Kesabaran Rakyat Bisa Habis
Gigin Praginanto
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
berita
Berpikir Merdeka
11 April 2019 20:00
Watyutink.com - Siapa saja yang akan keluar sebagai pemenang bisa dipastikan perekonomian Indonesia bakal tetap bersifat nasionalis dan populis. Ini karena kedua 'komoditas' ini sangat manjur untuk menyenangkan hati rakyat. Soal realistis atau tidak, itu urusan belakang.

Kini dengan semangat menggebu, nasionalisme dan populisme dikibarkan oleh para politisi yang ikut bertanding dalam pilpres dan pileg. Meski saling serang, janji mereka pada umumnya sama. Yaitu menurunkan biaya hidup sekaligus menaikkan pendapatan rakyat, dan membangun perekonomian yang mandiri dan modern.

Suka atau tidak, meski tampak ideal, pembangunan ekonomi yang diidamkan banyak orang ini bisa berbiaya mahal. Ini karena bisa memaksa pemerintah memberi subsidi besar-besaran dan proteksi kepada kepada para produsen lokal. Akibatnya, banyak anggaran belanja pembangunan tergerus oleh subsidi, dan pendapatan negara makin tipis karena pemotongan pajak.

Di masa Orba, hal ini menjebak Indonesia dalam ekonomi biaya tinggi. Ketika itu, pemerintah menutup akses bagi pendatang baru agar industri yang ada bisa tumbuh cepat. Pemerintah juga memberi hak monopoli dan oligopoli kepada sejumlah konglomerat agar mereka bisa menjadi raksasa bisnis yang bisa diandalkan sebagai garda terdepan seperti Mutsubishi, Mitsui, Itochu di Jepang.

Akibatnya harga menjadi mahal karena masyarakat terpaksa membeli barang dari produsen yang itu-itu saja. Sebaliknya, para produsen memasang harga setinggi mungkin karena konsumen tak punya pilihan lain selaib membeli dari mereka.

Runyamnya lagi, pemerintah juga mengarahkan kredit Bank-bank BUMN, yang ketika itu mendominasi bisnis perbankan, kepada para konglomerat papan atas. Pada 1998, kredit yang sarat dengan kepentingan politik ini macet parah. Indonesia dilanda krisis moneter terparah di Asia Timur, dan membuat rakyat mengamuk di jalanan.

Kasus semacam ini sekarang juga terjadi di Amerika sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang melawan negara-negara pemasok alumunium dan baja ke negaranya. "America first," kata Trump. Hasilnya, industri di Amerika harus membeli alumunium dan baja dari pabrikan lokal meski mereka mematok harga lebih mahal ketimbang yang impor.

Di era Orba, karena digerus oleh berbagai subsidi, pembangunan infrastruktur juga kerap tersendat sehingga Indonesia ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga. Salah satu subsidi paling boros adalah untuk sektor enerji, terutama bahan bakar dan listrik. Subsidi pertanian juga tak kalah berat karena napsu besar untuk swasembada pangan.

Kini, gara-gara buruknya infrastuktur, Indonesia menjadi seperti penampung industri berteknologi rendah, yang sudah mulai diabaikan di negara-negara maju. Industri semacam ini bernilai tambah ekonomi minimum sehingga sulit diandalkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Untuk yang berteknologi lebih tinggi, pilihan dijatuhkan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Tak memperpanjang kontrak eksploitasi ladang migas yang berada di tangan asing kini juga diandalkan sebagai bukti nasionalisme oleh pemerintah. Bila pemenang pilpres mendatang berniat melanjutkan aksi yang nasionalistik ini, tentu perlu memperhitungkan biaya dan manfaatnya. Ingat, ladang-ladang migas tersebut sudah berpuluh tahun dieksploitas sehingga membutuhkan tekonologi dan keahlian lebih canggih, serta modal sangat besar agar produktivitasnya tak merosot.

Kini kebijakan nasionalistik, yang tampaknya dilakukan tanpa perhitungan matang ini, terbukti telah membuat produksi migas nasional merosot. Kemerosotan ini, yang dibarengi dengan meningkatnya konsumsi, membuat impor migas berperan terbesar terhadap defisit neraca perdagangan secara keseluruhan.

Sialnya lagi, tak satu pun pembangunan kilang migas telah terealisasi, membuat ketergantungan Indonesia pada BBM impor bakal kian tinggi. Lahannya bahkan belum tersedia meski dua raksasa migas dari Rusia dan Arab Saudi sudah tiga tahun menyatakan siap sebagai penyandang dana. Bisa jadi, ada campur tangan masalah politik dalam hal ini mengingat ada Amerika yang anti Rusia, dan kecemasan menguatnya pengaruh Wahabi di Indonesia.

Bagaimanapun juga, sumber persoalan yang harus diperhatikan serius oleh siapapun pemenang pilpres adalah ledakan lenduduk yang bertambah 5 juta per tahun. Artinya pemerintah harus sanggup memperluas lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat dan merata, meningkatkan produksi pangan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur secara lebih cermat agar tak menjadi beban ekonomi seperti LRT di Palembang atau Bandara internasional Kertajati di Jabar.

Di tengah melesatnya jumlah penduduk seperti sekarang, berjanji stop impor pangan memang gampang. Namun, mengingat makin banyaknya sawah berubah fungsi dan meningkatnya konsumsi, tentu tak mudah merealisasikan janji yang meninabobokkan itu. Apalagi kini banjir dan kekeringan kerap melanda Indonesia sehingga produksi pangan  tak menentu.

Semua hal di atas jelas membutuhkan investasi sangat besar oleh pemerintah maupun swasta. Maka, pilihan pemerintah medatang adalah menaikkan penerimaan melalui pajak, yang bisa merongrong popularitasnya; atau  berburu utang lagi dengan risiko menuai cercaan dari berbagai penjuru nusantara.

Cara lain adalah meningkatkan peran swasta,  yang belakangan makin kehilangan minat. Pertumbuhan investasi tahun lalu, menurut kepala BKPM Thomas Lembong, mengecewakan. Turun dari di atas 10 persen menjadi hanya sekirar 4 persen.

Tampaknya ada kekhawatiran di kalangan investor bahwa ekonomi akan memburuk akibat pembangunan yang sembrono. Mereka mengacu pada pembangunan infrastruktur secara masif dan tak transparan karena tanpa melalui proses tanpa tender terbuka. Diborongkan begitu saja kepada BUMN sehingga tak jelas berapa sesungguhnya biaya yang dibutuhkan.

Ini mengacu pada kenyataan bahwa, di tengah proses pembangunan yang sedang berjalan, berulang kali terjadi renegosiasi dengan pemerintah tentang perubahan rencana dan biaya.

Maka tak aneh bila upaya pemerintah mencari dana segar dengan menjual proyek jalan tol yang sudah jadi mengalami kegagalan. Bagi para investor profesional, hal itu sama dengan membeli kucing dalam karung.

Hal lain yang tampaknya membuat investor malas berkiprah di Indonesia adalah masih merajalelanya pungli. Ini sangat membingungkan karena kesadaran, kalau tak mau membayar pungli bisnis bisa macet karena masalah perizinan dan selalu kalah tender. Sebaliknya, kalau emmbayar bisa kena OTT KPK. 

Nah, sekarang kita tunggu apa yang benar benar akan dilakukan oleh pemenang pilpres mendatang. Benarkah mereka punya rumus jitu untuk memyelesaikan persoalan ekonomi yang tak kunjung tuntas.

Yang penting jangan sampai rakyat dihadapkan pada serangkaian janji kosong dan kebohongan. Kesabaran mereka bisa habis.

SHARE ON

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan