Pembangunan Jangan Jadikan Rakyat Miskin
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink.com 10 December 2019 15:30
Watyutink.com - Cerita penduduk yang tergusur oleh pembangunan lalu menjadi tukang ojek atau security di sejumlah real estate, pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga kawasan industri yang berdiri di atas bekas lahan mereka setiap waktu selalu saja ada. ‘Pembangunan’ mengubah nasib mereka dari kelompok the have (punya tanah) menjadi the have not (tak punya apa-apa)

Tukang ojek yang mangkal di gerbang perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, atau kawasan industri umumnya adalah pemilik lama tanah di kawasan tersebut. Turun temurun mereka tinggal di atasnya. Sampai suatu saat datang pemerintah atau investor yang membutuhkan lahan untuk pembangunan. Suka tidak suka mereka melepaskan tanahnya dengan ganti rugi. Pemerintah menyebutnya ganti untung.

Saat tanah berpindah tangan, urusan selesai bagi pembeli, tapi tidak bagi pemilik tanah lama. Penjualan tanah itu justru menjadi awal malapetaka. Uang hasil penjualan tanah tidak diputar untuk usaha produktif. Mereka habiskan untuk belanja konsumtif. Uang pun semakin menipis. Sebelum akhirnya habis, yang tersisa dibelikan motor untuk modal kerja di depan gerbang kompleks perumahan.

Mereka yang tidak beruntung ini umumnya tidak siap atau memang tidak disiapkan untuk siap menghadapi dinamika pembangunan. Mereka tergilas oleh roda zaman yang berputar semakin cepat, mengikuti pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini kerap terjadi sehingga muncul kecurigaan bahwa memang tidak ada desain besar yang terintegrasi dan menyeluruh dari satu perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kejelasan mau kemana mereka yang terkena penggusuran.

Pola pembangunan seperti ini tidak hanya terjadi di Jawa. Pola relokasi kemiskinan dari kota inti ke daerah satelit di sekitarnya tampak juga di daerah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Kawasan metropolitan baru ini mengulang kegagalan kawasan metropolitan utama di Jawa yang gagal menyebarkan kesejahteraan ke wilayah sekitarnya.

Pembangunan perkotaan di Indonesia gagal menghasilkan pertumbuhan inklusif, dengan Jakarta sebagai kota inti termaju justru memproduksi dan merelokasi penduduk miskin paling masif. Daerah dengan intensitas penduduk miskin tertinggi dan biaya hidup minimum termahal juga paling banyak terdapat di kawasan Jabodetabek.

Pemerintah berdalih telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat-- termasuk mereka yang tergusur--untuk mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi. Namun karena masalah keterampilan masyarakat golongan bawah yang terbatas, mereka tidak bisa berkompetisi.

Justru di sini pemerintah harus meningkatkan keterampilan mereka melalui kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Jika keterampilan mereka sudah sesuai dengan kebutuhan industri maka kesempatan mendapatkan pekerjaan tetap dengan skill tinggi selalu ada.

Di samping itu, pemerintah harus membuka akses ke sumber daya yang sama kepada semua kelompok masyarakat. Jika tidak, maka ketimpangan akan terus terjadi karena ada gap kesempatan dan akses terhadap sumber daya alam, keuangan, dan pembiayaan.

Ada orang yang gampang mengakses ke sumber daya dan informasi, tetapi ada juga yang sulit mendapatkannya. Mereka tidak berada pada level of playing field yang sama sehingga ketimpangan terjadi. Kebijakan tata ruang, misalnya, lebih banyak diketahui jajaran elit, pengusaha, dan kaum berada ketimbang rakyat kebanyakan.

Kondisi tersebut menciptakan pertumbuhan golongan atas yang sangat cepat. Pertumbuhan pendapatan dan pengeluarannya bisa mencapai dua digit, sementara golongan menengah bawah tertatih-tatih melangkah. Dua kelompok ini sama-sama maju, tetapi yang satu naik ‘mobil’, satunya lagi naik ‘sepeda’.

Golongan atas tak perlu direm. Biarlah berlari kencang dengan mobilnya karena mereka juga punya andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang perlu diperhatikan adalah golongan bawah. Ganti ‘sepeda’ mereka dengan ‘motor’ sehingga kecepatan pertumbuhan golongan bawah bisa ditingkatkan. Beri mereka akses ke pembiayaan yang murah dan mudah, sumber daya ekonomi, jaringan pasar, pendidikan, dan keterampilan.

Penyediaan Kredit Usaha Rakyat, berdirinya market place untuk pemasaran online, dan pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah juga untuk mengurangi ketimpangan. Kebijakan ini adalah awal yang baik, tapi tidak cukup. Kebijakan tersebut perlu dilanjutkan dengan pendalaman dan peningkatan kualitas. Perlu dibuat program strategis dan dievaluasi sehingga terjadi perbaikan di kemudian hari.

Pemerintah harus benar-benar menyiapkan perencanaan yang matang sebelum melakukan pembangunan. Jika tidak, pembangunan bukannya menggusur kemiskinan tetapi menjadikan orang miskin.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)