Mimpi Buruk dan Ilusi Pemulihan Ekonomi Nasional
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 07 August 2020 11:00
Watyutink.com - Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah terlihat sangat gagap. Para pejabat terlihat amatir. Komentar aneh dan tidak lucu para pejabat membuat mata rakyat yang berjumlah lebih dari 270 jiwa terbuka. Inkompetensi dipertontonkan tanpa rasa risih dan malu.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Corona tiba-tiba mencuat, dilengkapi dengan pasal-pasal perlindungan hukum bagi para penguasa. Padahal Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, begitu yang tertulis di konstitusi kita, UUD 45, baik yang “palsu” maupun yang asli. Di sana tertulis, semua warga negara sama dihadapan hukum. Tetapi, Corona bisa membuat hukum menjadi berbeda.

Pemerintah gagap menangani Corona. Perdebatan terjadi apakah Corona sebagai pandemi atau hanya wabah. Apakah penanganannya secara lockdown, karantina wilayah atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Status musibah ini ada konsekuensi dengan keuangan negara. Karena karantina wilayah mewajibkan negara menyediakan pangan kepada masyarakat.

Pemerintah berkutat antara kesehatan dan kemanusiaan di satu sisi dan ekonomi di lain sisi. Antara menangani Corona atau meningkatkan ekonomi.

Pemerintah membentuk tim penanganan Corona, atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 13 Maret 2020. Sedangkan penanganan ekonomi dan keuangan di bawah koordinasi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang diberikan kekuasaan tanpa batas dalam defisit anggaran maupun pembiayaan (“cetak uang”).

Tim penanganan Corona dan ekonomi di atas dapat dikatakan tidak berhasil, alias gagal total. Kasus Corona melonjak tajam. Dan pertumbuhan ekonomi triwulan II 20202 anjlok minus 5,32 persen.

Maka itu, the Dream Team harus dirombak. Komite baru dibentuk pada 20 Juli 2020 untuk menangani keduanya: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian dengan ketua pelaksana Menteri BUMN.

Komite ini sepertinya akan bernasib sama. Gagal total. Susunan personalia komite ini terasa janggal. Ketua komite dan ketua harian tidak fasih kesehatan dan ekonomi. Bagaimana keduanya bisa menangani kedua masalah tersebut?

Sementara itu, kasus Corona masih meningkat tajam, dari  88.214 kasus per 20 Juli 2020 menjadi 116.871 kasus per 5 Agustus 2020. Naik 28.657 kasus, atau 28,7 persen, hanya dalam 16 hari. Mudah-mudahan penanganan ekonomi bisa lebih baik. Meskipun kita pesimis, namun turut mendoakan agar berhasil.

Tetapi, kita juga tetap harus realistis. Mengharapkan perusahaan milik negara (BUMN) sebagai motor pemulihan ekonomi nasional, bagaikan pungguk merindukan bulan. Hanya ilusi.

Alasannya sebagai berikut. Krisis ekonomi terjadi karena sisi permintaan (konsumsi) ekonomi turun tajam. Pandemi Corona membuat permintaan luar negeri (atau ekspor) dan permintaan dalam negeri anjlok. Pembatasan sosial dan ketakutan tertular Corona membuat permintaan dalam negeri menyusut.

Anjloknya permintaan membuat sisi supply ekonomi kelebihan barang. Harga runtuh, terjadi deflasi. Produksi harus dikurangi. Karyawan dirumahkan, atau diberhentikan secara permanen (PHK). Investasi terhenti. Kredit macet menggelembung. Bank kekurangan likuiditas. Dan seterusnya.

Oleh karena itu, pemulihan ekonomi nasional tidak bisa mengandalkan BUMN, tidak bisa mengandalkan sisi produksi ekonomi. Karena masalah utama krisis ekonomi ada di sisi permintaaan yang turun tajam. Daya beli masyarakat anjlok.

Karena itu, pemulihan ekonomi nasional tergantung dua faktor: pemulihan ekonomi global dan pemulihan daya beli masyarakat.

Pemulihan ekonomi global membuat ekspor meningkat. Negara yang ekspornya kuat seperti Vietnam atau Singapore akan mendapat manfaat lebih besar. Pemulihan ekonominya akan lebih cepat. Sedangkan untuk Indonesia yang ekspornya relatif lemah, pemulihan ekonominya tidak akan secepat yang diperkirakan para pejabat kita. Faktor pemulihan ekonomi global tentu saja di luar kendali Komite Covid dan PEN.

Sedangkan pemulihan ekonomi dalam negeri akan tergantung dari kekuatan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat melakukannya dengan memberi bantuan keuangan (jaring pengaman sosial) kepada masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah rendah. Kebijakan ini akan mengatasi dua permasalahan sekaligus. Memelihara rakyat miskin, dan sekaligus meningkatkan permintaan ekonomi. Sehingga roda ekonomi dapat bergerak lagi. Perusahaan dapat menambah karyawan.

Meskipun demikian, jangan berharap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2020 akan menjadi positif. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap minus hingga triwulan I 2021. Bahkan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020 bisa anjlok lebih dalam dari triwulan II 2020.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF