Memperkuat Ekonomi Kerakyatan di Tengah Pandemi
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 30 June 2020 16:00
Watyutink.com – Bapak Presiden berhentilah marah-marah. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Para pembantu Anda pun jadi tertekan. Semakin mereka tertekan, semakin tidak jalan programnya. Bisa-bisa tabrak aturan sana sini asal bapak senang anggaran terserap cepat.

Kondisi saat ini memang genting, resesi di depan mata. Mungkin ini yang membuat Presiden marah-marah kepada para menteri sebagai pembantunya yang hadir pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pekan lalu.

Orang bijak mengatakan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Presiden tinggal panggil para menteri yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, duduk bareng memetakan masalah dan mencari jalan keluarnya. Tunjukkan kepemimpinan Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan menetapkan visi dan misi penyelamatan bahtera Nusantara agar tidak karam dihantam badai pandemi Covid-19.

Tak dapat dipungkiri ekonomi Indonesia kian suram dengan merebaknya virus corona. Pada periode April – Juni atau kuartal II 2020 ekonomi Tanah Air diperkirakan tumbuh minus 3,8 persen. Jika berlanjut pada kuartal berikutnya, sudah dapat dipastikan Indonesia mengalami resesi. Predikat resesi disematkan kepada satu negara jika mengalami pertumbuhan minus dalam dua kuartal berturut-turut

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan penyebaran virus corona mempunyai andil terhadap merosotnya kondisi perekonomian, disamping kondisi ekonomi global yang juga tidak bersahabat. PSBB menahan aktivitas masyarakat. Ekonomi pun terpukul.

Resesi tidak sekadar hitungan di atas kertas yang menunjukkan angka-angka negatif, tetapi ia memiliki implikasi serius dan berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pengangguran. Ekonomi minus bermakna terjadi penurunan produksi nasional.

Saat produksi menurun, perusahaan mengurangi tenaga kerja sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejak pandemi Covid-19 merebak, angka pengangguran merangkak naik, sekalipun belum terjadi resesi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat karyawan yang di-PHK dan dirumahkan pada awal Mei mencapai 2,9 juta orang. Kamar Dagang dan Industri Indonesia bahkan mencatat angka PHK yang jauh lebih tinggi, 6,4 juta karyawan. Jumlah itu diperoleh dari laporan berbagai asosiasi usaha.

Jika laju penurunan ekonomi tidak bisa dibendung dan ekonomi masuk fase resesi, karyawan yang di-PHK dan dirumahkan bakal naik dua kali lipat.  Dalam hitungan pemerintah, skenario berat jumlah pengangguran bertambah 2,9 juta orang. Skenario lebih berat lagi naik menjadi 5,2 juta orang.

Kenaikan kemiskinan tidak dapat dielakkan karena rakyat kehilangan penghasilan. Jumlah penduduk miskin diduga bertambah 1,1 juta orang, bahkan bisa mencapai 3,78 juta orang dalam skenario lebih berat.

Dapatkan mereka diselamatkan? Tentu saja bisa.

Pemerintah sudah menyiapkan program pemulihan ekonomi nasional. Anggarannya pun sudah naik empat kali dalam tiga bulan hingga nyaris mencapai Rp1000 triliun. Bisa dibilang ini bukti keseriusan pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi. Tinggal caranya perlu dipertajam dan menjadikannya sebagai momentum untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia.

Ekonomi kerakyatan bisa menjadi jawaban untuk mengatasi potensi ledakan pengangguran, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tidak merosot. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga masih menjadi primadona sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 60 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Menjaganya berarti mendorong sektor ini berkontribusi optimal terhadap PDB.

Untuk itu program pemulihan ekonomi nasional sebaiknya difokuskan untuk menggerakkan sektor riil. Aktor laga di sektor riil adalah usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, pekerja sektor informal. Mereka yang bersentuhan langsung dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen.

Sektor modern seperti manufaktur, jasa, pariwisata, dan investasi kemungkinan masih butuh waktu lama untuk siuman dari pukulan pandemi Covid-19 lantaran rantai pasok global terganggu, sehingga sulit diharapkan meniadi lokomotif kebangkitan ekonomi.

Gangguan pada rantai pasok global saat ini bisa menjadi momentum untuk mengembangkan kemampuan pertanian lokal guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai strategi mewujudkan kedaulatan pangan. Setiap tahun Indonesia mengimpor produk pangan senilai Rp225 triliun. Dana itu lebih dari cukup untuk menyediakan lapangan kerja untuk 2 juta orang di sektor pertanian.

Pada saat bersamaan, susun ekosistem closed-loop yang saling mendukung dan memberikan garansi kepada pelaku ekonomi yang terlibat. Ekosistemnya dibuat baru, melibatkan rakyat, bergerak dari bawah sebagai upaya pemerataan ekonomi, perwujudan ekonomi kerakyatan melalui program padat karya.

Strategi tersebut disinergikan dengan market place digital yang menghubungkan simpul-simpul produksi dengan masyarakat sebagai konsumen. Aplikasi yang dibangun independen dari kepentingan bisnis besar dan menjangkau secara luas pelaku UMKM agar terjadi pemerataan ekonomi.

Di desa-desa dikembangkan semangat kewirausahaan, membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi yang akan menjadi aktor penggerak ekonomi lokal. Industri pengolahan skala kecil menengah seperti pengeringan dan pengilingan padi, pembuatan bahan makanan berbahan dasar buah, pemurnian susu, rumah potong hewan, atau gudang penyimpanan berpendingin di pesisir menjadi pilihan pengembangan ekonomi setempat.

Di setiap kecamatan didirikan semacam holding BUMDes yang menjalankan fungsinya sebagai koordinator dan fasilitator. BUMN seperti PT Telkom dapat memainkan perannya menyediakan jaringan internet, berkolaborasi dengan PT Pos untuk jasa pengelolaan logistik.

Dana ratusan triliun rupiah yang disiapkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional rasanya cukup untuk memfasilitasi semua program tersebut, kecuali tidak ada kemauan politik yang kuat. Itu lain  cerita.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila