Pembangunan Berbasis SDA Lebih Banyak Mudarat: Moratorium!
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Berpikir Merdeka 09 February 2021 10:22
Watyutink.com - Awal tahun 2021 merupakan mimpi buruk bagi sebagian warga Indonesia. Bencana alam dan bencana banjir melanda berbagai daerah. Salah satunya adalah Kalimantan Selatan yang dilanda banjir sejak awal Januari 2021, dan ditetapkan sebagai darurat tanggap banjir pada 14 Januari 2021.

Bencana banjir Kalimantan Selatan menimpa beberapa kota dan kabupaten. Sudah berlangsung berminggu-minggu, mendekati satu bulan (bahkan lebih?). Namun belum juga surut sepenuhnya.

Ketinggian air di beberapa daerah banjir bisa mencapai 2 meter, bahkan 3 meter. Korban meninggal diperkirakan lebih dari 20 orang, korban mengungsi lebih dari 100 ribu warga. Dan korban rumah terendam lebih dari 27 ribu rumah.

Penyebab banjir menjadi polemik. Ada yang berpendapat curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Tetapi banyak pihak skeptis menanggapinya. Curah hujan memang bisa memicu banjir. Tetapi, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), akar masalah banjir lebih disebabkan karena degradasi lingkungan. Antara lain akibat banyak lubang bekas areal pertambangan tidak dilakukan reklamasi. Greenpeace menambahkan, banjir bandang Kalimantan Selatan akibat berkurangnya tutupan hutan secara drastis di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Data dari berbagai pihak menunjukkan terjadi penurunan luas hutan sejak 2000 – 2020. Menurut  LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), luas hutan primer dan hutan sekunder masing-masing diperkirakan turun sekitar 13.000 dan 116.000 hektar. Walhi mengatakan hampir 50 persen dari 37 juta hektar lahan dikuasai perusahaan pertambangan dan perkebunan. Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia, selain Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur.

Bencana banjir Kalimantan Selatan tentu sangat merugikan masyarakat setempat. Kalau yang disuarakan Walhi dan Greenpeace benar, bahwa banjir ini disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kurang bertanggung jawab. Oleha karena itu, banjir karena kelalaian manusia seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Apalagi Penerimaan Negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) ini sangat kecil, dan dapat dikatakan tidak berarti. Tidak sebanding dengan potensi kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup yang dapat berakibat fatal.

Dibandingkan dengan Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau (Rokok), Penerimaan Negara dari sektor Kehutanan dan sektor Mineral dan Batubara (Minerba) sangat kecil sekali.

Penerimaan negara dari Sektor Kehutanan hanya Rp3,3 triliun pada 2005. Selama lima belas tahun hingga 2019, Penerimaan Negara dari sektor Kehutanan hanya naik menjadi Rp 5,0 triliun saja. Jumlah ini hanya 0,26 persen dari total Pendapatan Negara 2019. Dapat dikatakan tidak berarti. Benar?

Sedangkan Penerimaan Negara dari sektor Minerba hanya Rp 3,2 persen pada 2005, dan naik menjadi Rp26,3 triliun pada 2019, atau hanya 1,36 persen dari total Pendapatan Negara. Juga tidak signifikan.

Kenaikan Penerimaan Negara dari sektor Minerba ini tentu saja beriringan dengan kenaikan produksi dan (luas lahan pertambangan) batubara. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), produksi batubara meningkat tajam, dari 149,7 juta ton pada 2005 menjadi 228,8 juta ton pada 2009, meningkat lagi menjadi 435,7 juta ton pada 2014, dan 616,2 juta ton pada 2019.

Pada periode 5 tahunan, produksi batubara masing-masing 908 juta ton (2005-2009), 2.102 juta ton (2010-2014) dan 2.497 juta ton (2015-2019).

Data di atas menunjukkan Penerimaan Negara dari sektor Minerba dan sektor Kehutanan sangat rendah, dan tidak sebanding dengan potensi kerusakan alam yang bisa menyebabkan bencana alam dan pemanasan global.

Ironisnya, pengusaha pertambangan dan pemanfaatan hutan (termasuk untuk perkebunan) justru menikmati keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi lahan negara tersebut, yang sekaligus dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat setempat. Tidak sedikit para pengusaha pertambangan dan perkebunan yang masuk kategori orang terkaya di Indonesia.

Oleh karena itu, pemberian izin pengelolaan perkebunan dan pertambangan yang menggunakan areal hutan primer dan hutan sekunder sebaiknya dihentikan. Moratorium. Karena berpotensi besar merusak alam dan lingkungan hidup. Selain dapat memicu bencana alam, eksploitas penggunaan hutan yang berlebihan juga berdampak negatif terhadap perubahan iklim.

Sebagai perbandingan, Penerimaan Negara dari Cukai Rokok jauh lebih besar dari kedua sektor SDA tersebut, dengan pertumbuhan Penerimaan yang cukup spektakuler. Tahun 2005, Penerimaan Negara dari Cukai Rokok mencapai Rp32,6 triliun. Kemudian naik menjadi Rp164,9 triliun pada 2019. Tahun 2020 dan 2021, Cukai Rokok naik lagi, sehingga Penerimaan Cukai Rokok juga akan naik lagi.

Artinya, masyarakat perokok yang kebanyakan berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah rendah menjadi kelompok yang terbebani fiskal. Dan masyarakat daerah pertambangan dan perkebunan banyak yang terbebani kerusakan alam. Betapa ironis, di lain sisi, banyak pengusaha rokok, pengusaha pertambangan dan pengusaha perkebunan menjadi orang terkaya di Indonesia.

Semoga pemerintah sependapat bahwa SDA lebih banyak mudaratnya, dan segera memberlakukan Moratorium.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI