Kontroversi Komisaris Plat Merah
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi Muid Watyutink.com 17 June 2021 15:35
Watyutink.com - Basuki Tjahaja Purnama, populer dengan panggilan Ahok, kembali mengangkat isu kontroversial. Kali ini, selaku Komisaris Utama PT Pertamina, ia mengungkap dan meminta agar fasilitas kartu kredit untuk manajer, direksi dan komisaris Pertamina dihapus. 

Permintaan untuk menghilangkan fasilitas “gurih” itu adalah upaya kontrol dari fasilitas keuangan yang tidak tepat sasaran. Ahok mengaku, dirinya mendapat kartu kredit dengan limit Rp30 miliar. Ahok mengaku sudah meminta ke manajemen untuk menghentikan fasilitas ini sejak tahun lalu, untuk penghematan. Namun, kata Ahok, tidak digubris.

Urusan pengangkatan komisaris BUMN kerap memunculkan kontroversi. Yang terbaru, Abdi Negara Nurdin, sebagai komisaris PT Telkom Indonesia. Pengangkatan gitaris band rock, Slank, sebagai komisaris ini mendapat kritikan gencar dan sinisme publik.

Untuk meredakan kontroversi, Peter Gontha dan Triawan Munaf, komisaris PT Garuda, sampai perlu “membela” dan “memberi kesaksian” soal kelayakan Abdi Slank. Satu sikap solidaritas “senasib sepenanggungan” (Fellowship of The Commissioner atau Band of Brothers) sesama komisaris.

Pengangkatan komisaris BUMN kerap mengundang kontrovers bukan semata-mata karena soal “siapa” yang diangkat. Tapi soal mengapa dan bagaimana, juga apa tugas dan fungsinya. Samakah fungsi komisaris BUMN dengan komisaris perusahaan swasta (murni)? BUMN adalah perusahaan negara (plat merah), apakah tugas, peran, dan fungsi komisaris sama? Juga penghasilan, bonus dan fasilitas yang di dapat, samakah dengan perusahaan swasta?

BUMN didirikan untuk mendapat keuntungan dan menambah kekayaan negara. Lazimnya, perusahaan yang tidak mendapat keuntungan, setelah sekian lama didirikan, dibubarkan. Tapi apakah itu berlaku untuk BUMN? Pemilik perusahaan lazimnya tak mau merugi. Tapi karena pemilik BUMN adalah negara,sehingga urusan BUMN merugi, bukan persoalan. BUMN menjelang bangkrut boleh tetap berlanjut.

Sejumlah perusahaan BUMN yang rugi besar dan berpotensi bangkrut, antara lain, PT Timah Indonesia, PT Indofarma, PT Kereta Api Indonesia, PT Hutama Karya, PT Garuda Indonesia (rugi 70 triliun), PT Pertamina (rugi sebesar Rp 11,28 triliun pada semester I 2020).

Menteri keuangan, Sri Mulyani, pernah mengungkapkan sejumlah BUMN yang berpotensi bangkrut. Memakai indeks Altman Z-Score, untuk mengukur kinerja keuangan yang buruk — apakah satu perusahaan mengarah bangkrut. Perusahaan yang keuangannya solid, jauh dari potensi bangkrut, memliki skor 3 atau lebih. Perusahaan dengan skor di bawah 1,8 berpotensi bangkrut.

Kemenkeu menggunakan dua rasio keuangan, yakni return on equity (RoE) dan debt to equity ratio (DER). RoE adalah rasio kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sedang DER untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang. Berikut  daftar sejumlah perusahaan BUMN yang dinilai Kemenkeu mengarah bangkrut:

PT Dirgantara Indonesia  (skor negatif 0,84),  PT Pindad  (1,02), PT Industri Kereta Api (0,92), PT Barata Indonesia (0,83), PT Krakatau Steel (0,47), PT Dok dan Kodja Bahari (negatif 1,72), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (negatif 1,23), PT Industri Kapal Indonesia (0,89), PT PAL Indonesia (negatif 0,1). PT Sang Hyang Seri dengan skor (negatif 14,02). PT Perkebunan Nusantara (0,35) dan PT Pertani (0,82).

Dan apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebangkrutan? Menggelontorkan tambahan modal berupa penyertaan modal negara (PMN), untuk BUMN yang mengalami “financial distress”. Dengan harapan bisa menjadi stimulus kinerja keuangan perusahaan itu. 

Uniknya, Kemenkeu, melalui PP Nomor 41 Tahun 2003, tidak memberi kewenangan Kementerian BUMN untuk menggabungkan (me-merger) perusahaan pelat merah, atau melikuidasi BUMN yang kondisi keuangan perusahaan jeblok. Sampai awal 2021, total jumlah BUMN sebanyak 115 perusahaan. Terdiri atas 14 berbentuk Perum, 83 Persero, dan 18 Persero Terbuka. Jumlah itu di luar anak perusahaan BUMN, yang beranak-pinak.

BUMN, alih-alih murni urusan ekonomi, kini semakin menjadi wilayah “politik”. Menjadi semacam “Safety House”, Rumah nyaman bagi mantan pejabat pemerintah atau relawan yang ikut “gigih” memenangkan kontestasi pemilihan presiden. Biasanya, sekali pernah menjadi komisaris, seseorang yang baik peruntungan politiknya, akan terus berkarir sebagai komisaris, cuma berganti perusahaan.

Sekedar contoh, Wishnutama, mantan Menteri Pariwisata menjadi Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Andrinof Chaniago, mantan menteri PPN-Bappenas menjadi Komisaris Bank Mandiri (sebelumnya di PT Angkasa Pura dan PT BRI). Rudiantara, Komisaris Utama PT Semen Indonesia (sebelumnya di Indosat dan Telkomsel.

Berapa penghasilan, tantiem (dan bonus lain) komisaris BUMN? Tergantung kinerja BUMN. Sebagai ilustrasi, media “Kumparan” pernah membuat simulasi penghasilan komisaris PT Pertamina. kumparan, mencapai sekitar Rp3,064 miliar per bulan atau Rp36,768 miliar dalam setahun. Dihitung akumulatif dengan berbagai fasilitas dan bonus.

Urusan komisaris BUMN akan terus menjadi kontroversi politik, jika terus menjadi sarana hibah  “balas jasa politik”. Alih-alih upaya negara mencari tambahan kemakmuran ekonomi, kini BUMN  semakin menjadi sarana politis untuk mencari keuntungan personal atas beaya negara.

Pemerintah perlu mereformasi urusan “kekomisariasan” BUMN, dengan memastikan ukuran efisiensi ekonomi sebagai rujukan. Bukan sebagai modus untuk menambah kemakmuran pada individu-individu yang loyal secara politis. Toh, untuk para loyalis politik sudah ada “kapling” staf khusus atau saf ahli di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Jangan jadikan BUMN dan posisi komisaris sebagai “pornografi” politik-ekonomi. Policy bagi-bagi posisi yang tidak sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat. Komisaris BUMN perlu diatur laiknya aturan memakai mobil dinas plat merah, perlu banyak pembatasan. Untuk memastikan, mobil plat merah tidak digunakan secara ugal-ugalan seperti mobil pribadi. Karena BUMN milik negara. Bukan perusahaan pribadi para elit politik.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF