Memimpikan Kejayaan Usaha Kecil
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid watyutink.com 11 December 2019 19:30
Watyutink.com – Kesan kumuh, kusam, kotor, becek, bau, gaduh, dan kampungan disematkan kepada usaha mikro dan kecil. Bak penyakit, mereka dijauhkan, dihalang-halangi, dilarang, bahkan dikejar-kejar aparat penertiban. 

Keberatan menerima kehadiran usaha mikro dan kecil disampaikan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi melalui pernyataan samar-samar tetapi jelas maksudnya. Beberapa peristiwa belakangan menunjukkan kecenderungan tersebut, sekalipun UU tentang UMKM sudah diberlakukan sejak 27 tahun lalu.

Ketika pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran baru-baru ini yang mewajibkan mal di seluruh Jakarta mengalokasikan sedikitnya 20 persen dari ruang yang ada untuk UMKM, sontak Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengajukan keberatan.

APPBI akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Aturan yang diterbitkan oleh pemerintah DKI Jakarta tersebut dinilai tidak adil karena memuat ketentuan yang memberatkan pengusaha.

Keberatan pada pengusaha mal terletak pada kewajiban menyediakan lokasi usaha untuk UMKM sebesar 20 persen dari luas mal secara gratis. Dengan alasan bahwa bisnis mal adalah menyewakan tempat maka luas yang diminta tersebut terlalu besar, mencapai seperlima luas mal.

Penolakan terhadap UMKM tidak hanya datang dari para pengelola mal, tetapi justru oleh pejabat pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan perlunya  keberadaan kios asing sebagai penarik bagi masyarakat yang melewati jalan tol untuk singgah. Tanpa mereka, rest area jalan tol hanya diisi mobil pick up.

Secara tidak langsung Basuki ingin mengatakan UMKM tidak menarik bagi masyarakat. Dengan alasan siapa yang ada di rest area menentukan siapa yang datang, maka kios asing harus ada di tempat peristirahatan jalan tol. Apa yang salah dengan pelanggan yang membawa mobil pick up?

Selama cara pandang dan mind set keliru terhadap UMKM, maka tidak cukup ruang bagi UMKM untuk berkembang. Mereka digencet oleh usaha besar dan dikerdilkan oleh pemikiran sempit para penyelenggara negara.

UMKM merupakan kelompok usaha yang rentan dalam banyak hal, diantaranya, jika dihadapkan pada persaingan bisnis dengan korporasi. Yang juga membuat usaha gurem ini rentan adalah belum maksimalnya dukungan pemerintah terhadap mereka.

UMKM adalah korban dari minimnya pembinaan dan regulasi yang melindungi mereka. Jika pemerintah tidak membina UMKM sama saja dengan membinasakan mereka. Masalah UMKM tidak hanya soal usaha kecil, tetapi juga usaha besar, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah yang mengatur pelaku usaha korporasi skala besar untuk mendukung UMKM, tidak bersaing dengan usaha besar yang justru menghancurkan UMKM.

Upaya pemerintah DKI Jakarta mengembangkan UMKM melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 patut diacungi jempol.  Bahkan Pemda DKI Jakarta bertekad dapat menempatkan pengusaha kecil ini tidak hanya di mal, juga di gedung perkantoran agar tidak ada lagi yang berdagang liar di pinggir jalan.

Pembinaan dan pengembangan UMKM butuh kemauan politik yang kuat, komitmen, dan cara pandang yang benar terhadap keberadaan mereka. Apalagi kalau mengingat jasanya menyelamatkan perekonomian nasional saat dihantam krisis ekonomi sangat dahsyat pada 1998.

Jutaan UMKM saat itu menjadi mesin yang menghidupkan konsumsi rumah tangga. Sektor ini yang membuat ekonomi kembali tumbuh positif. Perannya hingga kini masih cukup kuat dalam mendorong pertumbuhan. Bahkan jumlah mereka sudah mencapai sekitar 62 juta usaha.

Jika sudah ada komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah, tidak sulit mengembangkan UMKM. Pemerintah hanya perlu membuat data base lengkap mengenai mereka, sekalipun mengakui sulit untuk mendata seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

Selama ini data yang dimiliki kurang akurat, bersifat umum, hanya menyebutkan jumlah total sebanyak 62 juta UMKM. Tidak ada by name by address, sehingga menyulitkan pemberian insentif secara tepat sasaran. Akibatnya, insentif yang diberikan berlaku umum, seperti keringanan pajak. Padahal, tidak semua membutuhkannya.

Data yang lengkap mengenai UMKM  akan memudahkan pemerintah memetakan insentif paling cocok untuk setiap jenis usaha kecil. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, peluang pengembangan UMKM semakin terbuka lebar.

Tinggal diberikan sentuhan branding yang berkelanjutan, masif, dan merata  maka produk UMKM bisa dikenal luas. Dibantu juga oleh jaringan pemasaran alternatif, maka produk UMKM akan menjadi raja di negeri sendiri. Omzet mereka akan meningkat tajam, tidak penting yang beli supir truk atau pengemudi mobil pick up.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)