Mitigasi Risiko Ekonomi 2021: Turunkan Suku Bunga Kredit Yang Abnormal
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 22 March 2021 10:35
Watyutink.com - Pertumbuhan ekonomi 2020 turun (minus) 2,07 persen. Tanpa ekspor dan impor, ekonomi domestik turun lebih tajam lagi. Minus 3,2 persen. Penurunan terbesar berasal dari Konsumsi masyarakat dan investasi. Masing-masing turun 1,4 persen dan 1,7 persen.

Dalam nilai nominal, ekonomi 2020 turun Rp408,7 triiliun dibandingkan 2019. Ekonomi domestik, tanpa ekspor-impor, turun Rp664,7 triliun. Ekspor turun Rp262,6 triliun dan impor turun Rp518,6 triliun. Bahkan tiga triwulan terakhir 2020 (Q2-Q4), ekonomi turun lebih tajam lagi. Ekonomi domestik (tanpa ekspor-impor) turun Rp800,8 triliun.

Target pertumbuhan 2021 ditetapkan 5 persen. Artinya, ekonomi domestik harus tumbuh paling sedikit Rp1.000 triliun. Pertumbuhan paling besar harus dari konsumsi masyarakat (rumah tangga) dan investasi perusahaan. Masing-masing harus naik sekitar 55 persen atau Rp550 triliun dan 30 persen atau Rp300 triliun. Belanja negara diharapkan naik Rp100 triliun.

Target pertumbuhan sebesar ini sulit terealisasi, dengan alasan berikut ini.

Pertama, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengandalkan penghasilan harian. Artinya kebanyakan dari mereka tidak mempunyai tabungan yang dapat dibelanjakan dan meningkatkan konsumsi seketika ketika situasi pandemi membaik dan menjadi normal. Oleh karena itu, kenaikan konsumsi masyarakat Rp550 triliun tahun 2021 bagaikan mimpi di siang bolong. Penghasilan dan daya beli masyarakat hanya bisa naik kalau karyawan yang di PHK tahun lalu memperoleh pekerjaan kembali.

Kedua, banyak perusahaan saat ini beroperasi jauh di bawah kapasitas produksi. Penjualan mobil 2020 hanyan 48 persen dari 2019. Penjualan motor juga tidak lebih baik. Gambaran ini mencerminkan kondisi umum industri Indonesia pada 2020. Oleh karena itu, investasi diperkirakan belum bisa pulih. Terlebih lagi, daya beli masyarakat dirasakan masih sangat lemah.

Ketiga, konsumsi pemerintah dan kebijakan fiskal 2021 diperkirakan stagnan cenderung kontraksi. Anggaran belanja negara 2021 hanya naik Rp160 triliun dibandingkan realisasi 2020. Belanja negara ini kemungkinan tidak tercapai. Karena belanja negara pada gilirannya tergantung dari pendapatan negara. Sayangnya, pendapatan negara 2021 nampaknya juga sulit tercapai.

Keempat, keuangan negara dan fiskal semakin tertekan. Pendapatan negara pada Januari 2021 hanya Rp 100 triliun, turun 8 persen dari Januari 2020. Atau hanya 5,7 persen dari anggaran pendapatan negara 2021 sebesar Rp1.744 triliun. Rasio penerimaan perpajakan Januari 2021 hanya 6,2 persen dari realisasi PDB Q4/2020, rata-rata per bulan. Sekitar 30 persen dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk bayar bunga utang pemerintah.

Kelima, Di lain pihak, pemerintah sangat agresif mendorong konsumsi masyarakat melalui pengurangan pajak seperti Pajak Penjualan dan Barang Mewah (PPnBM) otomotif. Menurut rencana fasilitas pengurangan pajak ini akan diperluas ke sektor mobil mewah (dengan kapasitas motor sampai dengan 2.500 CC). Fasilitas pengurangan pajak ini akan menekan pendapatan negara.

Keenam, SWF (Sovereign Wealth Fund) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) diharapkan menjadi motor pertumbuhan investasi. LPI menurut rencana akan mengundang investor asing untuk menjadi mitranya. Namun, sampai pertengahan Maret 2021 belum terdengar kepastian dari para calon investor untuk menitipkan modalnya kepada LPI. Semua masih dalam komitmen. Katanya. Kata para pejabat Indonesia. Bukan kata calon investor asing secara langsung.

Ketujuh, tahun ini beban keuangan masyarakat dan perusahaan sangat berat. Mereka harus bayar bunga dan cicilan kredit tunggakan tahun lalu, ditambah bunga dan cicilan kredit tahun ini. Artinya, daya beli masyarakat 2021 semakin runtuh. Perusahaan harus menunda investasi karena harus bayar bunga dan cicilan. Hal ini diperparah dengan suku bunga pinjaman yang tidak kunjung turun.

Kedelapan, ekspektasi inflasi secara global meningkat tajam, akibat kebijakan moneter quantitative easing dalam jumlah masif tahun lalu. Suku bunga obligasi pemerintah di AS dan Eropa, dengan tenor 10 tahun, naik pesat. Hal ini akan memicu imbal hasil Surat Utang Negara Indonesia juga naik, dan memicu arus keluar dolar AS. Kurs Rupiah tertekan. Menjadi pemicu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Kalau tidak, Surat Utang Negara tidak laku. Padahal Indonesia sangat butuh utang luar negeri. Pada gilirannya, ekonomi akan tertekan.

Untuk mengimbangi semua ini, Bank Indonesia, OJK dan pemerintah harus berupaya keras menurunkan suku bunga kredit yang masih tinggi dan tidak normal. Berupaya keras artinya merealisasikan. Pengurangan suku bunga ini seharusnya berlaku surut sejak 2020. Hal ini untuk memberi stimulus moneter kepada masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan UMKM.

Stimulus ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat antara Rp200 triliun hingga Rp400 triliun. Membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI