Menyiapkan Rambu-rambu Bagi Investasi Asing
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mantan Rektor UII
berita
Berpikir Merdeka
16 July 2019 14:00
Watyutink.com - Salah satu visi dari lima visi yang disampaikan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun ke depan adalah visi di bidang investasi. Investasi akan diundang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, dan rakyat diminta untuk tidak alergi terhadap investasi. Segala hambatan investasi harus dipangkas, baik dalam bentuk perizinan yang lambat, berbelit-belit, maupun dalam bentuk pungutan liar (pungli). 

Semangat Jokowi untuk melakukan reformasi tata kelola investasi tentunya perlu diapresiasi, tetapi sekaligus juga harus tetap dikritisi, terutama yang menyangkut investasi asing. Dilihat dari semangat yang menggebu-gebu dan track-record selama empat tahun terakhir, tidak berlebihan jika Indonesia saat ini telah memasuki liberalisasi investasi yang lebih progresif.

Berbagai hambatan investasi asing baik berupa tarif maupun non-tarif telah dipangkas, insentif-insentif telah diintensifkan, sektor-sektor yang terbuka bagi investasi asing sudah semakin diperluas. Tentu saja kondisi semacam ini di satu sisi cukup prospektif untuk meningkatkan investasi asing, tetapi juga sekaligus mengkhawatirkan, yaitu terciptanya iklim investasi yang terlalu liberal. 

Jika demikian, sangat sulit untuk melakukan kontrol yang efektif bagi pemerintah yang akan menimbulkan dampak yang sangat serius, misalnya berupa dominasi asing. Contoh, saat ini sektor perbankan sudah kurang lebih 41 persen dikuasai asing akibat dari terlalu liberalnya sektor jasa keuangan yang sudah sulit untuk melakukan langkah mundur. 

Untuk itu beberapa rambu perlu diperhatikan, selain dari peraturan-peraturan perundangan yang ada. Pertama, dengan tetap memperhatikan imbauan Jokowi sendiri untuk tidak alergi terhadap inivestasi, khususnya investasi asing, tetapi tetap harus disertai dengan kewaspadaan yang tinggi.

Kehadiran investasi asing di negara-negara maju tidak banyak menimbulkan dampak negatif, tetapi di negara-negara berkembang investasi asing tidak jarang menimbulkan dampak negatif. Digambarkan oleh Paul Baran dalam teorinya yang lebih dikenal sebagai ‘Deadly Kiss and Cretinism’, suatu negara berkembang adalah seorang puteri cantik yang tidur lelap, ia hanya bisa bangun dengan ciuman sang pangeran (negara maju, investor asing). Ketika sang pangeran betul-betul datang dan mencium sang puteri cantik, sang puteri benar-benar bangun, tetapi ia kelak menderita penyakit cretinism atau penyakit kekerdilan karena ciuman sang pangeran mengandung racun (deadly kiss).

Kedua, jika memang liberalisasi investasi asing sudah merupakan keniscayaan, maka harus disertai dengan penerapan prinsip resiprositas, artinya kebebasan investasi hanya diberikan kepada investor-investor yang negara asalnya juga menerapkan aturan main yang sama dengan Indonesia. Jangan sampai Indonesia memberikan akses yang terbuka kepada investor asing, tetapi negara investor tersebut tidak memberikan akses yang sama. 

Ketiga, investasi asing yang diutamakan adalah investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) dalam sektor riil, bukan investasi portofolio. Saat ini pemerintah terlalu mengandalkan investasi portofolio, terutama dalam rangka mengatasi defisit transaksi berjalan dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar tidak terdepresiasi.

Defisit transaksi berjalan pada kuartal keempat tahun lalu (2018) mencapai  3,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan tahun ini (2019) angkanya sudah mencapai 2,98 persen dari PDB. Jika terus menerus mengandalkan investasi portofolio, resikonya tinggi karena capital outflow dapat terjadi setiap saat, dan juga sangat minimal memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja.

Keempat, fokus hendaknya ditujukan untuk mengundang investasi yang sesungguhnya, yaitu investor membawa modal untuk diinvestasikan di Indonesia, dan bukan memberikan utang dengan bungkus investasi. Investor yang sesungguhnya membawa uang dan barang-barang modal lainnya untuk menjalankan usaha di Indonesia, membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia, bukan memberikan utang.

Investor-investor dengan modus operandi utang, menggarap proyek sendiri dengan tenaga kerja sendiri dari negara asalnya, dengan material dari negaranya sendiri, untuk keuntungannya sendiri, lalu ditinggalkan sebagai utang pemerintah yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia beberapa generasi.

Kewaspadaan terutama harus ditujukan terhadap investor-investor Tiongkok yang terutama memakai modus operandi ini dalam rangka menjalankan misi ‘Belt and Road Initiative’ yang telah terbukti menjerat beberapa negara berkembang seperti Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka.

Karena negara-negara tersebut gagal bayar, konsekuensinya beragam, ada yang harus mengganti mata uangnya, ada yang menerima bahwa segala proyek pembangunannya harus menggunakan material dan tenaga kasar dari Tiongkok, ada yang menyerahkan pelabuhan, dan lain-lain. Dengan utang luar negeri Indonesia saat ini yang sudah mencapai  lebih Rp5000 triliun, Indonesia harus sangat hati-hati terhadap risiko gagal bayar,dan terhadap konsekuensi-konsekuensinya. 

Terakhir, kehati-hatian juga perlu di fokuskan terutama pada investasi dalam bidang sumber daya alam (SDA). Selain harus tetap berpegang pada konstitusi, diperlukan pembatasan-pembatasan, karena beberapa SDA akan segera habis dengan kontribusi yang minimal yang didapat oleh Indonesia. Jika diperlukan, untuk SDA alam tertentu sudah saatnya dilakukan pembatasan terhadap investor asing. Jika diperlukan, moratorium.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir