Pasca Penundaan Retaliasi
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mantan Rektor UII
berita
Berpikir Merdeka
25 August 2018 09:00
Amerika Serikat (AS) menunda retaliasi senilai 350 juta dolar AS atau kira-kira Rp5,117 triliun. Demikian berita yang dilansir beberapa media cetak maupun elektronik. Tentu berita ini menggembirakan, mengingat Rp5,117 triliun bukan jumlah yang kecil, terlebih dalam situasi perekonomian negeri kita yang sedang lesu dan utang yang menggunung. Penundaan ini bisa disebabkan dua kemungkinan yaitu merupakan keberhasilan negosiasi dan prospek penolakan arbitrase.

Kemungkinan pertama, tim negosiator Indonesia baik di AS maupun di Genewa berhasil meyakinkan AS dan WTO bahwa Indonesia sudah mengimplementasikan Putusan Badan Banding WTO dengan merevisi aturan-aturan setingkat peraturan menteri yang terkait dengan impor produk hortikultura, hewan dan produk hewan. Peraturan-peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian yang merupakan pangkal masalah sudah direvisi sebelum batas waktu pertama berakhir pada tanggal 22 Juli 2018. Pemerintah Indonesia juga sudah meningkatkan impor dari AS untuk mengurangi defisit yang diderita negara adidaya tersebut.

Kemungkinan kedua, penundaan retaliasi tersebut sebenarnya hanya merupakan strategi AS belaka. Permohonan AS ke WTO agar negara tersebut dijinkan untuk meretaliasi Indonesia sejatinya hanya gertakan semata-mata agar Indonesia tidak melakukan taktik mengulur-ulur waktu. Prosedur hukum standar di WTO, implementasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body, DSB) yang menyangkut batas waktu dan retaliasi tidak bisa diputuskan sepihak, tetapi melalui proses arbitrase.  Dapat diduga kuat bahwa sebenarnya arbitrase tidak akan mengabulkan pengenaan retaliasi tersebut, karena batas waktu kedua untuk melakukan revisi lanjutan, yaitu revisi terhadap peraturan setingkat undang-undang (UU) masih panjang yaitu tanggal 22 Juni 2019. AS (dan juga New Zealand - NZ) sudah berkomitmen untuk tidak melakukan langkah apapun sebelum batas waktu kedua berakhir. Buktinya, NZ tidak melakukan langkah apa pun padahal kerugian NZ jauh melebihi kerugian AS. Jadi tanpa penundaan oleh AS pun, retaliasi tetap tidak akan dilakukan sampai batas waktu habis.

Apapun alasan penundaan tersebut, yang jelas tidak ada makan siang yang gratis. Negosiasi memerlukan kekuatan tawar (bargaining power) dan pertukaran konsesi, sementara penundaan retaliasi menghendaki “tanda terima kasih”. Dalam posisi sebagai pihak yang kalah baik pada level Panel (pengadilan tingkat pertama DSB) maupun level Appellate Body (pengadilan banding DSB) ditambah ancaman pencabutan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dan ancaman retaliasi, sangat sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan tawar yang seimbang atau bahkan lebih tinggi dibanding AS. Selain keran impor tambahan sudah diberikan dan revisi peraturan-peraturan menteri sudah dilakukan, tentu ada konsesi-konsesi dan komitmen-komitmen tambahan serta “tanda terima kasih” yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada AS. Jangan sampai kesemua yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tersebut mengesampingkan kepentingan-kepentingan nasional yang lebih besar dari nilai retaliasi tersebut.   

Di sisi lain, AS sendiri tentu tidak akan tinggal diam. Defisit besar yang dihadapi oleh negara tersebut, termasuk perdagangan dengan Indonesia, akan melakukan berbagai tindakan untuk menutup atau memperkecilnya. Meskipun retaliasi tidak dilakukan, menaikkan tarif impor secara bertahap terhadap produk-produk dari Indonesia, meskipun tidak selalu dalam bidang yang sama. Tekanan terhadap Indonesia pun akan tetap dilakukan.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi seperti ini? Tidak ada alternatif lain, kecuali melaksanakan putusan WTO dengan cara merevisi berbagai UU terkait, seperti  UU Pangan.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar