Menanti Langkah Pemerintah Lumpuhkan Covid-19
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 31 March 2020 10:00
Watyutink.com - Sementara pemerintah masih maju mundur dalam menangani wabah virus Corona apakah akan melakukan karantina atau lockdown atau sebatas pembatasan jarak antarorang (social distancing), angka mereka yang positif terinfeksi virus Corona terus bertambah dalam bilangan ratusan hanya dalam satu hari.

Tindakan tegas pemerintah untuk menanggulangi persebaran virus corona atau Covid-19 baru sebatas kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar. Pemerintah masih mengkaji ke depan agar dilakukan kebijakan darurat sipil. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), hal itu perlu diterapkan agar penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak semakin meluas ke sejumlah wilayah.

Ketegasan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 sangat ditunggu-tunggu para pelaku pasar. Jika tidak ada kejelasan sikap pemerintah, besar kemungkinan rupiah semakin terdepresiasi dan indeks harga saham gabungan semakin terpuruk. Tidak ada sentimen positif yang bisa membangkitkan keduanya.

Investor berhitung jika penyebaran virus Corona tidak dapat dihentikan maka penurunan ekonomi akan terus terjadi hingga ke unit bisnis paling mikro, yakni para pedagang asongan, kaki lima, kios-kios. Usaha mereka tutup bukan karena takut terinfeksi virus Corona, karena tidak ada dalam kamus mereka rasa takut kecuali melihat anak istrinya kelaparan, namun lebih karena tidak ada konsumen yang berani keluar rumah untuk membeli barang yang dijajakan oleh mereka di tengah mewabahnya Covid-19.

Jika tidak dilakukan intervensi kesehatan segera untuk mengatasi wabah virus Corona maka akan terjadi ledakan jumlah pasien, melebihi kemampuan sistem kesehatan nasional. Jika hal ini terjadi maka tidak ada ekonomi yang bisa diselamatkan. Tidak ada model ekonomi yang bisa menyelamatkan.

Mumpung wabah ini masih permulaan, seperti perkiraan banyak ahli, dibutuhkan penanganan sangat cepat. Presiden sudah membuka opsi diberlakukannya darurat sipil, yakin keadaan darurat yang tingkatan ancaman bahayanya paling rendah atau sedikit, sehingga tidak diperlukan operasi penanggulangan oleh militer.

Darurat sipil cukup dipimpin oleh bupati/wali kota/gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Pemerintah memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan lockdown. Di luar Perppu Nomor 23 Tahun 1959, ada lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) yang memberikan kewenangan untuk dilakukannya penutupan wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Namun ada plus minusnya dengan diberlakukannya lockdown. China menjadi contoh sukses pelaksanaan kebijakan tersebut. Laju penambahan kasus Covid-19 di China berkurang drastis, bahkan 0 untuk transmisi lokal. Wuhan yang menjadi sumber virus Corona tidak lagi dikarantina per Sabtu (28/3/2020). Aktivitas warganya berangsur-angsur normal kembali. Kepercayaan pasar pulih, membawa nilai tukar yuan ke level lebih tinggi.

Sebaliknya, penerapan lockdown di India justru menimbulkan masalah baru. Kebijakan total menutup wilayah yang dijalankan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mengatasi penyebaran Covid-19 menimbulkan gejolak di masyarakat. Warga New Delhi dan Mumbai berbondong-bondong berbelanja, karena khawatir kekurangan pasokan, terutama bahan pokok.

Meski imbauan social distancing tampak bijaksana di berbagai negara, di India justru semakin menunjukan perbedaan kelas. Virus Corona dibawa oleh orang-orang yang bepergian ke luar negeri. Mereka membawa virus ini dan menularkan kepada rakyat miskin yang minim perlindungan kesehatan. Ada juga larangan masuk apartemen hanya berlaku bagi pekerja harian yang miskin, sementara teman dan kerabat dari pemiliknya bebas keluar masuk tanpa diperiksa atau mencuci tangan.

India mengikuti Italia, China, dan beberapa negara lain dalam melakukan lockdown. Kemungkinan Indonesia akan menerapkan hal serupa seperti diisyaratkan oleh sejumlah pejabat. Aturan mengenai hal itu tengah disiapkan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang karantina wilayah.

Investor secara dekat mencermati arah kebijakan pemerintah, apakah akan melakukan lockdown dan menghasilkan hal positif dengan berkurangnya penyebaran Covid-19, atau justru menimbulkan blunder dengan terjadinya chaos di tengah masyarakat.

Semakin lama keputusan diambil, semakin banyak korban Covid-19 berguguran. Pilihan ada di tangan Presiden. 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF