Membangun Kesinambungan Daya Beli Perdesaan
Pril Huseno
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
26 March 2019 11:05
Watyutink.com - Salah satu persoalan pokok rakyat perdesaan adalah bagaimana menyelenggarakan kemakmuran yang berkesinambungan (sustain). Kemakmuran bisa didapat jika pengendalian faktor-faktor produksi bisa ditentukan sepenuhnya oleh penduduk. Dengan pengendalian atas faktor-faktor produksi berikut hak kepemilikannya, maka desa dapat memiliki kemampuan atau daya beli dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari.

Kemampuan menjaga kesinambungan daya beli menjadi titik kritis bagi perdesaan saat ini. Hal itu terjadi ketika alat produksi seperti lahan telah menjadi komoditas yang dapat dilepas. Diperdagangkan oleh pihak lain, atau oleh warga perdesaan sendiri. Hal yang terpaksa dilakukan ketika perolehan nilai tukar petani “nyungsep” di bawah angka indeks 100. Pendapatan rumah tangga petani menjadi rata-rata hanya Rp1,2 juta per bulan. Sesuatu yang menyebabkan semakin menuanya usia petani di Indonesia, dan hijrahnya sebagian besar petani usia muda ke kota. Usia rata-rata petani kita saat ini menjadi kisaran 40 tahun ke atas. 

Persoalan semakin menyempitnya lahan dan kegagalan pertanian dalam kemakmuran perdesaan, menjadi tema akut terkini terkait upaya menjaga keseimbangan harmoni kehidupan warga. Menjadi buruh tani dengan bekerja di lahan para tuan tanah perdesaan, telah menjadi trade mark kaum tani sejak beberapa dekade belakangan. Terutama sejak gagalnya revolusi hijau ala Orde Baru. Profesi buruh tani oleh suami istri petani, harus diselingi dengan merangkap menjadi buruh upahan pabrik-pabrik sekitar desa dengan upah seadanya. Atau menjadi tenaga kasar serabutan lain seperti mengambil upah mencuci. 

Konsep pengembangan komunitas perdesaan (comdev), menjadi wacana berikutnya. Setelah kegagalan pertanian, comdev coba diimplementasi oleh para pemikir ekonomi/sosial dan pekerja kemanusiaan lepas (LSM) dalam rangka mencoba membangkitkan kembali sistem daya hidup perdesaan. Bekerja dalam tim-tim yang memetakan sistem kearifan lokal dipadukan konsep pembinaan dan pengembangan. Semua potensi desa “dipotret” dan diidentifikasi. Peternakan, buah-buahan, perkebunan, hasil tani umbi dan padi-padian serta potensi perikanan desa berupa tambak dan empang. Ditambah, potensi warisan budaya yang dapat dikembangkan. Pertunjukan adat budaya, kerajinan tangan, cindera mata, kuliner khas perdesaan yang dapat dikomersialkan, dan sistem kekerabatan sosial yang dapat dihidupkan kembali sebagai infrastruktur sosial penunjang. 

Hal itu semua dikompilasi menjadi satu bangunan sistem daya hidup perdesaan, digunakan untuk mengembalikan kemampuan desa menjadi desa mandiri. Pada tahap awal, berbagai skema pemberdayaan memang dapat berjalan baik, tetapi ketika terjadi kendala-kendala sistemik berupa harga yang masih diatur oleh tengkulak untuk hasil tani dan kebun, kemudian tidak adanya networking ke luar desa yang dapat meningkatkan nilai jual dari potensi yang dimiliki desa, disitulah awal masalah. Ditambah, fasilitator desa dari relawan sosial yang tidak konsisten dan berkesinambungan memberikan penyuluhan. Maka, meskipun memiliki supporting dari funding independen yang digagas aparatus desa dan stakeholder terkait, maka pemberdayaan terhenti. Kisah-kisah bantuan ternak kambing, ayam, bebek dan sapi yang kemudian dijual oleh warga perdesaan menjadi kabar harian dari program pemberdayaan. 

Terlebih, ketika dana CSR perusahaan menjadi tidak lagi mudah dimanfaatkan, tetapi menjadi hal tak terjangkau oleh desa karena prosedur birokratis dan jumlah yang tidak memadai. Kesinambungan, konsistensi dan ketiadaan personil fasilitator menjadi rangkaian persoalan yang menghambat program comdev. Memberikan dana CSR atau dana comdev ke perdesaan bagai membuang garam di laut.

Berlainan hal nya ketika company tertentu yang secara aktif membangun sistem pemberdayaan perdesaan. Seperti contoh salah satu BUMN migas yang melakukan langsung program pemberdayaan dengan beberapa sektor. Peternakan sapi dan pemberian mesin jahit modern kepada kaum ibu. Dapat berjalan baik karena masuk dalam sistem CSR perusahaan. Namun, ada berapa perusahaan yang mau berbuat seperti itu di tengah luasnya wilayah Indonesia?
Program pemberian dana desa yang saat ini diandalkan, hanya memberikan stimulus infrastruktur pada banyak desa di Indonesia. Namun itupun tidak semua dapat dijangkau. Masih banyak sekali wilayah yang tak terjangkau pembangunan infrastruktur dari dana desa.

Yang urgent dibutuhkan adalah, membangun sistem pemberdayaan yang dapat memaksimalkan potensi desa. Misalnya pemanfaatan batok kelapa dan pengolahan sampah desa sebagai contoh kecil. Penggunaan teknologi tepat guna dapat memberikan hasil optimal berupa produk-produk turunan yang dapat dikomersialkan. Hal itu yang saat ini tengah dirintis oleh sebagian pegiat pengembangan sosial perdesaan. Membangun sistem produksi, pemasaran dan warga desa yang terlibat aktif di dalamnya menjadi keniscayaan. Keniscayaan yang membangun kesinambungan daya beli perdesaan.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan