Menakar Kinerja Jokowi di 100 Hari Pertama
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 28 January 2020 16:00
Watyutink.com - Berapa nilai yang Anda berikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam 100 hari pemerintahannya? Jika skalanya adalah 1 hingga 10, di mana 10 adalah yang terbaik, silahkan pilih angka yang paling pas mewakili kinerja pemerintah.

Sebelum Anda memberikan nilai yang seobjektif mungkin, mari kita lihat apa yang berkembang belakangan ini. Paling heboh dan menyita perhatian publik saat ini adalah omnibus law sebagai undang-undang sapu jagat yang digadang-gadang dapat membereskan carut-marut investasi.

Sedikitnya ada dua RUU yang kejar tayang, yakin RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Jokowi menargetkan pembahasan omnibus law di DPR bisa digelar pada Januari 2020. Yang terjadi, Januari sudah akan berakhir, belum terdengar RUU itu dibahas di Senayan.

Publik melihat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang bertanggung jawab menyusun omnibus law disibukkan oleh urusan kader partainya, PDIP, yang terlibat dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Hidayat. Setidaknya dia hadir dalam jumpa pers petinggi partainya terkait OTT KPK tersebut.

Dunia usaha sangat menanti-nanti dimulainya pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan agar tercipta iklim usaha yang sehat, adanya kepastian hukum, perizinan yang lebih simpel sehingga memperkuat daya saing pelaku bisnis.

Di sisi lain, omnibus law tidak memiliki kejelasan mengenai tujuannya ke depan. Saat ini kesan yang ditangkap oleh masyarakat, RUU tersebut hanya dimaksudkan untuk meningkatkan investasi, memangkas regulasi, dan menyederhanakan perizinan. Namun tidak ada arahan akan dibawa ke mana investasinya.

Klaster-klaster yang ada di dalam omnibus law tidak mengarah pada tujuan besar apa yang ingin dicapai. Seharusnya omnibus law memberikan jalan kepada pemerintah untuk mencapai target pembangunan jangka panjang yang terukur.

Melalui target yang terukur pemerintah bisa memperkirakan besaran pertumbuhan ekonomi—termasuk di dalamnya tingkat pengangguran, inflasi, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain-- dalam lima tahun ke depan akibat masuknya investasi yang dipermudah oleh omnibus law.

Secara teoritis, investasi yang masuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah harus selektif dalam memilih investasi. Tidak semua penanaman modal cocok dengan kebutuhan ekonomi Indonesia. Harus ada prioritas bidang mana yang dibuka dan mana yang tidak.

Target menyelesaikan omnibus law dalam 100 hari pun meleset sehingga publik menilai Jokowi minim gebrakan, tidak seperti pada periode pertama pemerintahannya. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saat membacakan nota keuangan pada tahun lalu, Jokowi melontarkan sejumlah kebijakan baru antara lain fokus pada upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Namun, tidak ada kejelasan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Ditambah lagi soal kebijakan mendorong ekspor yang sering disebut-sebut Jokowi di berbagai kesempatan. Dalam 100 hari kepemimpinannya, tidak ada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa ke luar negeri. Padahal ekspor merupakan salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pernah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun. Namun nyaris tidak ada evaluasi mengapa target tersebut tidak tercapai, termasuk mengkaji kembali kebijakan ekspor. Yang terjadi sebaliknya, penjualan ke luar negeri memburuk dalam dua tahun terakhir yang mengakibatkan kenaikan defisit neraca perdagangan.

Pemerintah malah menunjukkan bias kebijakan dengan melakukan pembangunan yang justru tidak menjadi prioritas sebelumnya, namun kini menjadi fokus pembangunan seperti pemindahan ibu kota. Kemajuan pembangunan calon ibu kota tersebut tampak jelas dan konkrit.

Yang juga jelas progresnya adalah kebijakan menaikkan iuran BPJS dan cukai rokok per 1 Januari 2020. ‘Penyesuaian’ tarif tersebut mencekik masyarakat kelas bawah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Rakyat tidak hanya ‘dihisap’ oleh kenaikan iuran BPJS, tetapi juga oleh kenaikan tarif jalan tol di beberapa ruas tol. Pengguna jalan tol terutama para supir truk menurun penerimaannya, termakan oleh kenaikan biaya transportasi.

Rakyat merasakan beban yang semakin berat dalam 100 hari pertama pemerintahan Jokowi. Untuk membalikkan keadaan, perlu gebrakan yang radikal dan arah yang jelas mau dibawa kemana ekonomi Indonesia. Rakyat menanti langkah Jokowi selanjutnya untuk mendapatkan nilai baik.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF