Menghadapi Klaim dan Tindakan Unilateral China di Perairan Natuna Utara
Nandang Sutrisno, SH., M.Hum, LL.M, Ph.D
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mantan Rektor UII
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 10 January 2020 19:15
Watyutink.com - Secara provokatif, 63 kapal nelayan yang dikawal kapal penjaga pantai China memasuki perairan Natuna Utara di Kepulauan Riau pada tanggal 19 sampai 24 Desember 2019. Aksi tersebut menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak di Indonesia, baik dari kalangan pemerintah maupun dari para pengamat, aktivis dan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena selain perairan tersebut termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), diduga kuat kapal-kapal nelayan China tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Pada awalnya kapal-kapal China tersebut menolak untuk meninggalkan ZEEI, tetapi setelah Indonesia memperkuat penjagaan perairan dengan mengirimkan kapal-kapal perang dan pesawat tempur, bahkan Presiden sendiri melakukan kunjungan ke sana, akhirnya kapal-kapal tersebut meninggalkan ZEEI.

Aksi dan provokasi seperti ini bukan yang pertama dan kemungkinan besar bukan juga yang terakhir yang telah dan akan dilakukan oleh kapal-kapal nelayan dan kapal-kapal penjaga pantai China. Tindakan tersebut terkait dengan klaim pemerintah China atas wilayah laut yang termasuk dalam nine dash-line sebagai traditional fishing ground atau wilayah tangkapan ikan nelayan-nelayan China sejak dahulu kala. Wilayah tersebut beririsan dengan ZEEI di Utara Natuna.

Sebagaimana yang sudah banyak dibahas oleh para pengamat dan ahli Hukum Internasional, dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) tidak dikenal adanya nine dash-line dan fishing ground. Pembagian wilayah laut dalam UNCLOS 1982 hanya mengenal Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, Landas Kontinen dan Laut Lepas, tidak termasuk nine dash-line. Demikian juga UNCLOS 1982 hanya mengenal fishing right atau hak untuk menangkap ikan, tetapi hak ini sebenarnya hanya dimiliki oleh negara pantai yang relevan.

Sebagaimana hak-hak ekonomi lainnya di ZEE, negara pantai yang relevan mempunyai hak berdaulat (sovereign right), yaitu hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk menangkap ikan. Negara lain hanya bisa menggunakan fishing right kalau ada izin atau ada perjanjian dengan negara pantai. Hal ini dikuatkan dengan putusan the Permanent Court of Arbitration (PCA) in the South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines vs the People’s Republic of China). 

Oleh karena itu jelas dari instrument Hukum Perjanjian Internasional (HPI) dan putusan arbitrase internasional, klaim China tersebut tidak berdasar, dan tindakan kapal-kapal nelayan dan kapal patroli pantai China tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Meskipun demikian, Indonesia harus tetap waspada karena klaim China tersebut akan tetap dipertahankan, bahkan tidak mempedulikan putusan arbitrase sebagaimana pernyataan Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang yang dikutip beberapa media:

"… Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan. Apa yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan bahwa Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya. Pihak Tiongkok dengan tegas menentang negara, organisasi atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan Tiongkok." 

Meskipun kemudian sikap China melunak, tetapi di masa yang akan datang tindakan serupa akan tetap dilakukan secara berulang, dengan tujuan akhir terbentuknya norma hukum kebiasaan internasional atau Customary International Law (CIL). Hampir semua norma CIL terbentuk dari klaim sepihak (unilateral act) yang dipraktikkan berulang-ulang dan diikuti oleh negara-negara lain secara konsisten yang selanjutnya negara-negara tersebut merasakan tindakan-tindakan yang berulang tersebut sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum. Terbentuknya norma-norma hukum diplomatik, hukum yang terkait dengan landas kontinen dan lain-lain pada awalnya klaim atau tindakan sepihak satu atau beberapa negara. Agar klaim sepihak China tersebut tidak berujung pada terbentuknya norma CIL maka penolakan secara berulang dan konsisten juga perlu dilakukan.

Indonesia dan Negara-negara ASEAN khususnya yang wilayah lautnya di Laut China Selatan beiririsan dengan klaim China perlu bekerjasama untuk menolak klaim China tersebut. Indonesia dan negara-negara ASEAN harus memanfaatkan keberadaan ASEAN Political and Security Community (APSC) yang sudah terbentuk sejak akhir 2015 untuk membentengi wilayah lautnya. APSC hendaknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang nyata menghadapi ancaman politik dan keamanan kawasan, misalnya dengan kerjasama penegakan hukum. Di Indonesia sendiri penegakan hukum ala Susi perlu dilanjutkan.

Klaim atau sepihak dapat pula menjadi norma hukum internasional melalui konvensi atau perjanjian internasional multilateral. Contohnya, Indonesia sendiri melalui Deklarasi Juanda mengklaim sebagai negara kepulauan yang sebelumnya tidak dikenal, dengan mengklaim bahwa wilayah lautan pedalaman, dalam arti yang ada di antara pulau-pulau merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lautan di antara pulau-pulau di Indonesia bukan pemisah, tetapi pemersatu. Hal ini kemudian diakui dalam UNCLOS. 

Selain itu, norma-norma Hukum Internasional bisa juga terbentuk dari pelanggaran terhadapnya, artinya semula merupakan pelanggaran, tetapi kemudian menjadi norma baru. Sebagai contoh pengalaman Indonesia sendiri di awal kemerdekaan yang melakukan nasionalisasasi perusahaan asing digugat di Pengadilan Bremen karena dianggap melanggar CIL. Pengadilan membenarkan dalil Indonesia bahwa sebagai negara yang baru merdeka tidak mungkin melaksanakan nasionalisasi yang harus memenuhi prinsip prompt (cepat), adequate (sepadan) dan effective (efektif). Pengadilan Bremen memutuskan bahwa nasionalisasi perusahaan asing harus dilakukan sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan, terutama negara sedang berkembang. Putusan Pengadilan Bremen ini kemudian dianggaptelah membentuk norma hukum internasional baru.

Oleh karena itu, terkait dengan klaim dan tindakan China tersebut harus dicegah dengan berbagai cara agar tidak membentuk norma hukum internasional baru.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)