Mutlak: Kepemimpinan Lingkungan untuk Pemulihan
Amanda Katili Niode, Ph.D.
Manager, Climate Reality Indonesia
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 11 July 2020 17:45
Watyutink.com - Para pemimpin yang menghargai lingkungan hidup adalah mereka yang menghadapi masalah lingkungan berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai moral diri mereka, memiliki komitmen dalam memanfaatkan bidang keahlian yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan menerapkan kepemimpinan dalam memenuhi tanggung jawab sosial.

Semasa dan pasca  pandemi COVID-19, kepemimpinan di bidang lingkungan, dengan mendapatkan kepercayaan (trust) dari berbagai pemangku kepentingan khususnya masyarakat luas, menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki baik di sektor publik maupun swasta.

COVID-19 terjadi karena menularnya penyakit dari hewan ke manusia. Penyebabnya termasuk  penebangan hutan dan perubahan tata gula lahan lainnya, perdagangan satwa liar ilegal, pertanian dan produksi ternak intensif, resistensi anti mikroba, dan perubahan iklim.

Pemulihan dan pembangunan berkelanjutan hanya dimungkinkan ketika tanggapan, rencana, dan kebijakan lingkungan yang tepat menjadi perhatian utama.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Negara-negara yang mempercepat upaya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), akan mempunyai posisi yang lebih baik untuk pulih dari penderitaan manusia dan kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19.

Secara rinci, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk periode 2015-2030 memiliki 17 tujuan, dan 169 target guna mengatasi tantangan global. Ini termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian dan keadilan. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal dan inklusif sehingga tidak boleh ada seorang pun yang terlewatkan (no-one left behind).

Edelman, sebuah perusahaan komunikasi global, pada bulan April melakukan survei untuk menilai dampak pandemi COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat kepada empat lembaga, yaitu pemerintah, media, bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat.

Selama 20 tahun melaksanakan survei untuk menyusun Barometer Kepercayaan (Trust Barometer) Edelman membuktikan bahwa kepercayaan adalah hal penting bagi konsumen, pengusaha, regulator, investor, pasar dan juga media. Perusahaan terpercaya, misalnya, akan memiliki konsumen dan pendukung yang lebih solid.

Survei yang dilakukan di 11 negara ini (tidak termasuk Indonesia) menyimpulkan bahwa kepercayaan pada semua lembaga umumnya meningkat. Namun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jauh melonjak dibandingkan survei sebelumnya, sehingga untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, pemerintah menjadi lembaga paling terpercaya.

Walaupun hasil survei bisa berubah, saat ini para responden menginginkan pemerintah untuk memimpin dalam menghadapi pandemi, termasuk membantu masyarakat mengatasi COVID-19, memberi informasi, memberikan bantuan dan dukungan ekonomi, dan mengembalikan negara ke keadaan normal.

Bagaimana kepemimpinan Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan?

Sebuah hasil studi baru saja diluncurkan oleh Whitlam Institute di Australia berjudul No One Left Behind: Implementing the Sustainable Development Goals in Australia. An Investigation of International Best Practice in SDG Governance Structures, Policy and Planning. Laporan disusun berdasarkan salah satu rekomendasi parlemen Australia, untuk mencari praktik terbaik internasional agar Negara itu dapat meningkatkan upayanya menuju masa depan yang berkelanjutan.

Dari sejumlah Negara di dunia, Jerman, Meksiko, dan Indonesia dipilih sebagai studi kasus karena dari berbagai dengar pendapat, Parlemen Australia berulang kali mengidentifikasi tiga pemerintah nasional negara ini sebagai pelaksana terbaik dalam mempraktikkan tata kelola, kebijakan, dan perencanaan SDGs.

Meskipun Negara-negara menghadapi hambatan dan tantangannya masing-masing, banyak yang menjadikan 17 SDGs sebagai tujuan serius untuk kepentingan nasional mereka sendiri.

Jerman, Meksiko, dan Indonesia merupakan contoh utama dari negara-negara yang menyusun kebijakan, perencanaan dan implementasi SDGs. Ketiga Negara ini, imbuh Whitlam Institute, proaktif dan berani mencari dan berinvestasi untuk solusi.  Secara internal, para pembuat kebijakan lintas departemen terlibat dalam interaksi yang cukup sulit guna mendapatkan peluang (dan trade-off) yang diperlukan untuk transformasi ekonomi, lingkungan dan sosial.
 
Para pemimpin yang menghargai lingkungan hidup harus bertambah terus di Indonesia, bukan hanya untuk pemulihan dari pandemi tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila