Menyediakan Rumah, Mengatasi Ketimpangan
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka

13 September 2018 12:30

Pernyataan mengejutkan datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengungkapkan bahwa sebanyak 49 persen penduduk Jakarta masih menyewa tempat tinggal. Fenomena tersebut dinilai lumrah terjadi, seperti halnya di kota megapolitan lain di dunia, namun yang berbeda subtansinya.

Di kota megapolitan lain di dunia penduduk menyewa tempat tinggal atas dasar pilihan untuk mendekatkan diri dengan tempat pekerjaan. Tetapi di Jakarta warga terpaksa menyewa karena harga rumah sudah tidak terjangkau. 

Pernyataan tersebut sebenarnya hanya mengkonfirmasi fenomena yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Harga tanah yang terus melambung membuat banyak rakyat tidak mampu memiliki tempat tinggal di Jakarta. 

Hanya mereka yang beruntung yang bisa tinggal di Jakarta. Beruntung mewarisi tanah orang tua, beruntung sudah membeli tanah saat harga masih rendah, beruntung naik jabatan sehingga bisa menikmati fasilitas tempat tinggal, beruntung bisnis sukses sehingga mampu membeli rumah.

Mereka yang tidak beruntung harus menyewa tempat tinggal, tinggal di tempat-tempat padat penduduk, pemukiman kumuh, atau membeli rumah mungil yang letaknya puluhan kilometer dari Jakarta dengan harga tanah yang masih murah, di atas lahan persawahan yang diurug sejadinya, di perbukitan, dan di daerah resapan air.

Nyaris tak ada upaya dari pemerintah untuk mengalokasikan tempat tinggal di pusat kota bagi angkatan kerja produktif yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan produk domestik bruto nasional. Atas nama persaingan bebas dan pasar terbuka, lahan di Jakarta dibiarkan dikuasai para taipan yang membangun apartemen mewah terintegrasi dengan perkantoran, dan mal. Tempat khusus bagi orang-orang berduit saja.

Rakyat pun jadi terbiasa melihat dan menjadi bagian dari ribuan bahkan jutaan orang yang berjejalan di kereta, bus, angkutan umum, dan konvoi ribuan motor menuju Jakarta dari daerah-daerah terpencil. Kemacetan tak terhindarkan. Kendaraan terjebak dalam antrian panjang, berbaris mengular berkilo-kilo meter, menghabiskan belasan juta kilo liter BBM yang terbakar percuma.

Mudharat lain yang muncul adalah dampak lingkungan berupa pemanasan global akibat emisi gas karbon dari kendaraan, hilangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi, semakin minimnya daerah resapan air, tingginya angka kecelakaan, hingga menurunnya produktivitas akibat kelelahan di jalan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mendorong dibangunnya  rumah susun sederhana milik (rusunami) 1.000 tower di Jakarta pada tahun 2007. Namun hingga saat ini program tersebut masih menyisakan masalah yang belum selesai dan seperti dibiarkan berjalan tanpa arah. Progam tersebut tidak didukung dengan kebijakan yang baik sehingga aturan main menjadi tidak jelas.

Padahal dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini semua untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara.

Di samping menjalankan amanat UUD 45, pembangunan tempat tinggal bagi rakyat banyak di perkotaan membantu menekan biaya transport yang selama ini menghabiskan sekitar 30 persen penghasilan, mengurangi kemacetan, meminimalisasi kecelakaan, menghindari kelelahan di jalan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, dan menyelamatkan lingkungan.

Membangun rumah untuk rakyat juga mengatasi ketimpangan ekonomi. Salah satu penyebab ketimpangan adalah tidak mempunyai rumah. Dengan punya rumah, kesejahteraan membaik karena nilai asetnya terus naik. Tanah di Jakarta menjadi eskalator kesejahteraan sosial ekonomi.

Pemerintah tidak harus membuat banyak kebijakan dan gebrakan yang tak jelas arahnya. Cukup mewujudkan satu impian warga negara memiliki tempat tinggal, maka banyak yang terselamatkan dan menumbuhkan banyak kebaikan.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita