Ketika Dinasti Berdemokrasi
Lukas Luwarso
Jurnalis Senior, Kolumnis
berita
Berpikir Merdeka
Ilustrasi watyutink (muid/watyutink.com) 14 January 2020 13:50
Watyutink.com - Bupati Kediri periode 1999-2009, Sutrisno, boleh dibilang adalah sultan Kediri. Ia meletakkan pondasi tradisi “dinasti berdemokrasi” di Kediri. Ia punya tiga permaisuri resmi, dan sejumlah selir. Ia menjadi bupati berkat dukungan PDIP. Setelah dua periode masa jabatannya berakhir, ia berhasil melanggengkan kekuasaan dengan menjadikan istri tertua menjadi bupati Kediri. 

Tentu, kemenangan itu melalui proses demokrasi Pilkada. Sutrisno memajukan dua istrinya maju berkompetisi, berhadap-hadapan, memperebutkan posisi bupati Kediri. Pada Pilkada 2009, Istri pertama, Hariyanti, bertanding melawan Istri kedua, Nurlaila. Dan Hariyanti menang menjadi Bupati Kediri periode 2010 - 2015. 

Pada Pilkada berikutnya, 2015, Haryanti bertarung melawan Sayekti, Istri ketiga Sutrisno. Kembali Hariyanti menang, menjadi Bupati Kediri periode 2016-2021. Nurlaila dan Sayekti, yang berusia relatif lebih muda dari Hariyanti,  tidak perlu khawatir, karir politik mereka masih panjang untuk kemungkinan melanjutkan trah kesultanan dinasti (kabupaten) Kediri, yang kuat berada dalam cengekeraman Sutrisno.

Oh ya, setelah tidak jadi Bupati Kediri, Sutrisno “mandeg pandito” menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri. Posisi yang sangat penting dalam menentukan pencalonan kepala daerah. Sejumlah kerabatnya menjabat posisi penting di Kediri. Adik ipar Sutrisno, Sulkani, adalah ketua DPRD Kabupaten Kediri. Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) adalah Rahmadi Yogianto, menantunya.

Sutrisno di Kediri adalah quintessential, tipikal contoh banal-menggelikan meruyaknya praktik politik dinasti di Indonesia pasca-reformasi. Demokrasi diadopsi sebagai sistem politik resmi Republik Indonesia, tapi Sutrisno sukses mengakali dan mengangkanignya, menegakkan monarki di Kediri. Lebih dari 20 tahun setelah reformasi, Sutrisno berhasil menancapkan kultur feodal dan menerapkan dinasti sebagai esensi. Kediri menjadi contoh demokrasi sekadar bungkus dari praktik politik dinasti dan oligarki.

Dinasti ala Sutrisno yang hegemonik di Kediri selama 21 tahun terakhir, juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Banten, Cimahi, Bontang, Kutai, dan lain-lain. Selain di pemerintahan daerah, praktik dinasti juga menggejala di parpol. Anak atau kerabat ketua parpol duduk di posisi elit partai, menjadi caleg, dan mudah terpilih adalah hal lumrah. 

Praktik politik dinasti adalah pengkhianatan semangat reformasi dan penyandera demokrasi. Sistem politik untuk kepentingan publik-republik, menjadi untuk kesenangan diri-famili. Demokrasi yang berbasis kolegialitas, kesetaraan, dan kesamaan peluang, ditelikung menjadi sekadar prosedur formalitas untuk melanggengkan genealogi kekuasaan. Parpol sekadar menjadi kendaraan untuk melancarkan proses anak, menantu, kerabat, dan handai taulan menikmati kekuasaan. Dalam politik dinasti, sistem meritokrasi dan kompetensi dicampakkan.

Proses kaderisasi di parpol, rekrutmen, pencalonan politikus, dan penunjukan jabatan-jabatan strategis dalam penyelenggara kekuasaan (legeslatif dan eksekutif) beraroma vested-interest ketimbang kompetisi unjuk potensi atau prestasi. Sejalan dengan itu, kinerja parpol menjadi mirip mafiosi ala film Hollywood (trilogi The Godfather). Loyalitas kepada godfather-godmother parpol (dan keturunan-kerabatnya) adalah penentu utama agar bisa survive dalam politik.

Fungsi parpol direduksi menjadi mesin politik dinasti untuk meraih kekuasaan dan jabatan. Agar bisa dicalonkan parpol berkompetisi dalam pemilu, calon memiliki tiga syarat: popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Calon-calon politikus instan “berdarah biru” jelas memiliki peluang besar untuk memenuhi isi tas, populer, dan terpilih. Para pengusaha antri ingin “mengisi tas” politisi darah biru sebagai investasi politik. Mereka mendompleng popularitas orangtua yang pejabat. Walhasil, lebih mudah menaikkan “elektabilitas” dan terpilih dengan dukungan penuh mesin partai.

Jika kompetisi pemilu diibaratkan lomba marathon, maka politikus dinasti darah biru ikut lomba dengan mendapat previlese boleh berada di garis start khusus: di dekat garis finish. Menang hampir pasti, kalah agak mustahil (“Teerlaaaluuu,” kata Rhoma Irama, jika sampai kalah). Tidak usah heran, jika anak, mantu, atau pasangan figur penguasa, dinastiwan-dinastiwati, mudah menang dalam kompetisi demokrasi beraroma monarki. Seperti contoh kisah dinasti Sutrisno di Kediri.

Kabar terbaru dari dinasti Sutrisno, alih-alih mewariskan posisi bupati ke istri kedua atau istri ketiga (ketika jabatan bupati yang kini dipegang istri pertama berakhir) ternyata Sutrisno memilih salah satu putranya untuk menjadi calon bupati di Pilkada 2021 nanti. Namanya Eggy Adityawan, putra ketiga Sutrisno. 

Dia akan bahu-membahu membangun dan melanjutkan tradisi “dinasti berdemokrasi” bersama klan Jokowi: Gibran Rakabuming (putra, calon wali kota Solo), Bobby Nastion (mantu, calon wali kota Medan), Wahyu Purwanto (ipar, calon bupati Gunung Kidul). Terinspirasi sukses Sutrisno Kediri, Jokowi saat ini sedang  belajar (magang) berdinasti. Mengikuti  klan-klan lain, para oligark parpol, yang sudah lebih berpengalaman dalam berdinasti politik.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)