Lautku Kekayaanku
Sarwani
Jurnalis Watyutink.com
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 13 January 2020 14:45
Watyutink.com – Masyarakat harus berterima kasih kepada pasukan penjaga pantai dan nelayan China. Kehadiran mereka di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, telah menggugah kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar.

Nelayan China dan juga nelayan dari negara lain seperti Vietnam sangat tahu kekayaan yang ada di perairan Natuna sehingga mereka berani memasukinya dengan segala risiko. Mereka bukannya tidak mengetahui kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal pencuri ikan. Namun daya tarik kekayaan perairan Natuna Utara membutakan mata mereka.

Dasar yang dipakai Negeri Tirai Bambu untuk mengeruk kekayaan perairan Natuna Utara adalah klaim bahwa wilayah itu masuk Laut China Selatan yang ditandai oleh sembilan garis putus-putus atau nine dash line. Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Klaim China atas perairan Natuna Utama tidak perlu dibesar-besarkan dan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan karena sudah dipatahkan oleh putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016. Klaim China bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.

Namun kuat secara hukum tidak berarti apa-apa tanpa ada upaya konkrit memanfaatkan kawasan tersebut. Kini semuanya kembali kepada pemerintah Indonesia, mau diapakan kekayaan laut perairan Natuna Utara. Yang pasti anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Pemurah harus didedikasikan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Ada usulan untuk memperkuat hak berdaulat atas perairan Natura Utara untuk mencegah para nelayan yang dikawal oleh kapal penjaga laut (coast guard) pemerintah China datang kembali mengeruk kekayaan yang ada di perut laut tersebut.

Sedikitnya ada tiga cara untuk memperkuat hak berdaulat di perairan Natuna Utara. Pertama, ada kehadiran fisik nelayan domestik di perairan tersebut. Nelayan dimobilisasi untuk melaut di wilayah tersebut, menggantikan kehadiran kapal-kapal asing.

Kedua, menghadirkan kapal coast guard Indonesia secara masif untuk memantau sekaligus menghalau kapal asing yang mencoba masuk ke perairan Natuna Utara. Penjagaan yang intens akan memberikan sinyal yang kuat mengenai klaim Indonesia atas perairan tersebut.

Di luar kehadiran fisik, Indonesia dapat menggunakan jalur diplomatik untuk tidak mengakui sama sekali dan tidak akan pernah mengakui klaim nine dash line oleh China. Lobi China melalui lajur investasi tidak harus melunakkan sikap pemerintah untuk menerima klaim Negeri Tirai Bambu tersebut.

Namun tidak mudah dan murah upaya memperkuat hak berdaulat atas perairan Natuna Utara. Menghadirkan nelayan domestik di kawasan tersebut, misalnya, membutuhkan anggaran tidak sedikit.  Pemerintah harus menyiapkan kapal khusus.

Kapal perikanan mempunyai karakter berbeda dengan kapal niaga, kapal barang maupun kapal tanker. Kapal perikanan mempunyai keunikan tersendiri berkaitan dengan fungsi yang sebagian besar digunakan untuk aktifitas penangkapan ikan.

Kapal perikanan harus memenuhi syarat khusus meliputi kemampuan jelajah, konstruksi, kecepatan, manuver, ketahanan stabilitas, mesin penggerak, fasilitas pengawetan & proses pengolahan ikan, serta peralatan penangkapan. Dengan segala kelebihannya, harga untuk satu kapal bisa mencapai Rp3,1 miliar, di luar fasilitas pendingin senilai Rp850 juta.  

Beban anggaran negara akan tambah membengkak jika pemerintah harus mengadakan kapal coast guard. Dalam jangka pendek, kebijakan ini tidak populer mengingat defisit anggaran telah mencapai Rp353 triliun sepanjang 2019 atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam kondisi keuangan negara yang mengalami defisit, pemerintah perlu mencari alternatif kebijakan lain yang lebih murah dan menguntungkan tanpa kehilangan hak berdaulat atas perairan Natuna Utara. Pemerintah dapat membuka wilayah tersebut—dan perairan Nusantara yang lain—bagi kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara komersial.

Pemerintah tinggal membuat aturan main. Setiap kapal asing yang masuk dikenakan fee pemanfaatan wilayah laut. Aturan ini mirip dengan pengenaan fee bagi rombongan pemburu rusa yang masuk di kawasan hutan lindung.

Area penangkapan ikan dibatasi di daerah tertentu, tidak boleh keluar dari garis yang sudah ditetapkan. Pemerintah membuat zona khusus penangkapan ikan. Jenis ikan yang ditangkap ditentukan. Waktu penangkapan ikan dibatasi pada bulan-bulan tertentu agar tidak merusak siklus reproduksi ikan. Alat penangkap ikan juga ditentukan khusus. Kebijakan ini untuk menjaga kelestarian produksi ikan serta biota laut.

Aturan berikutnya, pemerintah mengenakan tarif untuk setiap kilogram/ton ikan yang ditangkap.. Tidak masalah sebanyak apa ikan yang ditangkap sepanjang mereka membayar tarif yang telah ditetapkan. Pemerintah juga menetapkan deposit dana sebagai jaminan jika mereka melakukan pelanggaran atau merusak lingkungan hidup.

Aturan yang relatif ketat ini tidak akan mengurangi minat kapal asing menangkap ikan di wilayah Nusantara mengingat harga jual komoditas ikan tertentu yang sangat menggiurkan. Baru-baru ini ikan tuna sirip biru seberat 276 kg terjual seharga Rp25 miliar. Setahun sebelumnya, untuk jenis ikan tuna yang sama seberat 278 kg terjual seharga Rp 43 miliar.

Harga yang sangat fantastis tersebut baru untuk satu spesies ikan. Belum lagi spesies lain yang memiliki nilai jual tinggi. Laut Nusantara sungguh sangat kaya. Kekayaan ini digambarkan Koes Plus dalam lagunya Kolam Susu:

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jalan cukup menghidupimu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

 

Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan jala cukup menghidupmu

Tiada badai tiada topan kau temui

Ikan dan udang menghampiri dirimu

 

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkat kayu dan batu jadi tanaman

Orang bilang tanah kita tanah surga

Tongkah kayu dan batu jadi tanaman

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)