PERPPU No.1 Tahun 2020, Payung Hukum Parsial
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 03 April 2020 17:30
Watyutink.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 2019) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PERPPU No. 1/2020) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Latar belakang dikeluarkannya PERPPU ini tidak lain terkait dengan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berimplikasi bukan hanya terhadap kesehatan dan bahkan keselamatan masyarakat, tetapi juga terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator akibat dari pandemi tersebut antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan. Kesemuanya menunjukkan adanya kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PERPPU.  

Oleh karena itu pelaksanaan PERPPU ini berfokus pada perubahan dan pemberdayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi COVID-l9 dan /atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Meskipun agak terlambat, kehadiran PERPPU ini perlu diapresiasi,mengingat situasi saat ini menuntut adanya payung hukum yang kuat sebagai pedoman bagi pemerintah, terutama para pengambil keputusan atau kebijakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan tanpa adanya kekhawatiran dipersalahkan bahkan digugat atau dituntut secara hukum. PERPPU ini melindungi Pemerintah secara umum dan terutama para pengambil kebijakan dengan cara pertama, membebaskan mereka dari tuntutan hukum pidana maupun gugatan hukum perdata dan hukum tata negara. Mereka adalah Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPPU. Kedua, segala konsekuensi keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut bukan merupakan kerugian negara.

Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari PERPPU ini, pertama, terkait dengan pembebasan dari segala tuntutan atau gugatan hukum menimbulkan kesan adanya diskriminasi, seakan-akan ada orang yang kebal hukum, padahal hukum harus diberlakukan secara sama. Jika menengok ke belakang pada dua krisis sebelumnya yaitu tahun 1997/1998 maupun pada tahun 2008 para pengambil kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berhadapan dengan masalah hukum yang masih belum selesai sampai sekarang. Sangat wajar jika pihak-pihak yang diserahi misi “menyelamatkan negara” diberikan perlindungan hukum, lagi pula perlindungan ini dengan syarat mereka melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik dan menurut ketentuan undang-undang.

Kedua, PERPPU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan batas defisit anggaran melebihi 3 persen sampai tahun 2022, tapi tidak disebutkan berapa persen maksimalnya. Ini seperti memberikan cek kosong.

Ketiga, kriteria lain yang dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi tidak ditentukan dalam PERPPU ini, seperti nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar misalnya, padahal PERPPU ini tidak hanya untuk mengatasi dampak Pandemi COVID-19 saja, tetapi juga dalam rangka “Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.” Untuk bisa disebut sebagai krisis moneter atau ekonomi, berapa persen depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar? 

Keempat, kriteria lain untuk menyatakan negara dalam keadaan krisis atau kegentingan yang memaksa juga tidak ada, misalnya persentase pertumbuhan ekonomi. Pada angka berapa penurunan pertumbuhan ekonomi dianggap memenuhi kriteria krisis. Demikian juga yang terkait dengan cadangan devisa, juga tidak diatur dalam PERPPU ini, apakah mengikuti kriteria International Monetary Fund (IMF) yaitu 16 miliar dolar AS atau kriteria lain. 

Selanjutnya, PERPPU ini terlihat lebih mengurusi golongan atas dan kurang terlihat keberpihakannya kepada golongan bawah, padahal yang terdampak langsung dari pandemi ini justru golongan bawah, seperti pedagang dan pekerja harian.

Terakhir, tanggung jawab dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka “Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” hanya berhenti pada pejabat-pejabat yang mestinya hanya punya wewenang terbatas dan teknis. Mengapa bukan Presiden sebagai penanggung jawab langsung dari kebijakan-kebijakan tersebut?

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF