Oposisi Itu Menguntungkan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
22 October 2019 11:30
Watyutink.com - Presiden Joko Widodo belum mengumumkan secara resmi susunan Kabinet Kerja jilid 2. Presiden masih memanggil sejumlah orang. Mereka ada yang berasal dari kalangan profesional seperti Nadiem Makarim dan Erick Thohir serta politisi non partisan seperti Mahfud MD.

Dari perwakilan partai, baru Airlangga Hartarto dari Golkar dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Kedatangan Prabowo menepis spekulasi Gerinda akan menjaga jarak dengan pemerintah dengan menjadi oposisi.

Prabowo dalam beberapa kesempatan menegaskan kesiapannya membantu pemerintah demi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Dia juga menyatakan siap menjadi kekuatan penyeimbang yang akan melakukan check and balance terhadap pemerintah jika tidak diajak bergabung. Kini pilihannya sudah jelas.

Melihat  manuver Prabowo Subianto, partai yang berada dalam koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf  Amin mulai gerah. Partai NasDem mulai berpikir untuk berada di posisi yang kritis terhadap pemerintahan untuk menyelamatkan demokrasi. ‘Ancaman’ partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu untuk menjadi oposisi semoga bukan keputusan yang didasarkan like and dislike, sakit hati, tetapi pilihan yang cerdas. Jika sikap ini sudah final maka Nasdem bersama dengan PKS menjadi oposisi.

Nasdem yang sejak awal menjadi bagian dari koalisi yang mendukung Jokowi – Ma’ruf tentu berhak mendapatkan jatah kursi kekuasaan. Tinggal menunggu undangan ‘silaturahmi’ dari Presiden Jokowi untuk datang ke Istana Negara dengan kemeja putih.

Tidak hanya partai koalisi yang mendapatkan undangan ‘silaturahmi’ dari Presiden Jokowi. PKS mengaku juga diundang ke Istana Negara. PKS menegaskan sangat menjaga silaturahmi dan menganjurkan untuk merekatkan tali  persaudaraan sesama anak bangsa. Perebutan kekuasaan melalui politik tidak harus memutuskan silaturahmi.

Namun PKS menilai timing ‘silaturahmi’ datang ke Istana  Negara sangat penting untuk diperhatikan untuk menghindari opini yang terbentuk  seolah-olah minta berkoalisi, minta kursi. Silaturahmi seperti itu akan menimbulkan kegaduhan dan pada akhirnya kontraproduktif terhadap pengembangan kehidupan berdemokrasi.

Masyarakat memiliki kesadaran kolektif dan harapan akan pemerintahan yang kuat dan oposisi yang kredibel. Mereka kecewa melihat manuver pimpinan atau kader partai oposisi yang bersedia datang memenuhi undangan ‘silaturahmi’ Presiden Jokowi ke Istana Negara. Untuk apa dulu bersaing dalam pilpres jika pada akhirnya bergabung dalam koalisi.

Memang tidak ada musuh maupun teman sejati dalam demokrasi. Atas nama demokrasi masing-masing partai mempunyai kebijakan sendiri dalam bersikap menjadi oposisi atau berkoalisi sesuai dengan kalkulasinya. Namun sikap dan harapan rakyat yang pada pilpres yang lalu berada di belakang partai tersebut sebagai bagian dari partisipasi politik mereka harus dipertimbangkan oleh para elit partai.

Sikap partai yang mengecewakan konstituennya tidak saja akan mendatangkan kerugian di masa depan, namun juga menciderai demokrasi yang mensyaratkan adanya check and balance yang seimbang. Oposisi menjadi senyawa yang tak terpisahkan dalam demokrasi. Tanpa ada kekuatan penyeimbang, kekuasaan cenderung korup.

Lord Acton mengatakan bahwa "kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah “korup".  Dengan kekuasaan yang absolut, penguasa dapat melakukan pembangunan tanpa ada koreksi maupun sekadar mengingatkan. Saluran untuk menyampaikan pendapat maupun protes terhadap kebijakan pemerintah disikapi dengan rasa permusuhan dan menggunakan kekuatan keamanan dan peraturan untuk membungkamnya.

Mumpung belum terlambat hingga akhirnya mayoritas partai bergabung dalam koalisi, sangat diharapkan kearifan pimpinan partai untuk mempertimbangkan kembali posisinya menjadi oposisi. Menjadi oposisi justru akan menguntungkan ketika sikap partai sejalan dengan aspirasi rakyat yang menginginkan tegaknya demokrasi, supremasi hukum, keadilan sosial, dan terwujudnya kesejahteraan. Apalagi jika pada saat bersamaan pemerintah gagal mewujudkan harapan rakyat tersebut.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas