah diduga, itu adalah ekspresi kodian dan grosiran. Motif utamanya adalah dagang, pedagang politik tidak mementingkan pesan moral atau nilai-nilai substansi politik. Terbukti dalam lapak jualan kaos di kaki lima atau warung kelontong dua kaos yang berbeda pesan dukungan politik bisa berdampingan dengan harmonis menunggu pembeli.

Medium dan platform berkomunikasi manusia terus berubah, dari era percakapan oral ke tulisan, ke percetakan, ke penyiaran, dan kini era internet. Agak mengherankan, di era multi-platform yang sering disebut juga era konvergensi, orang masih memilih medium kaos oblong untuk aspirasi politik. Dengan era teknologi komunikasi yang lebih canggih itu, mestinya percakapan politik menjadi lebih baik dan berkualitas dalam upaya membujuk publik agar memihak.

Namun itu tidak terjadi. Kenapa? Karena yang maju hanya teknologinya, manusianya tetap tidak berubah. Peradaban politiknya masih terpaku di era komunikasi oral dan cetak simbolik, yang kerap ditandai dengan gaya kasual dan sikap emosional. Keseriusan, kejelasan, keakuratan  percakapan publik atas nilai-nilai politik tergerus oleh keriuhan dan teriakan slogan.

Founding Fathers yang membentuk Indonesia telah mewariskan pemikiran dan wacana politik berkualitas dalam upaya kampanye, mengajak rakyat untuk memerdekakan dan membangun Indonesia, seperti tercermin dari karya-karya tulis mereka. Tan Malaka menulis “Madilog”, Sutan Syahrir mengagas “Perjuangan Kita”; Bung Hatta menguraikan “Demokrasi Kita”; Bung Karno menggembleng rakyat dengan semangat “Dibawah Bendera Revolusi” dan “Mencapai Indonesia Merdeka”. 

Apa yang akan ditinggalkan elit politik dan pegiat politik Indonesia saat ini untuk generasi mendatang? Politik kaos oblong bertagar. 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!