Omnibus Law Untuk Ekonomi Indonesia Berdikari
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 20 February 2020 14:45
Watyutink.com - Di tengah mimpi menjadi negara maju pada 2045, hari-hari ini kita dikejutkan dengan gelombang PHK massal di sejumlah perusahaan. Tak peduli perusahaan itu besar atau kecil, lokal atau semi asing, sektor jasa yang canggih atau pabrik sederhana, padat karya atau padat modal, baru atau lama, mereka terguncang oleh badai pengurangan karyawan.

PHK massal di sejumlah perusahaan dalam satu tahun terakhir membangunkan dan menyadarkan kita akan tekanan ekonomi yang tidak ringan dan mengancam cita-cita pemerintah menjadikan Republik Indonesia sebagai negara maju di usianya yang ke-100 tahun pada 2045.

Ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat terutama yang berasal dari luar, ditambah lagi dengan suramnya kondisi di dalam negeri. Investasi, daya beli masyarakat, permintaan, dan ekspor-impor yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Tanah Air melempem, membawa perusahaan ke jurang kesulitan.

Perusahaan juga terpaksa harus menjaga keseimbangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan model bisnis. Atmosfir baru, pergeseran nilai, perubahan perilaku, dan penyederhanaan transaksi tidak jarang menghadapkan perusahaan pada pilihan sulit untuk tetap bertahan, namun mengorbankan aset berharganya, modal manusia (human capital).

Di luar faktor eksternal yang memaksa perusahaan mengurangi karyawan, faktor internal juga memiliki andil. Sebut saja PT Krakatau Steel yang terpaksa merumahkan pegawainya karena melakukan restrukturisasi besar-besaran sehingga harus merasionalisasi karyawan. Indosat juga mengalami kesulitan karena menghadapi persaingan ketat, yang membuat fundamental perusahaan menjadi tidak terlalu bagus dan terpaksa memangkas pegawainya.

Terlepas dari faktor tekanan global, kondisi makro ekonomi yang kurang bagus, masalah internal yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan, pemerintah wajib menciptakan dan menjaga iklim usaha yang kondusif agar gelombang PHK bisa diredam dan tidak membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukannya.

Pemerintah harus mengurangi beban dunia usaha dengan mempermudah masuknya investasi, terutama ke industri manufaktur agar dapat menciptakan lapangan kerja. Upaya menarik investasi dilakukan dengan menyederhanakan dan mempermudah izin usaha, membangun infrastruktur untuk kegiatan usaha, disamping memperbaiki kondisi perekonomian.

Semua tuntutan tersebut dijawab oleh pemerintah melalui RUU Omnibus Law yang sudah masuk ke DPR untuk dibahas dan kelak disahkan menjadi undang-undang sapu jagat. UU ini didedikasikan untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi dan meningkatkan daya saing.

Kondisi ekonomi yang cukup ‘genting dan memaksa’ menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk segera memberlakukan UU Omnibus Law.  Rakyat tentu mendukung tujuan agung dari penerbitan peraturan terpadu ini. Namun jangan sampai UU tersebut menjadi amunisi bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang, mengulangi era kelam bangsa Indonesia, kembali ke masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru rakyat menaruh harapan besar ketika Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) digulirkan, disusul dengan penerbitan UU Kehutanan, UU Pertambangan dan beberapa UU yang lain.

Namun hasilnya mengecewakan rakyat. Berbagai aturan yang disusun untuk mengundang penanaman modal asing pada saat itu justru membuat rakyat menderita, memperlebar jurang antara si kaya dan miskin, mempertajam ketimpangan sosial, dan membuka peluang lebar-lebar kepada asing untuk mendominasi perekonomian nasional.

Jangan sampai era kelam tersebut terulang kembali. Pemerintah dan DPR harus menempatkan kedaulatan ekonomi dan kemaslahatan rakyat sebagai landasan dalam penyusunan UU Omnibus Law. Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri jika UU disusun berdasarkan prinsip keadilan, gotongroyong, nasionalisme, dan toleransi.

UU Omnibus Law hadir tidak untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi saja, tetapi sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan ekonomi Indonesia berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)