Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia
Frans H. Winarta, Prof., Dr., S.H., M.H.
Ketua Dewan Penasihat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 16 July 2020 10:00
Watyutink.com - Pembangunan infrastruktur di dalam masyarakat tidak lepas dari ketersediaan tanah dan kepemilikan tanah yang ada di suatu negara. Tanah yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang tentu dijamin legalitasnya oleh negara, namun tak dapat terelakkan kemungkinan terjadi permasalahan di dalamnya. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (“BPN”), kasus-kasus terkait pertanahan di Indonesia bertumpuk hingga ribuan kasus di mana persoalan biasanya bertumpu pada kasus-kasus sengketa hak waris, kasus monopoli tanah oleh korporasi, pengembangan kawasan industri properti yang menyebabkan penggusuran tanah pertanian- meski aturan mengenai batas kepemilikan tanah pertanian sudah diatur di dalam UU Agraria dan peraturan terkait lainnya. Misal untuk pemegang hak atas tanah pertanian bagi perorangan, dibatasi hingga 20 hektar di daerah tidak padat dan 6 hektar di daerah yang sangat padat. 

Lalu kasus tumpang tindih atas kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan yang berbeda-beda, seperti girik, akta-jual beli, atau bukti kepemilikan dalam bentuk lain yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda. Semenjak adanya UU Agraria, bentuk-bentuk kepemilikan tersebut wajib dikonversikan menjadi hak milik dengan sertipikat hak milik, namun karena banyak masyarakat yang belum teredukasi maka banyak pula status kepemilikan tanah yang belum terurus dengan baik sehingga di sanalah muncul banyak sengketa terkait kepemilikan tanah. Belum lagi ada juga konflik agraria yang kerap muncul beserta kasus kekerasan yang menyertainya, yang pada umumnya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh pejabat publik.

Persoalan terkait kepemilikan tanah tidak berhenti sampai di situ saja. Munculnya mafia tanah menambah kompleksitas persoalan sengketa terkait kepemilikan tanah di negara ini. Sepak terjang mereka biasanya memalsukan dokumen kepemilikan tanah dan memperkarakannya ke pengadilan untuk merebut tanah milik orang lain. Tanah perumahan, bangunan kantor, pabrik atau proyek negara, dan fasilitas umum-lah yang jadi rebutan. Mafia tanah "bermain" menggunakan uang dan kekuasaan dengan mempengaruhi pejabat terkait termasuk hakim dan pengadilan. Keberadaan mafia tanah sulit dibereskan karena menyangkut orang-orang penting dan berkuasa. Apalagi mereka rela melakukan apa saja demi merampas hak orang lain. 

Oleh karena itu, peran BPN sangat vital karena persoalan pertanahan yang terjadi kebanyakan sangat dilematis dan kompleks. Dalam “pertempuran” sengketa kepemilikan tanah di hadapan pengadilan negeri maupun “pertempuran” sengketa objek Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara,  apakah BPN punya daya tahan sekuat itu? Oleh karena itu, BPN perlu dipimpin orang yang kuat agar memiliki ketangguhan melawan orang berduit dan kekuasaan. Tanpa itu sulit memberangus mafia tanah dan kita hanya diajak bermimpi saja di saat mereka bebas “bermain” di area mereka.

Negara harus hadir untuk menjamin pengakuan hak-hak atas tanah yang melekat pada warga negara berdasarkan perundang-undangan. Di samping itu, UU Agraria wajib menjadi undang-undang yang komperehensif dan dapat mengatasi  persoalan-persoalan pertanahan, yang hakikatnya selain sebagai milik pribadi, juga melekat di atasnya sebagai fungsi sosial seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Fungsi sosial di sini dalam hal peruntukannya tidak mutlak menjadi hak pemilik tanah saja melainkan ada peran negara untuk menjamin pemanfaatan tanah demi kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan umum, seperti disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Reformasi Agraria atau land reform harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas utama dalam politik hukum nasional yang lebih merakyat. Kembali kepada definisi land reform menurut UU Agraria di mana tujuannya adalah perombakan  sistem pertanahan yang lampau (kolonial) ke sistem pertanahan yang baru sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat modern. Dengan adanya land reform diharapkan sengketa dan konflik pertanahan, serta praktik-praktik mafia tanah dapat diberantas ke akarnya karena negara memiliki sistem penguasaan dan kepemilikan tanah yang tegas serta tidak banyak celah untuk “bermain” di dalamnya. 

Lembaga peradilan harus diperkuat dan tahan banting atas bujukan dan iming-iming orang berduit dan berkuasa. Sederhana tapi seluruh pihak terkait perlu kekuatan ekstra serta tahan banting. Jadi BPN, lembaga peradilan, dan penegak hukum harus kompak dan bekerja sama membentengi pemilik tanah yang beritikad baik dan jujur. Jangan sampai rakyat yang terus menjadi korban. Semuanya tentu dibantu sistem peradilan yang dapat menunjang penegakan UU Agraria di mana tujuannya adalah demi mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat dan bukannya pihak-pihak tertentu yang mengeruk keuntungan saja. Di sini keseriusan pemerintah dipertanyakan, apakah wacana land reform hanya sebatas pada janji, penelitian, dan kajian saja, ataukah pemerintah memiliki inisiatif dan langkah konkret demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila