Keuangan Negara Bangkrut, Ini Penjelasannya
Anthony Budiawan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi muid/watyutink.com 15 July 2020 09:30
Watyutink.com - Keuangan negara bangkrut hanya merupakan ekspresi saja. Banyak yang mengatakan negara tidak bisa bangkrut, karena negara mempunyai dua kemampuan yang tidak dimiliki swasta. Pertama, negara mampu mencetak uang. Kedua, negara bisa “merampas” uang rakyat melalui pajak. Kedua hal ini yang membedakan negara dengan swasta (perusahaan).

Di lain pihak, sebaliknya juga benar. Kalau keuangan negara dalam kondisi sehat maka negara tidak perlu melakukan kedua hal di atas secara ekstrim. Kalau keuangan negara dalam kondisi sehat maka negara tidak perlu minta Bank Indonesia mencetak uang. Karena itu urusan Bank Indonesia (Bank Sentral) sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya di bidang moneter.

Kalau keuangan negara dalam kondisi sehat maka negara tidak perlu mengenakan pajak serampangan. Apalagi terkesan mengada-ada, serta menyasar kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan.

Sebaliknya, kalau keuangan negara sedang bangkrut maka pemerintah bisa panik dan melakukan kedua hal ekstrim tersebut di atas: mencetak uang dan mengenakan pajak serampangan. Dan ini yang sedang terjadi, yang menjelaskan kondisi keuangan negara sedang bangkrut.

Pertama, pemerintah sudah minta bantuan, mungkin tepatnya menugaskan, Bank Indonesia, untuk ikut menanggung bunga utang negara. Artinya, Bank Indonesia diharapkan memberi pinjaman kepada pemerintah tanpa bunga. Artinya, Bank Indonesia harus “cetak uang”. Memang bukan secara fisik, tapi secara elektronik.

Permintaan kepada Bank Indonesia untuk ikut menanggung bunga utang negara jelas menunjukkan keuangan negara dalam kondisi sulit, alias bangkrut. Keuangan negara yang sehat bisa membiayai sendiri seluruh pengeluarannya, termasuk pembayaran bunga utang.

Di lain sisi, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dan cukai. Ironisnya, upaya peningkatan pajak dan cukai ini kebanyakan diambil dari uang rakyat berpendapatan rendah, yaitu sinonim rakyat miskin dan hampir miskin. Dan obyek yang mau dikenakan pajak dan cukai juga sering kali mengada-ada, dan sering berlawanan dengan lazimnya obyek pajak di negara normal.

Di tengah kesulitan keuangan ini, kita harus salut terhadap usaha pemerintah yang terus berusaha kreatif. Pemerintah berwacana mengenakan pajak sepeda. Dunia dibuat tercengang, karena tidak habis pikir mengapa sepeda dipajaki. Padahal sepeda tidak mengeluarkan emisi carbon yang mencemari udara. Padahal bersepeda adalah bagian dari olahraga yang membuat badan sehat. Meningkatkan sistem imun untuk melawan virus corona. Jangan-jangan nanti sepeda indoor yang ada di sanggar kebugaran juga akan dikenakan pajak. Ini juga menunjukkan kepanikan bahwa keuangan negara sudah bangkrut.

Selain itu, pemerintah juga ada wacana mengenakan cukai knalpot. Alasannya, emisi kendaraan yang keluar dari knalpot mencemari udara. Jadi harus bayar.

Hidup di republik yang kaya banana ini memang serba salah. Bersepeda dikenakan pajak, bermotor dikenakan cukai. Maju kena, mundur kena. Apa sih maunya.

Padahal, untuk mengendarai kendaraan bermotor kita perlu bahan bakar yang sudah dikenakan pajak khusus, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sebesar 5 persen.

Salah satu alasan pengenaan Pajak PBBKB ini karena bahan bakar fosil mengeluarkan emisi carbon yang mencemari udara. Dan sekarang pengeluaran carbonnya melalui knalpot juga mau dikenakan cukai. Artinya, bahan bakar yang masuk dikenakan pajak, asapnya yang keluar dikenakan cukai. Pajak masuk (untuk pembakaran) dan pajak keluar (asap).

Ibarat merokok, rokoknya sudah dikenakan cukai, jangan-jangan nanti perokok juga bisa dikenakan cukai ngebul, yaitu asap yang keluar dari mulutnya juga akan dikenakan cukai lagi. Dengan alasan melindungi perokok pasif serta pencemaran udara.

Cukai rokok terus naik setiap tahun. Dan cukai tahun ini besarnya sudah hampir 2 kali lipat dibandingkan 2014. Yang menanggung kenaikan cukai ini adalah perokok yang mayoritasnya terdiri dari masyarakat miskin dan hampir miskin.

Pertanyaannya, kenapa rakyat miskin korban industri rokok ini harus menanggung sendirian? kenapa perusahaan rokok tidak ikut menanggung beban keuangan pemerintah? Padahal mereka adalah pangkal masalah orang merokok. Ironisnya, korporasi perusahaan rokok malah mendapat potongan pajak penghasilan.

Selamat datang di negeri yang kaya banana ini, salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila